Modernis.co, Malang – Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang semakin mendekati tahap krusial dengan jadwal pendaftaran pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU pada 27-29 Agustus 2024. Para kandidat dan partai politik tengah bersiap menghadapi kontestasi Pilkada meskipun fokus mereka terpecah oleh keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah. Keputusan MK ini diperkirakan akan mengubah peta pencalonan Pilkada di seluruh Indonesia.
Namun, menariknya, masyarakat Kota Malang tampaknya tidak terpengaruh oleh dinamika politik di tingkat pusat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kedai Jambu Indonesia, sebanyak 40,68% warga Kota Malang menginginkan pemimpin daerah yang memiliki akhlak atau kepribadian yang baik sebagai kriteria utama dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota. Faktor prestasi atau kinerja berada di posisi kedua dengan 32,20%, diikuti oleh kecerdasan dengan 16,95%. Hanya 3,39% warga yang mempertimbangkan koalisi partai politik sebagai faktor dalam memilih pemimpin daerah.
Peneliti Kedai Jambu Indonesia, Fatlur Rhozi, mengapresiasi sikap masyarakat Kota Malang yang lebih mengutamakan akhlak atau kepribadian calon. “Ini menunjukkan bahwa warga Kota Malang sangat peduli dengan integritas pemimpin mereka. Bagaimanapun, akhlak atau kepribadian calonlah yang akan menentukan arah dan kebijakan pemerintahan di Kota Malang untuk memihak pada kepentingan masyarakatnya,” ujar Fatlur.
Survei ini dilakukan secara online dengan metode penyebaran link polling melalui media sosial tanpa tatap muka langsung, sehingga responden benar-benar berpartisipasi secara sukarela. Survei berlangsung selama lima hari, dari 16 hingga 20 Agustus 2024, dengan melibatkan 360 responden dari target awal 400 responden, dengan margin of error sebesar ±5,16%. Responden dipilih secara acak dengan memastikan bahwa hanya warga Kota Malang yang terlibat dalam polling ini melalui filter IP address.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa koalisi partai politik tidak menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat Kota Malang dalam memilih pemimpin mereka, meskipun berbagai media terus memberitakan mengenai keputusan MK dan revisi UU Pilkada. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi para kandidat dan partai politik dalam menyusun strategi kampanye yang lebih mendekati aspirasi dan kebutuhan warga Kota Malang.
Seiring dengan mendekatnya hari pendaftaran pasangan calon, semua mata kini tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh para kandidat dalam meraih simpati warga Kota Malang yang lebih menilai kepribadian dan integritas dibandingkan sekadar koalisi politik.
Redaksi
Mari narasikan pikiran-pikiran Anda via website kami!
Kirim Tulisan Lewat Sini