Modernis.co, Bogor – Selama bertahun-tahun, hutan kerap dipandang terutama sebagai sumber kayu, ruang pembangunan, kawasan konservasi, atau wilayah yang harus dilindungi dari ancaman deforestasi.
Cara pandang tersebut tentu tidak sepenuhnya keliru. Namun, perkembangan agenda perubahan iklim menunjukkan bahwa hutan memiliki nilai yang jauh lebih besar. Hutan merupakan aset karbon, aset ekonomi, sekaligus aset sosial bagi masyarakat.
Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis dalam perubahan paradigma tersebut. Dengan kawasan hutan tropis yang luas, Indonesia tidak hanya memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, tetapi juga memiliki peluang untuk membangun ekonomi rendah karbon yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu pengalaman yang menarik adalah pelaksanaan Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF) melalui program pengurangan emisi di Provinsi Kalimantan Timur. Program ini menunjukkan bahwa upaya menjaga hutan tidak harus diposisikan berlawanan dengan pembangunan ekonomi. Dengan tata kelola yang tepat, keberhasilan menjaga hutan justru dapat menciptakan nilai ekonomi baru.
Dari Menjaga Hutan Menjadi Menghargai Jasa Ekosistem
Pengalaman FCPF-CF di Indonesia memberikan bukti bahwa pendekatan tersebut bukan sekadar konsep di atas kertas. Melalui Emission Reductions Monitoring Report (ERMR-1), Indonesia mencatat pengurangan emisi sebesar 26,25 juta ton CO₂ ekuivalen setelah memperhitungkan buffer.
Angka tersebut melampaui target kontraktual sebesar 22 juta ton CO₂ ekuivalen yang ditetapkan dalam Emission Reductions Payment Agreement (ERPA).
Atas capaian tersebut, Indonesia menerima Advance Payment sebesar USD20,9 juta pada 2022 dan kemudian memperoleh Full Payment sekitar USD89,1 juta pada 22 Desember 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga fungsi hutan dapat diterjemahkan menjadi sumber pembiayaan berbasis kinerja.
Yang Lebih Penting daripada Uang adalah Perubahan Cara Mengelola Hutan
Namun demikian, keberhasilan program karbon tidak semestinya diukur hanya dari berapa besar pembayaran yang diterima pemerintah. Nilai terbesar dari program semacam ini justru terletak pada perubahan tata kelola yang dihasilkannya.
Program karbon menuntut adanya sistem pengukuran emisi yang kredibel, pelaporan yang transparan, verifikasi independen, penguatan kelembagaan, mekanisme pengaduan, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang jelas. Artinya, program karbon mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem yang lebih tertib dan akuntabel dalam mengelola sumber daya hutan.
Hal ini penting karena persoalan kehutanan Indonesia bukan semata-mata persoalan ekologis. Persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan tata kelola. Tumpang tindih perizinan, perubahan penggunaan lahan, lemahnya koordinasi, keterbatasan data dan kapasitas pemerintah daerah, hingga akses masyarakat terhadap manfaat pembangunan merupakan bagian dari persoalan yang perlu diselesaikan secara bersamaan.
Ketika Manfaat Karbon Sampai kepada Masyarakat
Ada satu hal yang membuat program karbon semakin menarik: manfaatnya tidak berhenti pada neraca emisi dan laporan pemerintah. Salah satu cerita menarik datang dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Dalawan Mandiri di Kampung Pulau Derawan, Kabupaten Berau.
Kelompok yang terdiri atas 20 anggota – 14 perempuan dan 6 laki-laki dikembangkan melalui kegiatan ekonomi yang selaras dengan upaya konservasi. Mereka tidak hanya didorong untuk menjaga kawasan, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk membangun usaha.
Produk pangan lokal, seperti kerupuk ikan dan berbagai makanan tradisional, dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, pengemasan, branding, pemasaran, perizinan PIRT, hingga sertifikasi halal.
Di sinilah esensi program karbon menjadi sangat nyata. Pengembangan usaha masyarakat di Pulau Derawan juga memperlihatkan bagaimana konservasi dapat dikaitkan dengan pariwisata berkelanjutan. Produk lokal memiliki pasar karena adanya aktivitas wisata. Masyarakat memperoleh pendapatan karena ekonomi lokal berkembang.
Dari Kalimantan Timur untuk Masa Depan Karbon Indonesia
Pengalaman Kalimantan Timur memberikan satu pelajaran penting: pembangunan rendah karbon tidak harus menjadi agenda yang jauh dari kehidupan masyarakat.
Sebaliknya, agenda tersebut dapat hadir dalam bentuk yang sangat sederhana kelompok masyarakat yang mengembangkan produk lokal, petani yang memperoleh alternatif mata pencaharian, pemerintah daerah yang memperbaiki tata kelola, kawasan hutan yang lebih terlindungi, serta sistem pengelolaan karbon yang semakin terukur.
Tantangannya sekarang adalah memastikan agar pengalaman tersebut tidak berhenti sebagai sebuah proyek. Karena itu, setelah satu program selesai, pertanyaan yang paling penting bukan sekadar “Apakah program karbon berhasil?”, melainkan “Apa yang kita lakukan dengan modal pengetahuan dan kelembagaan yang telah dibangun?”.
Jika jawabannya adalah memperkuat pasar karbon domestik, meningkatkan kualitas tata kelola hutan, memperluas akses masyarakat terhadap manfaat ekonomi, dan memastikan integritas lingkungan, maka program karbon telah meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada nilai pembayaran yang diterima.
Karbon Bukan Sekadar Komoditas, tetapi Instrumen Transformasi
Dengan tata kelola yang transparan, integritas lingkungan yang kuat, pengukuran yang kredibel, pembagian manfaat yang adil, dan keterlibatan masyarakat yang bermakna, program karbon sektor kehutanan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekonomi rendah karbon Indonesia.
Hutan pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak pohon yang kita miliki. Hutan adalah tentang berapa banyak kehidupan yang mampu kita pertahankan, berapa banyak karbon yang mampu kita simpan, dan seberapa besar kesejahteraan yang dapat kita bangun tanpa kehilangan fungsi ekologisnya.
Jika paradigma ini dapat terus dikembangkan, menjaga hutan bukan lagi sekadar kewajiban ekologis. Menjaga hutan dapat menjadi sebuah investasi untuk masa depan.
Oleh: Mohammad Abdul Khafid (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB University)
Redaksi
Mari narasikan pikiran-pikiran Anda via website kami!
Kirim Tulisan Lewat Sini