Modernis.co, Malang – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Menko Prekonomian RI, Airlangga Hartarto, dengan tujuan untuk menekan angka Covid-19. Berbeda dengan PSBB, PPKM adalah pembatasan kegiatan yang hanya terfokus ke beberapa wilayah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 dengan membatasi jam kegiatan masyarakat.
PPKM juga tetap mengizinkan beberapa aktivitas masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi seperti produksi, pangan, perhotelan dan energi. Setelah berjalan selama tiga minggu, PPKM ternyata tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan untuk menekan kasus Covid-19.
Bahkan Presiden Joko Widodo mengomentari bahwa PPKM tidak efektif untuk menekan laju Covid-19, bahkan mengalami peningkatan yang cenderung tinggi dibandingkan saat PPKM belum berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ada proses atau pemahaman yang keliru dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Khususnya pada implementasi PPKM yang menurut saya perlu dievaluasi.
PPKM atau pembatasan kegiatan dengan menentukan jam malam bagi masyarakat sejak awal sudah bisa dilihat dampaknya, yaitu aktivitas masayarakat disiang hari mengalami peningkatan dan tidak terkendali. Sehingga potensi penyebaran virus jauh lebih cepat dan besar dibandingkan saat PPKM tidak diberlakukan. Jika saja pemerintah jeli untuk melihat, maka PPKM sudah seharusnya tidak diberlakukan mengingat padatnya aktivitas masayarakat di siang hari. Sehingga pemberlakuan PPKM yang sudah berjalan dalam kurun waktu tiga minggu ini tidak layak dilanjutkan.
Disisi lain, pemerintah juga tidak pernah mempertimbangkan program untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau kantor. Diakui atau tidak, penyebaran Covid-19 justru terjadi di ruangan ber-AC seperti kantor, atau rumah-rumah yang memiliki suhu ruangan dingin. Kalau mengutip pernyataan para ahli virus, Covid-19 adalah virus yang senang dengan suhu yang dingin, sehingga potensi untuk menyebar di tempat dingin jauh lebih cepat dibandingkan tempat yang panas. Masalahnya, hal sekecil ini tidak menjadi perhatian dan tidak dijadikan referensi untuk mengambil kebijakan oleh pemerintah.
Sampai hari ini, kita belum pernah menyaksikan berita yang memuat sekelompok petani yang terpapar corona karena beraktivitas di sawah, atau sekelompok buruh bangunan terpapar di tempat kerja meraka. Asumsi saya, ini karena cuaca tempat mereka bekerja bersuhu panas sehingga sistem sekresi di dalam tubuh mereka bekerja dengan baik. Justru tempat virus berkembang dan menyebar adalah diperkantoran, yang justru membuat orang jarang bergerak.
Sebagai warga negara, tentu kita perlu bertanya mengapa pemerintah tidak pernah memberikan anjuran secara konsisten untuk memperbanyak olahraga di rumah atau sebelum ke kantor agar memiliki sistem imun yang kuat dan kondisi fisik yang prima. Atau, program pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 selalu terpaku pada kata ‘pembatasa’, buka menjaga atau membentuk pola hidup sehat untuk menjaga sistem imun.
Seandainya pemerintah mau, program penanggulangan Covid-19 yang diluncurkan ke masyarakat adalah program yang berkaitan dengan menjaga pola hidup sehat. Contoh, memberikan edukasi terkait olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah, memberikan informasi tentang makanan yang bisa membantu meningkatkan imun, atau aktivitas diluar rumah yang membuat masyarakat terkena sinar matahari agar virus mati dengan sendirinya. Dengan program ini, tentu masyarakat di tengah pandemi bisa tetap produktif, dengan syarat protokol kesehatan tetap berjalan dengan baik.
Soal implementasi PPKM yang banyak disoroti dan membuat pedagang kecil mengalami kerugian, bahwa pembatasan jam yang diberlakukan seharusnya tidak perlu dilakukan. Harusnya, pemerintah membatasi jumlah atau volume pengunjung, dengan begitu social distancing berjalan dengan baik. Dengan pembatasan jam kegiatan, tentu kegiatan masyarakat disiang hari akan jauh lebih padat dan tidak terkendali. Sehingga membuat penyebaran virus semakin tinggi, apalagi tidak ada pengawasan yang ketat dari aparat terkait penerapan protokol kesehatan di siang hari.
Oleh sebab itu, pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harusnya menggunakan logika yang benar. Tidak serampangan dan hanya bertujuan untuk mendapat apresiasi dari presiden. Kalau kebijakan yang diambil untuk tujuan yang menguntungkan pribadi, maka rakyat lagi yang menjadi korban. Meskipun pemerintah menggelontorkan bantuan, tidak sebanding dengan perjuangan rakyat untuk mencari makan, apalagi yang mencari rejeki di malam hari bisa colap karena kebijakan yang keliru.
Selain itu, kebijakan penanggulangan Covid-19 jangan terlalu banyak menggunakan istilah-istilah aneh yang membingungkan kalau memiliki substansi yang sama dengan kebijakan sebelumnya. Salah satu faktor yang membuat kepatuhan masayarakat menurun untuk menjalankan protokol kesehatan adalah karena banyaknya kebijakan yang membingungkan dan tidak tersosialisasi dengan baik. Khususnya untuk menentukan siapa yang saja yang akan menjadi sasaran kebijakan.
Oleh : Nur Alim Mubin (Sekjend DPD IMM Jatim)
editor
salam hangat
Kirim Tulisan Lewat Sini