Modernis.co, Jakarta – Beredarnya Surat berkop Garuda dari lingkungan istana kepresidenan menuai polemik ditengah-tengah pandemi Covid-19 yang sedang meneror dunia.
Surat tertanggal 1 April 2020 diduga kuat berasal dari salah satu Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Andi Taufan Garuda Putra perihal Kerjasama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 yang bekerjasama dengan PT Amartha Mikro Fintek.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetyo menyayangkan sikap Andi Taufan dalam kapasitasnya sebagai Stafsus Presiden.
“PT Amartha dipimpin oleh Andi Taufan sekaligus menjabat Stafsus Presiden,” sebagaimana keterangan tertulis DPP IMM yang diterima oleh redaksi modernis.co, Selasa (14/04/2020).
Najih menilai perbuatan Andi Taufan mencampuradukkan posisi sebagai stafsus dan CEO PT Amartha, melanggar etika peraturan perundanng-undangan dan menciderai kepercayaan publik.
“Andi Taufan menggunakan jabatannya dengan meminta dukungan camat seluruh Indonesia dalam program Relawan Desa Covid-19 dengan PT yang ia pimpin” tambah Najih.
Berikut pernyataan sikap DPP IMM selengkapnya :
1. IMM Menilai Andi Taufan melakukan kesalahan fatal mencampuradukkan posisinya sebagai CEO PT Amartha dengan kekuatan statusnya sebagai stafsus presiden.
2. IMM menilai perbuatan Andi Taufan yang memberikan surat kepada camat se-Indonesaia atas nama stafsus adalah perbuatan maladministrasi, melanggar etika yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Andi Taufan Garuda Putra telah menyalahi tugasnya sebagai stafsus. Dalam Pasal 18 Perpres Nomor 17 Tahun 2012 tugas stafsus adalah melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
4. Meminta Andi Taufan mengundurkan diri sebagai stafsus karena peruatannya yang telah menciderai kepercayaan publik.
(Naz)
Redaksi
Mari narasikan pikiran-pikiran anda via website kami!
Kirim Tulisan Lewat Sini