Modernis.co, Jakarta – Kepercayaan rakyat pada pemerintah adalah fondasi terpenting dalam bernegara. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah. Kepercayaan yang runtuh akan menjadi masalah besar bagi suatu negara.
Ketika fondasi kepercayaan runtuh tidak ada lagi yang bisa dilakukan sebuah negara selain melakukan reformasi besar-besaran. Terlebih jika penyebab runtuhnya kepercayaan adalah pemerintah itu sendiri.
Hubungan rakyat dan pemerintahan menjadi tegang dan membuat kolaborasi untuk kemajuan bangsa menjadi sulit.
Banyak faktor yang berkontribusi pada menipisnya kepercayaan publik pada pemerintah. Berikut adalah lima penyebab utama yang sering kali menjadi pemicu.
1. Korupsi dan Kurangnya Akuntabilitas
Korupsi merupakan salah satu penyebab terbesar hilangnya kepercayaan publik. Ketika pejabat publik yang seharusnya melayani rakyat justru terlibat dalam praktik hina dan dosa besar.
Seperti suap, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Hal ini merupakan tindakan yang sangat merusak.
rakyat merasa bahwa sistem tidak adil dan hanya menguntungkan segelintir orang. Apalagi jika kasus korupsi dengan nilai besar-besaran dan sering terjadi namun pelakunya tidak diadili.
Jika kasus-kasus korupsi tidak ditangani secara transparan dan pelakunya tidak dihukum setimpal, rasa ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah akan semakin meningkat.
Akuntabilitas yang lemah membuat publik merasa bahwa pemerintah tidak serius dalam memberantas kejahatan ini.
Apalagi jika pelaku korupsi mudah mendapat kebebasan hanya karena dia berkelakuan baik di dalam sel. Atau para pelaku korupsi ditempatkan disel yang sudah didesain bak hotel bintang 5.
Kepercayan publik pada pemerintah akan luntur dengan sendirinya ketika mengetahui bahwa pelaku korupsi hanya didenda lebih sedikit dari uang rakyat yang sudah mereka ambil.
Kepercayaan rakyat pada pemerintah akan sangat rendah ketika negara tidak memiliki hukum yang tegas dan menjerahkan untuk koruptor yang menjijikkan.
Terlebih jika korupsi sudah mengakar ke semua layanan pemerintahan dan aparat suatu negara, serta menjadi rahasia umum yang sudah diketahui seluruh rakyat. Seharusnya pemerintah tertinggi malu. Jika punya malu.
2. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial
Ketika kebijakan pemerintah tampak hanya menguntungkan kelompok kaya atau elit pemerintahan saja maka kepercayaan publik akan turun sangat drastis dan cepat.
Terlebih jika pejabat pemerintahan dan aparat justru duduk santai menikmati kemawahan sementara rakyat miskin dan rentan semakin terpinggirkan. Tentu saja kepercayaan akan terkikis.
Kesenjangan yang melebar antara si kaya dan si miskin menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam. Hal ini diperparah dengan pejabat publik yang berpura-pura buta, tuli, dan bisu.
rakyat melihat bahwa janji-janji pemerintah untuk menyejahterakan semua lapisan hanya sebagai omon-omon.
Hal ini diperparah jika pemerintah tidak mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
3. Komunikasi yang Buruk dan Tidak Terbuka
Pemerintah yang tidak transparan atau sering memberikan informasi yang membingungkan akan sulit dipercaya. Komunikasi yang efektif adalah kunci.
Ketika ada krisis atau kebijakan baru yang diumumkan, rakyat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas, jujur, dan tepat waktu. Namun di banyak negara, termasuk Indonesia masih sering terjadi disinformasi.
Bukan karena warganya yang tidak mau membaca. Akan tetapi gaya komunikasi dan tutur kata yang buruk dari pejabat berwenang. Mereka sangat congkak dan bergaya seperti tuhan. Bahkan mereka mengejek rakyatnya sendiri sebagai “rakyat jelata dan tolol”.
Kepercayaan publik yang runtuh akibat komunikasi yang buruk dari pejabat berwenang ini sebenarnya ada sebab utama. Yaitu kualifikasi pejabat yang tidak kompeten. Bahkan mantan preman dan narapidana, koruptor masih bisa mencalonkan diri.
Rasa curiga akan tumbuh jika publik merasa pemerintah menyembunyikan sesuatu atau memanipulasi fakta demi kepentingan mereka sendiri.
4. Kegagalan Memenuhi Janji Kampanye
Janji-janji yang dibuat selama masa kampanye politik seringkali menjadi harapan besar bagi rakyat.
Namun ternyata ketika pemerintahan yang baru sudah terpilih, mereka lupa dan gagal dalam mewujudkan janji-janji tersebut. Maka kekecewaan dan runtuhnya kepercayaan publik akan meluas.
Publik merasa dibohongi dan melihat janji-janji itu sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata, bukan sebagai komitmen nyata untuk melayani.
Hilangnya kredibilitas ini membuat rakyat skeptis terhadap janji-janji politik di masa mendatang.
5. Penegakan Hukum yang Tidak Adil dan Selektif
Sistem hukum yang seharusnya menjadi pilar keadilan seringkali menjadi penyebab hilangnya kepercayaan.
Ketika rakyat melihat hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, rasa keadilan mereka tercederai. Misalnya aparat penegak hukum yang melanggar hukum, mereka justru kebal hukum.
Seperti gerombolan aparat yang menabrak mati pengendara ojek online hanya dihukum mutasi khusus 20 hari. Atau 2 aparat yang menabrak anak SMA hingga tewas hanya dimutas. Atau 2 aparat yang menabrak nenek-nenek, hanya dihukum 24 menemani korban. Aneh bukan?
Sedangkan pelaku koruptor justru diperlakukan istimewa. Perlakuan istimewa terhadap orang-orang kuat atau berkuasa, sementara rakyat biasa dihukum berat untuk pelanggaran kecil, menunjukkan bahwa hukum tidak berlaku sama untuk semua orang.
Penegakan hukum yang tidak konsisten dan bias membuat rakyat merasa tidak terlindungi dan sistem tidak dapat diandalkan. Itulah beberapa penyebab hilangnya kepercayaan pada pemerintah. Jika diabaikan oleh pemerintah, suatu bangsa pasti akan sangat mendidih dan marah. (IF)
editor
salam hangat
Kirim Tulisan Lewat Sini