Modernis.co, Jakarta – Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia yang semakin pragmatis, pertanyaan mendasar tentang etika dalam kekuasaan kembali muncul. Politik sering kali dipahami sekadar sebagai arena perebutan jabatan, bukan sebagai ruang pengabdian kepada kepentingan publik. Transaksi kekuasaan, kompromi tanpa prinsip, hingga manipulasi identitas menjadi pemandangan yang semakin akrab dalam praktik politik kontemporer.
Ketika politik kehilangan dimensi moralnya, demokrasi hanya menyisakan prosedur tanpa ruh. Dalam situasi seperti ini, menengok kembali teladan para pendiri bangsa menjadi penting salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusuma. Nama Ki Bagus Hadikusuma bukan sekadar bagian dari sejarah gerakan Islam Indonesia, tetapi juga simbol integritas moral dalam politik kebangsaan.
Sebagai tokoh Muhammadiyah sekaligus anggota penting dalam perumusan dasar negara pada masa awal kemerdekaan, ia menunjukkan bahwa politik dapat dijalankan dengan komitmen nilai, bukan sekadar kepentingan kekuasaan. Dalam berbagai perdebatan mengenai dasar negara, Ki Bagus tampil sebagai sosok yang teguh memegang prinsip, namun tetap mampu mengedepankan kepentingan persatuan bangsa.
Etika Politik dalam Sejarah Kebangsaan
Salah satu momen paling penting yang memperlihatkan kedalaman etika politik Ki Bagus Hadikusuma terjadi dalam perdebatan mengenai dasar negara menjelang kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, ia termasuk tokoh yang mempertahankan rumusan Piagam Jakarta yang memuat frasa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun ketika muncul kekhawatiran bahwa rumusan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dengan kelompok lain di luar Islam, Ki Bagus akhirnya menerima perubahan tersebut demi menjaga persatuan nasional.
Keputusan itu bukanlah kompromi tanpa prinsip, melainkan manifestasi dari etika politik yang menempatkan kemaslahatan bangsa di atas kepentingan kelompok. Sikap ini menunjukkan bahwa bagi Ki Bagus, politik tidak sekadar memperjuangkan identitas atau kepentingan ideologis, tetapi juga menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks ini, etika politiknya berakar pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan bersama.
Teladan tersebut menjadi pelajaran penting bagi kehidupan politik Indonesia hari ini. Ketika politik identitas sering digunakan sebagai instrumen mobilisasi kekuasaan, sikap Ki Bagus justru memperlihatkan bahwa kedewasaan politik ditentukan oleh kemampuan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.
Dalam pandangan Ki Bagus Hadikusuma, politik tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral. Kekuasaan harus dipahami sebagai amanah yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Perspektif ini sejalan dengan tradisi etika politik dalam Islam yang memandang kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat sekaligus pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknokratis atau kecakapan manajerial. Ia juga harus memiliki integritas moral yang kuat. Tanpa fondasi etika, kekuasaan mudah tergelincir menjadi alat dominasi yang mengabaikan kepentingan publik. Dalam sejarah politik Indonesia, Ki Bagus menunjukkan bahwa komitmen moral tidak menghalangi seseorang untuk terlibat dalam politik justru sebaliknya, etika menjadi kompas yang menjaga arah perjuangan politik.
Pandangan ini terasa semakin relevan ketika melihat berbagai fenomena politik kontemporer yang menunjukkan kecenderungan pragmatisme. Banyak aktor politik lebih sibuk membangun koalisi kekuasaan daripada memperjuangkan agenda kesejahteraan rakyat. Dalam situasi seperti itu, etika politik sering kali dipinggirkan demi kepentingan elektoral jangka pendek.
Teladan Integritas dalam Politik
Ki Bagus Hadikusuma juga dikenal sebagai tokoh yang menjaga konsistensi antara gagasan dan tindakan. Ia tidak memandang politik sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan sebagai ruang pengabdian bagi bangsa. Integritas inilah yang membuatnya dihormati tidak hanya oleh kalangan Muslim, tetapi juga oleh berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia.
Teladan tersebut memperlihatkan bahwa moralitas politik bukanlah konsep abstrak, melainkan praktik nyata dalam kehidupan publik. Kejujuran, keberanian mengambil keputusan yang sulit, serta komitmen pada kepentingan bersama merupakan bagian dari etika politik yang diwariskan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa. Nilai-nilai ini yang seharusnya menjadi inspirasi bagi generasi pemimpin masa kini.
Sayangnya, dalam dinamika politik modern, teladan semacam ini semakin jarang ditemukan. Banyak aktor politik terjebak dalam logika kekuasaan yang menempatkan kemenangan sebagai tujuan utama, tanpa mempertimbangkan dampak etis dari setiap keputusan politik. Akibatnya, politik kehilangan dimensi moralnya dan berubah menjadi sekadar kompetisi kepentingan.
Menghidupkan Kembali Etika Politik
Menghidupkan kembali etika politik Ki Bagus Hadikusuma bukan berarti kembali pada romantisme sejarah. Yang lebih penting adalah mengambil esensi nilai yang ia perjuangkan: integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen pada persatuan bangsa. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada prosedur elektoral, tetapi juga pada budaya politik yang menjunjung tinggi etika. Tanpa etika, demokrasi mudah terjebak dalam praktik oligarki dan manipulasi kekuasaan. Sebaliknya, ketika etika menjadi fondasi politik, demokrasi dapat berkembang sebagai sistem yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
Dalam konteks itulah, meneladani Ki Bagus Hadikusuma menjadi penting. Ia menunjukkan bahwa politik yang berakar pada nilai moral mampu menjaga keseimbangan antara prinsip keagamaan, komitmen kebangsaan, dan kepentingan masyarakat luas. Teladan ini mengingatkan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan kebaikan bersama.
Ki Bagus Hadikusuma mungkin telah menjadi bagian dari sejarah, tetapi etika politik yang ia wariskan tetap relevan bagi masa kini. Di tengah dinamika demokrasi yang sering diwarnai pragmatisme dan konflik kepentingan, teladan moral seperti inilah yang dibutuhkan agar politik kembali menemukan arah pengabdiannya. Karena pada akhirnya, politik tanpa etika hanya akan melahirkan kekuasaan yang kehilangan makna.
Oleh: Aris Munandar S.Sos M.A (Alumni Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
editor
salam hangat
Kirim Tulisan Lewat Sini