Modernis.co, Jakarta – Hingga Senin 22 April 2019, berdasarkan rilis yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum, terdapat 91 petugas anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meregang nyawa dan 374 lainnya sedang menjalani perawatan. Rata-rata korban meninggal akibat kelelahan.
Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa mereka yang gugur saat menjalankan tugas adalah pejuang demokrasi
“Saya kira beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang demokrasi yang meninggal dalam tugasnya,” kata Jokowi di Menteng, Jakarta, Senin 22 April 2019.
Gugurnya pahlawan demokrasi ini lantaran beratnya tugas yang diemban mereka. Hal ini dibenarkan Ketua Mahkamah konstitusi (MK) Anwar Usman yang ikut andil dalam memutuskan pemilu serentak 2019. Tidak hanya itu, pemilu serentak diakui Usman sebagai pemilu tersulit di dunia.
“Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan. Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi yang meninggal dunia (saat pemilu),” ujar Anwar kepada cnnindonesia.com di Cisarua, Bogor, Senin (22/4).
baca opini lainnya : Diplomasi Nice Guy?
Desakan perbaikan penyelenggaraan pemilu pun datang dari berbagai kalangan. Karena dinilai memberatkan petugas KPPS, Mulai dari mempersiapkan tempat penghitungan suara, mengawal jalannya pemungutan suara, penghitungan surat suara, hingga mengamankannya ke jenjang yang lebih tinggi.
Selain Ketua MK, Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat bicara. Menurut JK, mesti ada evaluasi pemilu serentak 2019 untuk perbaikan dan kemudahan petugas KPPS pada pemilu selanjutnya. Salah satu yang diusulkan JK adalah masyarakat tidak lagi memilih caleg secara langsung, cukup dengan memilih partainya saja. Adapun caleg yang menempati kursi di senayan dikembalikan kepada kebijakan partai.
Usulan JK cukup beralasan, karena banyaknya caleg yang ikut bertarung dan kategori surat suara sah bagi pemilu legislatif. Banyaknya kategori surat suara sah pada pileg, menyebabkan kebingungan petugas KPPS yang kemudian berimbas pada ketidakcocokan jumlah surat suara dengan hasil penghitungan. Terlebih lagi, tidak sedikit dari anggota petugas KPPS yang tidak menguasai perihal kasus ini.
Selain rumitnya penghitungan surat suara pileg, pemilu 2019 juga diresahkan dengan beredarnya sejumlah kabar bohong alias hoaks. Sabtu kemarin, 20 April 2019, Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) merilis 23 hoaks yang berkaitan dengan pemilu 2019. Dua diantaranya adalah hoaks Neno Warisman yang menyebut Prabowo sebagai rasul, serta wajib memilih capres 02 jika ingin masuk surga, Hal ini langsung disanggah oleh Neno sendiri. Hoaks selanjutnya adalah mengenai ribuan personel TNI yang mengadakan apel persiapan hadapi people power di Monas.
Selain dua hoaks di atas, masih ada lagi puluhan bahkan ratusan hoaks yang setiap harinya diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dengan tujuan tertentu.
Menanggapi maraknya hoaks, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan, pihaknya berencana mengambil sikap tegas dengan melaporkan berbagai hoax terkait Pemilu 2019 ke polisi.
baca opini lainnya : Agama Dihapus Saja?
Selain meresahkan, hoaks juga berpotensi menyulut emosi pendukung masing-masing calon. Utamanya adalah kubu yang merasa dirugikan. Tidak hanya itu, masifnya hoaks juga dapat membuyarkan konsentrasi serta menambah tekanan psikis para petugas KPPS.
Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai warga negara memberikan dukungan moril kepada semua petugas penyelenggara pemilu dengan tidak ikut menyebarkan hoaks yang malah akan memperkeruh suasana dan mengancam keutuhan kita sebagai sebuah bangsa.
Oleh: Riyadh Nur Hidayat (Jurnalis Berita TV Swasta)