Pilpres dan Optimisme Dunia Kesehatan

Modernis.co, Yogyakarta – Kesehatan adalah sebuah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tak kalah pentingnya dengan pendidikan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Dengan kata lain secara tidak langsung, kesehatan atau pun keadaan sehat merupakan amanat yang wajib diberikan oleh negara kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai sebuah investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas sumber daya manusia sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi dan mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

Di indonesia, isu kesehatan akhir-akhir ini menjadi sorotan publik dengan berbagai kompleksitas . Baik dalam pelayanan yang diharapkan memiliki mutu tinggi atau pun kebijakan-kebijakan pemerintah yang ikut mengambil peran.

Di sisi lain, pentingnya isu kesehatan tersebut berhasil memancing teropong para penggila politik, juga kelompok-kelompok tertentu untuk dijadikan pasar kampanye. Calon-calon legislatif berlomba-lomba untuk menjanjikan sektor kesehatan sebagai sasaran strategis menghimpun suara dukungan.

Lantas mengapa isu kesehatan menjadi sangat seksi dalam pentas perpolitikan dan pesta demokrasi berlangsung?

Pertama, kesehatan memiliki sifat mutlak dan sangat mendasar yang melekat bagi setiap individu masyarakat, kondisi sehat ini sangatlah sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sehari-sehari. Dengan kata lain, kesehatan dapat dikatakan sebagai salah satu sektor kebutuhan yang sangat strategis dan sangat menentukan kebutuhan orang banyak dalam jangka waktu yang tidak dapat digambarkan secara singkat.

Namun yang menjadi kegagalan dalam menafsirkan kesehatan hanyalah ditinjau dari aspek jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, obat-obatan dan prediksi penyakit-penyakit yang akan timbul di kemudian hari. Padahal cakupan yang sangat luas mengenai kesehatan sangatlah sempit jika hanya direduksi ke dalam hal tersebut di atas.

Kedua, seringkali sektor kesehatan ini acap kali dijadikan alat ukur ekonomis sehingga mudah sekali bagi masyarakat dalam memaknai sebuah keberhasilan. Maraknya pembangunan rumah sakit baik pemerintahan, swasta bahkan milik perorangan, peningkatan fasilitas-fasilitas puskesmas serta maraknya apotek-apotek sebagai pusat untuk mendapatkan obat-obatan dijadikan salah satu nilai ‘prestasi’ dalam sistem kesehatan.

Padahal di balik kemajuan pembangunan yang nampak tersebut masih banyak permasalahan kesehatan yang masih belum terselesaikan. Seperti halnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, sanitasi yang tidak memadai dan kasus gizi buruk. Masih menjadi ancaman dalam lingkaran resiko kesakitan yang tinggi di sektor kesehatan masyarakat.

Seharusnya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat (good governance concept) dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan sektor kesehatan dikaji lebih mendalam. Untuk menemukan sebenarnya akar permasalahan sehingga sama-sama mampu menjawab dan mewujudkan sektor kesehatan yang mapan.

Selain penerapan program yang sudah dijalankan ataupun program yang masih tertuang dalam Visi-Misi sebagai wacana perbaikan di sektor kesehatan. Ada beberapa hal yang perlu direfleksikan ulang khususnya oleh pemerintah sebagai lokomotor dari sebuah negara.

Revitalisasi Peran Pemerintah

Dalam peran yang sangat minimal, pemerintah bertugas menyediakan pelayanan publik murni misalnya pertahanan, tata hukum dan perundang-undangan, hak cipta, manajemen ekonomi dan kesehatan masyarakat khususnya pada peran pemerintah untuk meningkatkan program-program untuk mengatasi permasalahan kesehatan.

Peranan yang lebih tinggi berupa menjamin pendidikan dasar mengenai kesehatan, melindungi lingkungan hidup, sampai dengan menyediakan jaminan sosial yang merata. Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan haruslah mampu mengkoordinasikan dan bersama-sama mengentaskan kesenjangan di aspek kesehatan pada khususnya. Disamping itu, ada beberapa peran lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam membangun kesehatan yang optimal.

Peran sebagai regulator, pemerintah menjadi satu-satunya pengawas mutu pelayanan kesehatan serta melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu contohnya peran yang perlu ditegaskan adalah revitalisasi lembaga-lembaga yang berperan sebagai pengawas mutu dan lembaga bantuan hukum kesehatan sehingga dengan kebijakan yang akan diambil memiliki dampak yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan mekanisme pelayanan kesehatan, hal yang demikian akan memperlihatkan peran pemerintah menjadi lebih aktif dalam regulasi.

Peran pemerintah pusat sebagai regulator yakni dengan cara memaksimalkan berbagai fungsi antara lain dalam hal penerapan standar gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi, ketegasan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan, penetapan akreditasi sarana prasarana kesehatan secara optimal, pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, penyuluhan dan kampanye kesehatan yang lebih masif dan merata serta pengawasan peredaran obat-obatan dan lain sebagainya.

Peran sebagai pembayar, pemerintah memiliki peran sebagai pembayar di sektor kesehatan sangat bergantung pada kekuatan dan situasi ekonomi negara. Perekonomian negara tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur saja. Kesehatan seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah apalagi dengan status negara yang sedang berkembang.

Akan sangat sulit jika tidak dilakukan pemetaan ekonomi yang tepat sehingga pembiayaan kesehatan lebih cenderung dibiayai oleh masyarakat. Dengan ketidak mampuan pemerintah tersebut menjadikan bangsa yang kaya ini semakin tergantung pada lembaga-lembaga pemberi hutang dunia, sangat disayangkan.

Peran-peran pokok inilah yang kemudian besar harapan masyarakat dapat dimaksimalkan kembali terutama dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilindungi dan dijamin oleh sebuah negara yang sangat kaya ini. Kesalahan-kesalahan kecil dalam aspek kesehatan bisa saja dijadikan bahan evaluasi untuk memajukan kondisi kesehatan masyarakat yang baik dimasa yang akan datang.

Pemerataan Kesehatan Daerah

Fungsi pemerintah daerah dalam bidang kesehatan sangat bergantung pada kondisi ekonomi daerah. Apabila pemerintah daerah miskin sementara masyarakat mempunyai tingkat ekonomi tinggi maka biaya kesehatan akan lebih banyak dibebankan kepada masyarakat. Sementara pemerintah daerah yang miskin dan masyarakatnya miskin, maka fungsi pemerintah daerah otomatis cenderung kecil.

Kondisi yang komplek ini seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam proses pemerataan biaya kesehatan. Sangat tidak adil apabila daerah yang memiliki tingkat ekonomi tinggi masih mendapatkan anggaran yang setara dari pemerintah pusat. Lantas bagaimana dengan daerah yang sangat membutuhkan perhatian kesehatan?.

Bisa jadi, kalaupun daerah tersebut mendapatkan anggaran yang cukup namun masih belum memprioritaskan pembangunan sektor kesehatan akibat dari desentralisasi kebijakan yang berjalan dalam sistem pemerintahan kita ini.

Sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memajukan dunia kesehatan masih menjadi cita-cita. Perbaikan-perbaikan yang bersifat jangka panjang rupanya masih belum bisa dijalankan secara maksimal. Masih banyak kesenjangan pelayanan kesehatan yang belum bisa terselesaikan oleh pemerintah. Hal itu akan menjadi beban yang bertumpuk jika terus saja dibiarkan.

Dengan kondisi yang sangat kompleks tersebut. Maka kami menitipkan harapan besar kepada calon-calon pemimpin negara selanjutnya untuk dapat mengambil tindakan konkrit. Optimisme tetap kami kedepankan, masyarakat pun harus ikut andil dalam membangun kesadaran. Betapa pentingnya kesehatan dimulai dengan cara yang sangat sederhana yakni berperilaku sehat di lingkungan sekitar.

Oleh: Fahmi Rizal, S.Ft (Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat UAD Yogyakarta)