Anggaran Gorden dan Matinya Empati Sosial Wakil Rakyat

Modernis.co, Malang – Pada Mei 2022, ada berita tentang anggaran Rp. 8,7 miliar yang dialokasikan untuk pembelian gorden kantor anggota DPR. Hal itu menjadi sorotan publik karena di tengah pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi yang sulit, banyak orang yang kesulitan keuangan. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka turun drastis akibat pandemi ini. Oleh karena itu, pembelian gorden senilai 8,7 miliar dianggap sebagai tindakan yang tidak bijak dan tidak peka terhadap nasib bangsa. Tidak hanya itu, penggunaan anggaran sebesar itu untuk keperluan yang tidak mendesak juga menarik perhatian masyarakat.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang diberikan pemerintah dengan bijak. Membeli gorden, yang seharusnya menjadi hal kecil dan kurang penting, menjadi kontroversi. Padahal, masih banyak daerah yang membutuhkan dukungan anggaran dan perhatian anggota DPR. Pembelian gorden senilai Rp. 8,7 miliar sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan anggaran penting lainnya yang dialokasikan ke DPR.

Namun, yang menjadi fokus bukan besaran anggaran, namun penggunaan anggaran tersebut masih kontroversial. Anggota DPR harus memahami perannya sebagai wakil rakyat dan selalu berusaha memperjuangkan kepentingan rakyat. Di masa pandemi seperti ini, anggota DPR harus lebih peka dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang hidup di masa sulit. Seharusnya anggaran yang ada saat ini membantu mereka yang membutuhkan, seperti bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, anggota DPR dapat meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di daerahnya.

Di sisi lain, ada juga yang mengklaim pembelian gorden senilai 8,7 miliar itu tidak sebesar anggaran penting lainnya yang dialokasikan ke DPR. Selain itu, pembelian gorden dinilai sebagai hal wajar yang menjamin suasana kerja anggota DPR yang nyaman dan produktif. Sebenarnya tidak salah jika anggota DPR ingin menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif di kantornya.

Namun dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini, penggunaan budget yang besar untuk membeli barang-barang mewah seperti gorden harus dipertimbangkan dengan matang. Dalam hal ini, anggota DPR harus memilih opsi lain yang lebih cerdas dan memperhatikan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, sebagai anggota DPR harus selalu berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran negara dengan bijak. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, anggota DPR harus lebih memperhatikan dan mendahulukan kepentingan rakyat. Sebagai alternatif, anggota DPR dapat mempertimbangkan penggunaan anggaran untuk membantu sektor-sektor yang membutuhkan dukungan. Anggaran ini bisa digunakan misalnya untuk memperbaiki infrastruktur kesehatan atau membeli peralatan medis yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, anggaran ini juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, seperti program bantuan sosial atau kerjasama dengan lembaga amal yang membantu masyarakat. Harus diperhatikan bahwa anggota DPR harus memilih opsi yang lebih cerdas dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Padahal, pembelian gorden senilai 8,7 miliar itu bukan anggaran yang besar dibanding anggaran lain yang dialokasikan ke DPR.

Namun, di masa ekonomi sulit dan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, penggunaan anggaran ini harus diperhatikan dengan seksama dan masyarakat perlu lebih diperhatikan. Dalam hal ini, anggota DPR harus memahami bahwa rakyat mempercayakan mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran negara dengan bijaksana. Pembelian gorden seharga Rp. 8,7 miliar mungkin dianggap hal yang kecil dan remeh, namun tindakan tersebut dapat menimbulkan citra buruk dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada anggota DPR.

Menurut kesimpulannya, penggunaan anggaran Rp. 8,7 miliar untuk membeli gorden anggota DPR menjadi sorotan publik karena dianggap tidak rasional dan tidak peduli dengan nasib rakyat. Di masa pandemi seperti ini, anggota DPR harus lebih peka dan peka terhadap kebutuhan masyarakat dan menggunakan anggaran yang dialokasikan pemerintah dengan bijak.
Oleh karena itu, anggota DPR harus memilih opsi yang lebih cerdas dan mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam menggunakan anggaran yang tersedia.

Mereka dapat mempertimbangkan alternatif penggunaan anggaran, seperti membantu daerah yang membutuhkan bantuan atau bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran negara dengan bijak. Selain itu, kasus penggunaan anggaran untuk membeli gorden ini menjadi bukti bahwa sistem pengendalian anggaran publik Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.

Lemahnya pengawasan menyebabkan banyak kebijakan atau tindakan yang tidak rasional dan dapat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya baik dari legislatif maupun eksekutif untuk memperbaiki sistem kontrol anggaran publik Indonesia. Peran media dan masyarakat sipil dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara juga sangat penting. Media dapat secara kritis dan obyektif memberitakan APBN, termasuk penggunaan anggaran yang dialokasikan ke DPR.

Pada saat yang sama, masyarakat sipil dapat secara langsung mengontrol penggunaan anggaran negara, melaporkan kebijakan atau tindakan yang tidak wajar atau merugikan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk DPR. Pemerintah juga harus memperkuat sistem kontrol anggaran negara dan menegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.

Menurut pendapat saya, kasus pembelian gorden untuk anggota DPR dengan anggaran Rp. 8,7 miliar menunjukkan kelemahan sistem pengendalian penggunaan anggaran negara di Indonesia. Lemahnya pengawasan menyebabkan banyak kebijakan atau tindakan yang tidak rasional dan dapat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan APBN dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengendalian penggunaan APBN. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran negara dengan bijak.

Oleh : Danny Ahmad Habibi (Mahasiswa UMM Jurusan Akuntansi)