5 Alasan Kenaikan Pajak Ditolak Rakyat

Modernis.co, Jakarta – Bukan tanpa alasan mengapa kenaikan pajak ditolak rakyat hingga menimbulkan protes besar-besaran di Indonesia. 

Sekolah bayar sendiri, makan cari sendiri, kerja cari sendiri, giliran udah punya penghasilan diminta bayar pajak.

Kenaikan pajak seringkali menjadi isu sensitif yang menimbulkan penolakan keras dari masyarakat. Alasan pejabat negara pun konyol karena tidak sebanding dengan apa yang didapatkan rakyat. 

Pemerintah beralasan bahwa hal ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai pembangunan. Namun ketika pajak sudah dibayarkan, dampaknya tidak dirasakan rakyat.

Hal ini justru memposisikan rakyat sebagai sapi perah negara. Sedangkan negara memiliki banyak sekali kewajiban pada rakyatnya yang belum dipenuhi.

Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh beberapa poin krusial yang berhubungan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi mereka. 

Berikut adalah lima alasan utama mengapa kenaikan pajak sering kali ditolak oleh rakyat.

1. Pajak Dikorupsi dan Untuk Gaji Pejabat yang Selangit

Salah satu alasan terbesar penolakan kenaikan pajak adalah kepercayaan publik yang rendah terhadap pengelolaan dana tersebut. 

Banyak rakyat merasa bahwa uang pajak yang telah mereka bayarkan tidak kembali sepenuhnya untuk kepentingan publik.  Justru uang pajak rakyat yang menjadi pemasukan terbesar untuk negara angus.

Pajak rakyat justru angus akibat korupsi tikus negara atau dialokasikan untuk membiayai gaji dan tunjangan pejabat yang dinilai terlalu tinggi. Seperti DPR atau disebut Dewan Penindas Rakyat di negara Konoha.

Skandal korupsi yang terus-menerus diberitakan membuat masyarakat merasa skeptis bahwa kenaikan pajak akan digunakan secara bijak. 

Mereka khawatir semakin besar pajak yang dikumpulkan, semakin besar pula potensi dana tersebut dikorupsi atau hanya untuk dipakai jabatan tertentu di pemerintahan. Rakyat juga bingung kenapa BUMN rugi terus. Lawak bukan?

2. Penggunaan Hasil Pajak Tidak Transparan

Banyak kasus pejabat pemerintahan dalam menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak itu tidak mau memberikan transparansi data aliran dana. 

Padahal rakyat berhak tahu ke mana saja uang pajak mereka digunakan. Sayangnya transparansi dalam penggunaan anggaran sering masih nol besar.

Format yang digunakan pemerintah saat menyajikan laporan pengeluaran masih rumit, sulit dipahami, dan tidak bisa diakses dengan mudah.

Kurangnya akuntabilitas publik ini menciptakan kecurigaan bahwa ada hal-hal yang ditutupi. Belanja lembaga pemerintahan juga sangat besar. Penggunaan uang pajak justru habis untuk kalangan pemerintahan.

Kenaikan pajak ditolak rakyat karena kontradiksi antara besarnya pajak dengan apa yang rakyat peroleh. Uang pajak justru digunakan untuk memanjakan orang-orang hina di pemerintahan dengan fasilitas mewah.

Masyarakat ingin melihat bukti nyata bahwa pajak mereka digunakan untuk program-program yang efektif, bukan hanya angka-angka di atas kertas yang tidak jelas.

3. Pembangunan Tidak Merata

Rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau pedesaan sering merasa menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil. 

Mereka membayar pajak sama seperti warga kota, tetapi fasilitas dan pembangunan tidak merata. Infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, atau rumah sakit di daerah mereka seringkali tertinggal jauh. 

Kondisi ini memicu pertanyaan, “Untuk apa kami membayar lebih banyak pajak jika pembangunan hanya terpusat di kota-kota besar?” 

Ketidakmerataan ini menjadi alasan kuat bagi masyarakat di daerah untuk menolak beban pajak tambahan. Di sisi lain uang pajak justru digunakan untuk tunjangan rumah dinas anggota dewan.

4. Menambah Beban dan Tidak Sesuai Pendapatan Rakyat

Kenaikan pajak di tengah kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi pukulan telak bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. 

Kenaikan ini tidak sebanding dengan pendapatan yang stagnan atau bahkan menurun. Pemerintah yang pura-pura tuli, buta, dan bisu justru memperberat beban ekonomi rakyat.

Kenaikan pajak justru membuat harga-harga barang dan jasa ikut naik. Sedangkan masyarakat masih harus bayar pajak yang terus naik padahal penghasilan tetap.

Bagi banyak orang, tambahan pajak berarti mengurangi porsi kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan.

Kenaikan pajak yang dicanangkan pemerintah seringnya tidak dipikirkan dengan matang. Mereka tidak melihat kenyataan di masyarakat seperti apa.

Pemerintah mungkin adalah kumpulan manusia bodoh ketika hanya melihat kehidupan para anggota dewan yang serba difasilitasi mewah oleh negara. Bahkan pajak anggota dewan pun ditanggung negara. Lawak kan?

5. Pelayanan Publik Buruk dan Tidak Berkualitas

Pajak adalah imbal balik yang seharusnya diterima rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan pada rakyat di lapangan masih NOL BESAR. Banyak pungli, hukum tumpul ke atas, kekerasan aparat, kebodohan aparat, komunikasi publik pejabat ancur, dan lainnya. Saking banyaknya tidak bisa dituliskan di berapapun halaman kertas yang kamu miliki guys.

Masyarakat mengeluhkan layanan publik yang lambat, birokratis, korup, dan tidak efisien. Di sektor kesehatan, misalnya, sering terjadi kekurangan fasilitas atau antrean panjang. Di lalu lintas misalnya, masih banyak pungli surat mengemudi dan razia abal-abal. Nggak malu ya?

Di sektor pendidikan, fasilitas sekolah banyak yang tidak terawat. Ketidaksesuaian antara kewajiban membayar pajak dan kualitas pelayanan yang diterima ini membuat rakyat merasa dirugikan. 

Seharusnya jika orang-orang pemerintah bisa berpikir dan punya kemampuan untuk berpikir, mereka perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik terlebih dahulu. Agar rakyat pun juga nggak masalah mau pajak naik. Mikir gitu nggak ya?

Penolakan terhadap kenaikan pajak pada dasarnya adalah ekspresi kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintah. 

Untuk mengurangi penolakan ini, pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan nyata dalam pengelolaan dana negara serta kualitas pelayanan publik. 

Sulit sekali sepertinya untuk mendapat kepercayaan lagi dari rakyat. Karena memang sebobrok itu lho guys! (IF)