Korupsi di Kabinet Indonesia Maju

korupsi kabinet maju

Modernis.co, Malang – Politik di Indonesia sangat erat akan kepentingan individu yang tidak memikirkan nasib rakyatnya. Hal ini ditinjau dari update data terkait tokoh politik (Menteri) yang menjadi tersangka korupsi atas dugaan suap dalam Perizinan Tambak, Usaha dan Pengelolaan Perikanan Atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

Menariknya beliau ini selain menjadi menteri kelautan dan perikanan juga menjabat sebagai wakil ketua partai Gerindra. Namun Partai Gerindra belum menentukan sikap terkait kasus yang menjerat kadernya itu. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Prabowo masih menunggu proses di KPK.

Bersama 16 lain dalam giat yang dilakukan hingga Rabu (25/11) dini hari WIB. Edhy bersama istrinya yang juga anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Iis Rosita Dewi, diamankan terkait dugaan tipikor dalam izin ekspor benih lobster.

Hal ini pastinya merugikan rakyat, lebih-lebih pada pihak nelayan yang berhubungan langsung dengan kelautan. Dikutip dari BBC News bahwa Sebelumnya, dalam jumpa pers KPK pada Rabu (25/11) malam sekitar pkl 23.35 WIB, disebutkan Menteri Edhy terjaring dalam operasi tangkap tangan sepulang dari kunjungan kerja ke AS. Pada saat lawatan di AS itulah diduga Edhy dan istrinya membelanjakan uang senilai Rp750 juta yang berasal dari dugaan pemberian hadiah dalam kasus ekspor benih lobster.

Dilihat dari banyaknya jumlah suap untuk kebutuhan pribadi menjadi EP sebagai tersangka dalam kasus suap Perizinan Tambak, Usaha dan Pengelolaan Perikanan Atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya, hal ini kurangnya rasa puas dalam diri maupun keluarga serta minimnya rasa syukur yang diberikan Tuhan.

Kami harap agar kasus ini ditindak tegas sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku diindonesia seperti yang disampaikan presiden Republik Indonesia “Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional,” ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (25/11/2020).

Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus dan selalu mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. “Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Itu ketegasan sosok Ir. Joko Widodo (Presiden RI) untuk mengupas tuntas masalah yang ada, semoga dengan adanya upaya penguatan hukum diindonesia mampu memberikan efek jera yang lebih atas kerakusan para koruptor.

Selepas dari itu pihak KPK akan terus konsisten mengatasi masalah yang merugikan rakyat ini sendiri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misata dan seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin segera menyerahkan diri ke KPK.

Andreau dan Amiril merupakan dua dari tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. “KPK mengimbau kepada dua tersangka, yaitu APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers, Rabu (25/11/2020).

Upaya ini sangat didukung oleh kami selaku masyrakat agar tetap hak-hak kami (nelayan) tetap dipenuhi seperti dalam poin pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia salah satunya kalimat ini yang menguatkan negara dan rakyatnya. Serta tidak ada lagi yang namanya Hukum diindonesia tajam dibawah tumpuh diatas, dimata undang-undang 1945 sama.

Dalam hal ini juga tersangka EP meminta maaf atas kekhilafannya, kepada masyarakat karena terjerat kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor benih lobster. Edhy menyebut kasus yang menjeratnya itu sebagai sebuah kecelakaan.

“Saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat, seolah-olah saya pencitraan di depan umum, itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi,” kata Edhy di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/11/2020).

Ayok indonesia maju bersama rakyat serta jauhi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) NKRI harga mati.

Oleh: Mikrajul Mukminin, Aktivis IMM Fastcho Prodi Ekonomi Pembangunan (Universitas Muhammadiyah Malang)

editor
editor

salam hangat

Related posts

Leave a Comment