Konsep Value For Money Audit dalam Menilai Kinerja Lembaga Sektor Publik

Modernis.co, Malang – Konsep value for money merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur luaran. Kemudian melalui konsep value for money ini memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat.

Konsep value for money juga dapat melakukan penilaian kinerja yang bersifat non financial yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten. Sehingga dengan adanya konsep value for money ini dapat menilai apakah organisasi tersebut telah memperoleh manfaat maksimum dari barang dan jasa yang dibutuhkan dan digunakan dari sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari konsep value for money audit ini yaitu untuk meningkatkan akuntanbilitas lembaga sektor publik dan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Salah satu yang membedakan antara konsep value for money audit dengan audit konvensional adalah pada laporan auditnya.

Pada audit sektor publik selain melakukan financial dan compliance audit juga perlu dilakukannya kinerja audit yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Seorang audit sektor publik ini harus mampu melaporkan fraud dan korupsi yang ada. Seorang audit juga mampu mencegah fraud dan korupsi terjadi pada lembaga sektor publik.

Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektifitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja ini memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi pada audit.

Audit kinerja merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevakuasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiansi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak pengguna laporan tersebut.

Pada audit ekonomi dan efisiensi memiliki tujuan untuk menentukan apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya dan juga untuk menentukan penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelolah sistem informasi, prosedur, administrasi, dan struktur organisasi. Kemudian pada audit ekonomi dan efisiensi pengukuran audit idealnya dispesifikasikan oleh organisasi.

Pengukuran pada organisasi tersebut digunakan untuk mengukur kinerja manajer. Cara auditor untuk mengetahui apakah organisasi yang telah menghasilkan luaran dapat optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, oleh sebab itu auditor dapat membandingkan luaran yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan beberapa hal diantaranya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian ada audit efektivitas yang bertujuan untuk pencapaian tujuan pada lembaga sektor publik. Tujuan dari audit efektivitas yaitu dapat menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, menentukan kesesuian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah entitas yang di audit telah mempertimbangkan alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Audit efektivitas berkenaan dengan dampak suatu luaran bagi pengguna jasa. Kemudian untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah disetujui sebelumnya. Meskipun efektivitas suatu progam tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu progam yaitu : Proksi untuk mengukur dampak atau pengaruh, evaluasi oleh konsumen, evaluasi yang menitikberatkan pada proses bukan pada hasil.

Konsep value for money audit penting untuk mendukung pelaksanaan otonom daerah dan desentralisasi fiskal karena dalam era otonom daerah DPR/DPRD dan lembaga-lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah yang harus memberikan pertanggung jawaban publik kepada masyarakat. Akuntabilitas publik merupakan bagian penting dari sistem politik dan demokrasi. Akuntabilitas sektor publik berarti lembaga-lembaga publik seperti pemerintah pusat dan daerah yang harus memberikan penjelasan kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas atas aktivitas yang dilakukan sebagai konsekuensi dari amanat yang diembannya.

Oleh: Anggita Wilda Aliyani, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang