Modernis.co, Malang – Cangkir Opini menggelar diskusi bertajuk “Dialog Kebangsaan Muhamamdiyah dan Pemilu 2024”. Kegiatan ini, dimoderatori oleh Mohammad Ilham dan turut mengundang Fauzan selaku rektor UMM, Dekanto Eko Purwono selaku Direktur Intelkam Polda Jawa Timur, Muhammad Mirdasy selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Jawa Timur, dan Ali Muthohirin selaku aktivis muda.
Selaku aparat penegak hukum, Dekananto Eko Purwono yang saat ini menjabat sebagai Direktur Intelkam Polda Jatim meminta mahasiswa untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dalam mendorong pemilu damai di tahun 2024, mahasiswa juga harus menciptakan suasana sejuk serta terlibat aktif dalam memerangi hoax dan hate speech.
“Apalagi kelompok mahasiswa adalah orang-orang terdidik yang memiliki tanggung jawab atas kondisi masyarakat,” katanya.
Menurut Dekananto, diperlukan peningkatan wawasan pemilu agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kerja-kerja kelompok intelektual dan juga peran-peran menyebarkan narasi positif di pemilu menjadi penting guna mencipta suasana pemilu damai.
Ali Muthohirin salah satu pemantik menyampaikan, hal yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah bagaimana wajah dari demokrasi Indonesia saat ini.
Menurutnya, sampai sekarang masyarakat belum menemukan titik ideal bagaimana demokrasi di Indonesia. Juga, adanya pengkultusan terhadap salah satu sosok yang menjadi calon dalam pemilu yang membuat demokrasi makin sakit.
“Indonesia dengan masyarakat yang sangat plural secara suku, ras dan agama, adalah hal yang sangat mudah untuk dipecah,” terangnya.
Saat ini juga, terjadi paradoks yang membuat para mubaligh atau para pemuka agama mencampur adukan politik dalam dakwahnya. Sehingga, muncul paham -paham radikal yang membuat pemilu menjadi sentimen antar kelompok yang berbeda.
Perihal peranan Muhammadiyah sebagai ormas agama dalam menyikapi tahun politik, Muhammad Mirdasy menyampaikan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, perlu adanya kesetaraan dalam demokrasi Indonesia.
Menurutnya, di antara kesetaraan yang dimaksud adalah setara dalam berbicara dan berserikat, setara dalam pendidikan, setara dalam pendapatan bahkan akses atas modal, setara dalam sumber informasi dan jaringan komunikasi, dan setara dalam perlindungan hukum.
“Untuk dapat mewujudkan pemilu yang damai tidak hanya bisa tercapai dengan salah satu pihak. Tetapi, masyarakat keseluruhan sadar bahwa pemilu adalah ajang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Hal ini bisa dimulai dari menjadi edukator untuk menjadi pemilih yang cerdas,” pesannya.
Redaksi
Mari narasikan pikiran-pikiran anda via website kami!
Kirim Tulisan Lewat Sini