Modernis.co, Kota Batu – Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan terus diperkuat melalui kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah.
Hal ini terlihat dalam kegiatan diskusi strategis yang digelar oleh Tim Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama Pemerintah Kota Batu di Balai Kota Among Tani, Jumat (3/10/2025).
Diskusi ini dipimpin oleh Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D., selaku ketua tim peneliti UMM, dan didampingi oleh anggota tim yakni Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., C.Me, Nabila Aprilia Rismara, S.H., M.H., serta Ahmad Ba’its Diponegoro, S.H., S.H.I.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian yang mengusung fokus pada perumusan formulasi kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup Pemerintah Kota Batu.
Dalam forum yang berlangsung hangat dan produktif ini, hadir beberapa pejabat daerah strategis yang turut memberikan pandangan dan masukan. Mereka antara lain Kepala Bappelitbangda, Eko Suhartono, M.M, Kepala Dinas Pendidikan, M. Chori, S.Sos., M.Si., Kepala Bapenda, Mohammad Nur Adhim, AP., M.AP., serta Kepala BKAD, Dr. Eny Rachyuningsih, M.Si.
Topik utama diskusi meliputi identifikasi celah rawan korupsi, penguatan pengawasan internal, digitalisasi sistem tata kelola, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ekosistem birokrasi yang bersih dan terbuka.
Menurut Tinuk, sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah sangat penting dalam menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang efektif untuk menekan potensi korupsi sekaligus memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi pijakan awal untuk mendorong tata kelola pemerintahan Kota Batu yang lebih transparan, akuntabel dan berintegritas, selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang inklusif dan partisipatif. (Nb)


Kirim Tulisan Lewat Sini