Modernis.co, Surabaya – Badan Kesatuan Bangsan dan Politik (Bakesbangpol) setiap tahunnnya memiliki dana hibah untuk setiap Organisasi kepemudaan (OKP). Biasanya dari pihak OKP diminta untuk mengajukan proposal program ke BAKESBANGPOL agar dana hibah tersebut dapat dicairkan. Nominalnya memang tidak begitu fantastis, sebesar 50 juta rupiah namun yang bisa dicairkan hanya 35 juta rupiah.
Aneh bin ajaib tahun ini dari 40 lebih proposal program tidak ada satupun yang cair, padahal waktu pencairannya bulan Maret tahun ini. Hal ini terjadi pada semua OKP.
Ketua Umum GMNI Jawa Timur, Nabrisi Rohid menduga menduga alokasi dana hibah yang diperuntukkan untuk OKP dialihfungsikan untuk penanganan Covid-19. Namun
“Tidak masuk akal ketika dana hibah itu dialihfungsikan semua,” kata Rohid, Rabu, (25/07/2020).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang setiap momentum politik menyiapkan dana untuk setiap OKP dalam melakukan sosialisasi, karena efek Covid-19 sehingga dana yang sudah disiapkan dipangkas 50 persen.
“Kami curiga karena tidak adanya transparansi kepada OKP terdapat dana yg membeku di instansi tersebut,” katanya.
Senada dengan hal itu, Ketua umum IMM Jawa Timur Andreas Susanto menuturkan bahwa setiap tahun kami diminta untuk memasukkan proposal program, namun stelah itu tidak ada kejelasan terkait proposal yang kami ajukan.
“Kasus ini pun tidak hanya terjadi pada IMM dan GMNI, namun juga terjadi kepada organisasi GMKI, yang lebih membingungkan lagi ternyata tidak semua OKP yang diajak untuk mengajukan proposal program agar mendapatkan dana hibah” kata Andreas.
Hal ini bisa terjadi karena komunikasi yang tidak terbuka terhadap OKP terkait.
“Saya berharap semua hal ini tidak terjadi diluar ekspektasi kami, untuk memperjelas ini semua, kami akan melayangkan surat audiensi kepada Komisi A (DPRD Jatim) terkait transparansi dana hibah,” pungkasnya. (ZM)
Redaksi
Mari narasikan pikiran-pikiran anda via website kami!
Kirim Tulisan Lewat Sini