Prodi S2 PPKN UNY Gelar Konferensi Nasional Kewarganegaraan

Modernis.co, Yogyakarta – Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta melaksanakan kegiatan Konferensi Nasional Kewarganegaraan yang  ke V sekaligus dirangkaikan dengan  deklarasi Pembentukan IKA (Ikatan Keluarga Alumni)  S2 PPKn, Fakultas Ilmu Sosial  Universitas Negeri Yogyakarta yang ke 1 dengan menggunakan Aplikasi Zoom pada hari Sabtu 21  November – Minggu 22 November 2022 (22/11/2020).

Hadir sebagai narasumber, tokoh kebangsaan Yudi Latif, P.hd selaku kepala  BPIP 2017-2018,  Freddy Kirana Kalidjernih, P.hd  peneliti Interdisipliner Bidang Humaniora,  Prof. Dr. Sapriya, M.Ed selaku Guru Besar Universitas Indonesia dan Sekaligus Sekjen AP3KnI dan Dr. Dr. Eni Kusdarini, M.Hum dosen dan praktisi Universitas Negeri Yogyakarta.

Koodinator panitia pelaksana konverensi Nasional Kewarganegaraan yang ke V , Rianda Usmi, S.Pd dalam sambutanya menyatakan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Konferensi Nasional Kewarganegaraan yang ke V sebanyak 450 peserta dan di ikuti oleh 42 pemakalah dari berbagai kalangan seperti, akademisi, guru, dosen, praktisi, dan mahasiswa.

“Alhamdulilah sebanyak 450 peserta yang mengikuti kegiatan ini, dan 42 pemakalah yang ikut terlibat dalam kegiatan Konferensi Nasional Kewarganegaraan yang ke V, selain itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensuport demi terlaksananya kegiatan ini,” ujar Rianda.

Sementara itu, Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd selaku koordinator S2 Program Studi Pendidkan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta menyatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam menguatkan eksistensi ilmiah serta Pendidikan Kewarganegaraan dapat menyelesaikan masalah global dan lokal di negara Indonesia.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk mendesiminasikan hasil – hasil kajian kewarganegaraan sehingga menghasilkan satu kompilasi pemikiran dengan melakukan kolaborasi dengan para pegiat rumpun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dua sesi yakni dengan Konferensi Nasional Kewarganegaraan yang ke V serta pembentukan IKA PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang ke 1, terpilih Danang Prasetyo, M. Pd selaku ketua IKA PPKN Fis UNY periode 2020-2023

Fredik Kalijenrih ,P.hd selaku narasumber menyatakan strategi PPKn dalam pengembangan keilmuanya harus bersifat  futuristik. Banyaknya isu-isu yang berkembang di era sekarang ini, seharusnya PPKn harus mampu mewujudkan masyarakat yang bermartabat serta mewujudkan masyarakat global tanpa harus melupakan lokalitas Indonesia

“Berbagai macam tantangan untuk pendidikan kewarganegaraan akhir- akhir ini dengan sebagai kompleksitas masalah maka penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan sangat di butuhkan, serta Civic Engenment di perkuat  di Era post struth  dengan banyaknya orang yang saling mengadu domba yang begitu luar biasa maka, sebagai warga negara harus jeli dan mampu menjawab persoalan sosial  dan persoalan kontekstual dengan memahami urgensi Pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara,” ungkapnya.

Sementara itu  Prof. Sapriya, M.Ed menjelaskan bahwa tantangan dan refleksi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia maka kurikulum PPKn harus lebih bersifat statis dengan memperhatikan nilai nilai yang terdapat di dalam Pancasila.

“Krisis karakter nasional di negara kita sekarang ini berkaitan dengan moral dan kepemimpinan sehingga pemahaman terhadap 4 pilar berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Epin Saifudin selaku TIM Pengembang MKU direktorat pembelajaran dan kemahasiswan direktorat jenderal pendidikan tinggi ,kementrian pendidikan dan kebudayaan dalam pemaparan materinya menyatakan, dalam mewujudkan tatanan warga negara global maka penguatan Tri pusat pendidikan sangat diperlukan.

“Tri pusat pendidikan sangat diperlukan  untuk memahami karakter siswa yang hidup di era milenial generasi Z , oleh karena itu kampus sejatinya harus dijadikan sebagai laboratorium kemanusiaan dalam memanusiakan pancasila,” ungkapnya. (Tau)