Modernis.co, Malang – Perlu diketahui, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja di perkuat dengan menetapkan reward and punishment systems.
Inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah adalah value for money. Maksudnya, kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (equity & service coverage).
Tiga pokok bahasan dalam indikator value for money biasanya dikenal dengan istilah 3E, diantaranya yaitu :
Ekonomi, merupakan hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Dengan kata lain ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan (spending less).
Efisiensi, berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisien dilakukan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Contoh indikator efisiensi adalah suatu indikator yang menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu : efisiensi dari proses internal).
Efektivitas, merupakan indikator yang menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program
Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Manfaatnya yaitu pemerintah bisa berfokus pada tujuan dan sasaran unit kerja.
Parameter yang paling banyak digunakan untuk menilai suatu kinerja perusahaan adalah pendekatan keuangan dari laporan keuangan. Rasio keuangan sendiri adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Rasio keuangan adalah suatu alat menggunakan data-data keuangan, seperti dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan/atau laporan lainnya.
Suatu pengukuran kinerja sektor publik dikatakan baik apabila indikatornya sudah tercapai. Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.
Pada dasarnya, tidak hanya konsep 3E saja dalam menentukan pengukuran kinerja sektor publik. Ada beberapa hal yang saling berkaitan dan berhubungan untuk meningkatkan suatu kinerja sektor publik seperti produktivitas, kualitas kehidupan kerja, inovasi, profitabilitas (budgetability), dan sebagainya.
Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak intangible output. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud :
Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Maksudnya yaitu agar pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada ahkirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi.
Oleh : Wahyu Maulidhiyah Putri, Mahasiswa UMM
Redaksi
Mari narasikan pikiran-pikiran anda via website kami!
Kirim Tulisan Lewat Sini