Strategi Pengalihan Isu, Bedah Sistem Buzzer Pemerintah

Modernis.co, Jakarta – Di media sosial, sebuah isu bisa mendadak ramai bukan hanya karena banyak orang tertarik, tetapi juga karena ada buzzer yang terus mendorong narasi tertentu. Unggahan serupa muncul berulang, komentar dan postingan dengan pesan hampir sama memenuhi kolom diskusi dan beranda. Buzzer, sebuah pekerjaan lepas yang tidak butuh skill dan siap jadi manusia manipulatif.

Saat ini keberadaan buzzer telah berkembang. Dari semula hanya di kolom komentar, saat ini sudah membentuk jaringan yang lebih sistemik. Keberadaan buzzer bahkan telah melibatkan akun-akun dan personal yang sudah besar, hingga dari kalangan publik figure. Fenomena ini membuat Membedah Sistem Buzzer Pemerintah menjadi topik yang relevan untuk dibahas dalam demokrasi digital.

Istilah buzzer sering digunakan untuk menyebut akun atau orang yang aktif memperkuat pesan tertentu di ruang digital. Namun, gak semua akun yang mendukung pemerintah otomatis merupakan buzzer. Warga biasa, relawan politik, pendukung kebijakan, dan pembuat konten independen juga punya hak menyampaikan pendapat.

Persoalan muncul ketika aktor politik menjalankan komunikasi secara tersembunyi, mengoordinasikan pesan, menyamarkan identitas, dan menutupi kepentingan di baliknya. Mereka dibayar dengan uang pajak rakyat untuk menyerang masyarakat yang berani bersuara. Praktik ini semakin menyulitkan masyarakat untuk membedakan dukungan organik dengan kampanye yang sengaja mereka bangun.

Karena itu, Membedah Sistem Buzzer Pemerintah perlu dilakukan dengan memahami cara kerja operasi pengaruh digital, bukti koordinasi, dan dampaknya terhadap ruang diskusi publik. Pembahasan ini bukan untuk menuduh semua pendukung pemerintah, melainkan untuk mengenali praktik komunikasi yang tidak transparan.

Mengenal Cara Kerja Jaringan Buzzer

Kamu bisa mulai Membedah Sistem Buzzer Pemerintah dengan mengenali istilah cyber troops. Para peneliti menggunakan istilah ini untuk menggambarkan jaringan pelaku yang menjalankan operasi komunikasi secara terkoordinasi di media sosial. Dalam menjalankan aksinya, mereka membagi tugas, menggunakan akun anonim, dan menyebarkan pesan yang telah mereka susun sebelumnya.

Penelitian Wijayanto, Ward Berenschot, Yatun Sastramidjaja, dan Kris Ruijgrok berjudul The Infrastructure of Domestic Influence Operations: Cyber Troops and Public Opinion Manipulation Through Social Media in Indonesia yang terbit secara daring pada 2024 meneliti jaringan operasi pengaruh domestik di Indonesia. Kajian tersebut menggunakan wawancara terhadap 52 anggota jaringan cyber troops.

Penelitian itu mengidentifikasi tiga ciri penting, yaitu pendanaan yang tersembunyi, koordinasi yang kuat, dan penggunaan akun yang sebagian besar anonim. Temuan ini membantu menjelaskan bahwa operasi pengaruh digital bukan sekadar aktivitas satu akun yang rajin mengunggah konten, melainkan bisa melibatkan jaringan dengan pembagian kerja tertentu.

Dewasa ini, sebuah rezim yang takut boroknya terlihat bukan bergegas untuk memperbaiki kinerja, melainkan justru menggelontorkan triliunan dana untuk menyewa buzzer. Barangkali mereka lupa, saat ini mayoritas manusia adalah pengguna aktif gadget yang kemampuannya sudah terlatih sejak dini. Keterbukaan informasi justru membuat upaya rezim untuk mengatur narasi dan mengubah arah komunikasi gagal total.

Mengatur Narasi & Mengubah Arah Komunikasi

Dalam Membedah Sistem Buzzer Pemerintah, kita perlu memahami bahwa tujuan kampanye digital gak selalu membuat orang langsung percaya pada suatu pesan. Terkadang, strategi komunikasi cukup dengan membuat satu narasi terus terlihat di timeline sehingga publik menganggapnya sebagai pembahasan dominan.

Akun-akun tertentu mengunggah kalimat serupa, menggunakan tagar yang sama, menyebarkan pesan dalam waktu berdekatan, dan saling memperkuat konten. Meski demikian, satu indikator saja belum cukup untuk membuktikan adanya koordinasi tersembunyi.

Studi David Schoch dan rekan-rekannya dalam Coordination Patterns Reveal Online Political Astroturfing Across the World, yang terbit di Scientific Reports pada 2022, menunjukkan bahwa pola koordinasi antarakun dapat membantu peneliti mendeteksi aktivitas astroturfing. Istilah ini merujuk pada kampanye yang menampilkan kesan seolah-olah dukungan berasal dari masyarakat biasa, padahal aktivitasnya dikoordinasikan oleh pihak tertentu.

Hari ini, rezim yang korup gak hanya berusaha mendominasi narasi, tetapi juga membelokkan ulang komunikasi publik untuk menjaga citra. Mereka melakukan cuci tangan dengan menutupi kesalahan besar melalui isu lain yang dianggap lebih aman, lalu memperkuatnya lewat narasi yang disebarkan para buzzer.

Ketika rezim kehancuran melakukan mega korupsi, menghancurkan lahan, merampas hidup rakyat berita orinya akan mencuat. Itu nyata, itu fakta. Namun, saat itu juga bermunculan komentar dan postingan untuk menutupi fakta tersebut. Bukan hanya di dunia maya, buzzer telah bekerja di dunia nyata.

Mereka menghasilkan peristiwa tandingan yang dapat meredupkan berita utama. Peristiwa tandingan ini kemudian diolah oleh jaringan buzzer yang tersistemik dengan sangat baik. Sehingga dapat mengalihkan fokus masyarakat, dari berita utama ke peristiwa yang seringkali menyentil rasa kemanusiaan “duh kasihan tuh mantan presiden sampai jongkok”. Buzzer, dananya besar, jauh dari apa yang diterima oleh para penjaga peradaban, guru. Tujuannya untuk membungkam peradaban.

Membedakan Dukungan Organik dan Kampanye Terkoordinasi

Kita gak bisa membedah Sistem Buzzer Pemerintah hanya dengan melihat isi unggahan. Seseorang yang membela kebijakan pemerintah belum tentu menerima bayaran atau bergabung dengan jaringan tertentu. Bisa saja ia memang setuju berdasarkan penilaian pribadi.

Perbedaan penting terletak pada transparansi dan pola aktivitas. Dukungan organik umumnya muncul dari pengalaman, penilaian, dan ekspresi individu yang beragam. Sementara itu, operasi terkoordinasi dapat memperlihatkan pola komunikasi yang seragam, pembagian tugas, serta hubungan antarakun yang berulang.

Penelitian Keller dan rekan-rekannya tentang Political Astroturfing on Twitter yang terbit di jurnal Political Communication pada 2020 menjelaskan bahwa jejak koordinasi antarakun dapat menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi kampanye astroturfing. Namun, peneliti juga mengingatkan bahwa aktivitas berbagi konten yang sama tidak otomatis membuktikan manipulasi.

Jika kita perhatikan, ciri lainnya muncul pada karakteristik akun buzzer. Profil dan unggahan mereka di feed rata-rata memuat informasi yang tidak personality, kosong, terkunci, memakai biography sembarangan, atau bahkan terkesan berlebihan dalam memvermak akun. Jelas ini tidak seumumnya orang bikin akun medsos.

Dampaknya terhadap Demokrasi Digital

Ketika operasi pengaruh digital tidak transparan, ruang diskusi publik bisa menjadi kurang sehat. Kritik dapat tenggelam oleh serangan personal, pengguna merasa terintimidasi, dan masyarakat kesulitan memperoleh gambaran yang seimbang.

Membedah Sistem Buzzer Pemerintah juga berarti membahas tanggung jawab platform digital, pengelola kampanye, dan masyarakat. Platform perlu memperkuat transparansi iklan politik serta penanganan perilaku manipulatif. Sementara itu, aktor politik perlu terbuka mengenai sumber pendanaan dan pihak yang mengelola komunikasi kampanye.

Platform media sosial di rumah Meta sangat mudah disusupi kepentingan rezim untuk menutup komentar dan akun organik, serta hanya memperluas informasi gimik dari rezim yang sedang berkuasa. Hal ini mencerminkan rezim yang sangat ketakutan, rezim yang bobrok tapi tidak mau berbenah, rezim yang gagal dan tidak berempati pada rakyat.

Buzzer bukan sekadar istilah untuk orang yang sering berkomentar tentang politik. Ada perbedaan antara dukungan yang disampaikan secara terbuka dengan operasi pengaruh yang menyembunyikan koordinasi dan kepentingannya. Perbedaan ini penting agar kritik terhadap praktik manipulatif gak berubah menjadi pelabelan sembarangan.

Ruang digital seharusnya menjadi tempat masyarakat bertukar gagasan, bukan arena yang membuat dukungan palsu terlihat seperti suara mayoritas. Rezim yang berkompeten akan tercermin dari hasil kerja nyata mereka demi kepentingan bangsa, bukan melalui penggiringan opini, operasi rahasia untuk menciptakan drama, maupun pembatasan akses suara rakyat.