Modernis.co, Palembang – Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VI 2022, bakal digelar di Provinsi Sumsel. Namun, penyelenggaraan event tersebut mendapat pro dan kontra dari masyarakat Sumsel sendiri.
Salah satunya dari DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumsel. Melalui Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, DPD IMM Sumsel menyoroti kegiatan yang menelan anggaran tidak sedikit tersebut.
Mirisnya lagi, DPD IMM Sumsel menilai kegiatan Fornas itu sendiri lebih banyak mudhorat daripada manfaatnya. Terlebih lagi, dinilai tidak relevan dengan kondisi cabor-cabor rekreasi yang ada di Sumsel saat ini.
‘’Cabor-cabor rekreasi di Sumsel ini, tidak ada peningkatan kualitas dan kuntitas, baik sarana maupun prasarana olahraga yang ada,” tegas Wahyu Nugroho, Kabid Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Sumsel kepada awak media pada Senin, (06 /06/2022).
Menurut kami, sambung Wahyu, penyelenggaraan Fornas ini adalah suatu yang dipaksakan. Karena mengingat tidak adanya pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga kreasi yang ada di Sumsel sebelumnya.
Sedangkan yang kita ketahui bersama, sedikitnya ada 65 cabor bakal dipertandingkan dalam Fornas ini. ‘’Kami menilai tuan rumah Fornas, hanya hegemoni keputusan sesaat. Dan Tidak merujuk segi pembinaan para atlet prestasi maupun rekreasi,” sambung IMMawan Wahyu.
Dengan berbagai pertimbangan, tegas Wahyu, DPD IMM Sumsel menolak tegas diselenggarakannya Fornas VI di Provinsi Sumsel. ‘’Alasannya tadi, tidak ada aspek pembinaan dan pengembangan untuk para atlet,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Wahyu, pihaknya meminta kepada pejabat di Provinsi Sumsel untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat Sumsel. ‘’Lebih baik memperhatikan masyarakat Sumsel pasca pandemi covid-19, daripada hanya menuruti hasrat sesaat sekelompok pemangku kebijakan,” lanjut Wahyu.
Seharusnya, ungkap Wahyu, pejabat di Provinsi Sumsel ini membuat suatu gebrakan. Atau membuat program prioritas untuk pengembangan ekonomi masyarakat pasca pandemi.
‘’Karena masyarakat tidak butuh sajian olahraga kreasi saja. Namun, masyarakat lebih butuh kesejahteraan hidup. Apalagi Provinsi Sumsel termasuk 10 besar provinsi termiskin di Indonesia,” tambah Wahyu. (rilis imm pr)