Berantas Korupsi di 100 Hari Pertama Presiden, Rocky Gerung Beri Saran Radikal 

rocky gerung

Modernis.co, Jakarta – Maraknya kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara di Indonesia mengundang saran radikal dari Profesor Akal Sehat Rocky Gerung terhadap 100 hari pertama presiden berikutnya dalam upaya menumpas para koruptor.

“Jadi kita bayangkan kalau ada presiden terpilih siapapun presidennya itu apa yang dia mau lakukan 100 hari pertama mestinya ada 100 pejabat penegak hukum yang yang diikat di Monas itu untuk ditonton sebelum masukin penjara,” terangnya dalam wawancara dengan Hersubeno Arief dalam Youtube Rocky Gerung Official, Jumat, (10/11/2023).

“Misalnya Anis terpilih, mesti ada 100 pejabat yang ditontonkan di 100 hari pertama, nggak usah bikin janji ekonomi akan tumbuh 7%, bilang saja bahwa saya mau tangkap 100 pejabat dari penegak hukum, kejaksaan,  mahkamah agung, mahkamah konstitusi kepolisian,” ujar Rocky Gerung.

Rocky menegaskan bahwa tema kita hari ini adalah memberantas mafia peradilan yang sudah beranak akar  supaya ada pemutusan generasi korupsi dengan memecat 100 dan mengadili  100 penegak hukum yang bermasalah agar tidak menjadi warisan.

“Semua hal yang menyangkut dengan penegakan hukum itu, pasti belum bisa diselesaikan kalau tidak ada radikal break, itu semacam pelajaran publik  untuk dipamerkan pada publik semacam festival of torture, (sebagaimana) zaman Romawi,” tegasnya. 

Rocky juga mencontohkan negara komunis Cina yang  juga memamerkan para koruptor ke hadapan publik dalam rangka menumpas dan memberi efek jera bagi para koruptor. 

“100 hari pertama kalian (calon presiden) harus mampu menunjukkan 100 bajingan yang harusnya dimasukin penjara, kira-kira begitu walaupun ini tentu ide yang yang hanya untuk sound bite tapi mesti ada kenekatan untuk mengatakan itu,” saran Rocky.

Hal itu harus dilakukan menurut Rocky Gerung karena semua institusi itu hancur  di era Jokowi. Rocky juga mencontohkan lembaga KPK yang diperlemah dan penanganan kasus korupsi yang  selalu dikaitkan secara politis yang bisa dikendalikan oleh Presiden dan Mahkamah Agung. 

“Hal (itu) mesti kita pertimbangkan ulang dalam upaya membersihkan Indonesia dari e kejahatan-kejahatan korupsi terutama,” pungkasnya (MA) 

Redaksi
Redaksi

Mari narasikan fikiran-fikiran anda via website kami!

Related posts

Leave a Comment