Modernis.co, Surabaya – Organisasi mahasiswa ektra kampus yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Jawa Timur yakni HMI, GMNI, KAMMI, KMHDI, GMKI dan IMM menilai Gubernur gagal dalam menangani penyebaran Covid-19.
Menurut Yogi Ketua Umum HMI Jawa Timur, Jawa Timur menjadi peringkat kedua terbanyak kasus positif Covid-nya setelah Jakarta. Hingga saat ini, jumlahnya mencapai 1.772 orang yang positif Covid-19. Padahal beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi kenapa kasusnya semakin bertambah?
“Ini menunjukkan bahwa Gubernur gagal dalam mengkoordinasi tiga daerah yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang menjadi episentrum pandemi baru,” terang Yogi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/05/2020)
Ia menambahkan sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dari gubernur dalam perang melawan Covid-19 di kabupaten/kota Jatim.
Lebih lanjut, Naha Ketua GMNI Jatim menilai selama masa PSBB tidak ada kordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Jatim dan daerah yang menerapkan PSBB. terutama Surabaya.
“Gubernur Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. Ini kan merupakan contoh yang tidak baik dalam ngurus Covid-19,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, mestinya gubernur Jatim harus bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani Covid-19. Hari ini, saatnya saling gotong-royong. Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat.
“Masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Tidak perlu saling singgung atau sindir, mending fokus urus Covid,” katanya.
Rijal selaku Ketua KAMMI juga menilai bahwa penanganan Covid-19 oleh pemprov lamban sehingga tidak menyelasaikan penyebaran Covid-19. Alih-alih semua daerah di Jatim menjadi Zona Merah.
Disisi lain, Rijal menilai amburadulnya pemberian bantuan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga tidak terasanya keterlibatan pemprov dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim.
“Bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yg terjebak di kota perantaunannya,” kata Rijal
Andreas pun menambahkan selaku Ketua Umum DPD IMM Jatim Andreas juga menyoroti kinerja gubernur Jatim yang dianggap hanya pencitraan lewat update data secara terus-menerus.
“Harusnya gubernur fokus mengambil langkah preventif penyebaran Covid-19. Bukan pencitraan bagi-bagi sembako. Itu bukan kelasnya gubernur, kalaupun hanya bagi-bagi masyarakat juga bisa,” katanya
Kritik yang sama disampaikan oleh Ridwan Ketua GMKI Jatim, bahwa gubernur kurang serius dalam penanganan PSBB, dilihat dari masih banyak aktivitas dari masyarakat, perusahaan yang masih beroperasi dan kesiapan medis yang belum maksimal, menandakan bahwa gubernur kurang begitu sigap. (AS)
Redaksi
Mari narasikan pikiran-pikiran anda via website kami!
Kirim Tulisan Lewat Sini