79 Tahun HMI dan Tanggung Jawab Menjaga Demokrasi

Modernis.co, Jakarta – Usia 79 tahun bukan sekadar penanda waktu bagi sebuah organisasi mahasiswa. Ia adalah arsip panjang dari idealisme, pengorbanan, kompromi, bahkan pengkhianatan terhadap nilai yang pernah diperjuangkan. Bagi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) angka 79 seharusnya tidak dirayakan dengan gegap gempita seremonial semata, melainkan direnungi sebagai momen evaluasi moral, sejauh mana HMI masih setia pada tanggung jawab historisnya dalam menjaga demokrasi Indonesia.

HMI lahir bukan dari ruang hampa. Ia muncul dari kesadaran bahwa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan berpikir akan melahirkan bangsa yang rapuh. Sejak awal, HMI memposisikan diri sebagai kekuatan intelektual Islam yang berpihak pada republik, demokrasi, dan keadilan sosial. Namun sejarah bukan hanya soal asal-usul, ia juga soal keberlanjutan nilai. Dan di titik inilah refleksi menjadi penting apakah HMI hari ini masih menjadi penjaga demokrasi, atau justru menjadi bagian dari mekanisme yang perlahan menggerogotinya?

Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan pelemahan oposisi, penyempitan ruang kritik, kooptasi gerakan mahasiswa, dan menguatnya oligarki yang memanfaatkan prosedur demokrasi tanpa menghormati substansinya. Demokrasi direduksi menjadi rutinitas elektoral lima tahunan, sementara nilai-nilai partisipasi, kontrol kekuasaan, dan kebebasan berpendapat kian terpinggirkan. Dalam situasi seperti ini, organisasi mahasiswa semestinya tampil sebagai benteng terakhir nalar kritis. Sayangnya, suara itu kini terdengar makin sunyi.

Di sinilah kegelisahan muncul. HMI, yang dahulu dikenal lantang menyuarakan kritik terhadap kekuasaan, kini sering kali terlihat ambigu. Di satu sisi, kader-kadernya memenuhi ruang strategis negara sebuah capaian yang kerap dibanggakan. Namun di sisi lain, kehadiran struktural itu tidak selalu diiringi keberanian etis untuk berbeda dan melawan ketika demokrasi dilukai.

Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan: apakah keberhasilan menembus kekuasaan juga berarti keberhasilan menjaga nilai?

Tanggung jawab menjaga demokrasi tidak pernah netral. Ia menuntut keberpihakan yang jelas, bahkan ketika itu berarti berjarak dengan kenyamanan politik. Demokrasi tidak dirawat oleh mereka yang sekadar pandai beradaptasi, tetapi oleh mereka yang bersedia mengambil risiko moral. Dalam konteks ini, HMI menghadapi ujian serius, tetap setia sebagai moral force atau bertransformasi menjadi political brokerage yang lihai membaca peluang, namun tumpul dalam kritik.

Lebih parahnya lagi adalah perubahan orientasi kaderisasi. Nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang dahulu menjadi fondasi intelektual kini kerap kalah oleh pragmatisme karier. Aktivisme direduksi menjadi batu loncatan, diskursus diganti jaringan, dan kritik dianggap beban yang menghambat mobilitas sosial. Jika ini dibiarkan, maka HMI tidak sedang membangun pemimpin masa depan, melainkan hanya mereproduksi elit baru dengan mental lama.

Namun kritik ini lahir dari harapan bahwa HMI masih memiliki modal historis, intelektual, dan kultural untuk kembali memainkan peran strategisnya. Ia justru lahir dari keyakinan bahwa HMI masih memiliki modal historis, intelektual, dan kultural untuk kembali memainkan peran strategisnya. Jaringan nasional yang luas, tradisi diskusi yang kuat, serta basis nilai Islam yang rasional dan inklusif adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua organisasi mahasiswa. Masalahnya bukan pada ketiadaan potensi, melainkan pada keberanian untuk menggunakannya secara konsisten.

Menjaga demokrasi hari ini tidak selalu berarti turun ke jalan setiap saat, tetapi menuntut konsistensi etika dalam setiap posisi. Kader HMI di kampus harus berani membela kebebasan akademik ketika ruang diskusi dibatasi. Kader di birokrasi harus berani mengatakan tidak pada kebijakan yang mencederai keadilan publik. Kader di politik harus sadar bahwa loyalitas pada nilai lebih utama daripada loyalitas pada kekuasaan. Tanpa itu semua, jargon keislaman dan keindonesiaan hanya akan menjadi slogan kosong.

Refleksi 79 tahun ini juga harus menjadi ajakan untuk berdamai dengan kritik. HMI tidak boleh alergi terhadap suara internal yang gelisah. Justru dari kegelisahan itulah organisasi tetap hidup. Demokrasi tidak runtuh karena kritik terlalu keras, melainkan karena kritik dibungkam oleh rasa aman semu dan kepentingan jangka pendek.

Usia 79 tahun HMI seharusnya tidak dirayakan sebagai nostalgia kejayaan masa lalu, tetapi sebagai panggilan tanggung jawab masa depan. Demokrasi Indonesia membutuhkan mahasiswa yang berani berpikir, bersuara, dan bersikap. Jika HMI ingin tetap relevan dalam sejarah bangsa ini, maka menjaga demokrasi bukanlah pilihan opsional, melainkan mandat ideologis yang tidak bisa ditawar.

Sebab pada akhirnya, organisasi sebesar apa pun akan kehilangan maknanya ketika ia berhenti gelisah terhadap ketidakadilan. Dan HMI, jika ingin tetap setia pada jati dirinya, harus memilih untuk terus gelisah demi demokrasi, demi bangsa, dan demi nilai yang pernah ia ikrarkan sejak awal kelahirannya.

Oleh: Aris Munandar (Kader HMI dan Mahasiswa Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)