Bung, Jangan Tunggangi Gontor dengan Politik Praktis!

gontor

Modernis.co, Malang – Berdiri di Atas dan untuk Semua Golongan adalah falsafah gerak yang menjadi ciri khas perjuangan dan perjalanan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Khittoh Gontor sebagai sebuah pesantren modernis dengan memilih pendidikan adalah cara Gontor memerankan politik tingkat tinggi (high politic) sebagai salah satu sumbangsih terbesar bagi umat dan bangsa.

Gontor dengan ribuan alumninya yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia bahkan dunia diharapkan mampu mengejawantahkan maksud dari falsafah itu dalam menghadapi soal kehidupan, khususnya dalam menjamah hitam legamnya jalanan politik praktis.

Belakangan muncul oknum alumni yang membawa nama Gontor dalam kegiatan politik praktis. Adalah Gontorians for NKRI (G4NKRI) dengan gagah dan berani mendeklarasikan (29/01) kelompoknya untuk terlibat secara terang-terangan mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.

Inilah sikap yahanu yang salah pasang, sikap alumni yang tidak tertib dan tidak menghargai perasaan alumni-alumni lain yang diamnya adalah bentuk protes ketidaksetujuan. Membawa nama Gontor dalam aksi dukung-mendukung untuk politik praktis adalah etika yang buruk terhadap para pimpinan, ustadz, alumni dan juga santri-santri Gontor.

Resistensi tajam dari banyak alumni jelas merupakan sesuatu yang harus dimengerti bahwa mengait-ngaitkan kepentingan untuk tujuan politik praktis adalah kesalahan besar. Kita harus paham bahwa sehalus-halus politik praktis yang dijalankan tetap akan memukul kawan, sodara, tetangga dan kelompok lainnya karena tujuan dari politik praktis hanya satu ‘memenangkan kepentingan’.

Sehingga tidak elok nan etis jika komunitas alumni membawa nama Gontor mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Sebagai sesama alumni kita harus paham dan selalu menjaga sensitifitas bahwa Gontor terlalu besar dikorbankan untuk hal-hal yang kecil (politik praktis).

Klarifikasi yang dibuat oleh salah satu Koordinator G4NKRI yang menyebutkan deklarasi tersebut sebagai salah satu bentuk ijtihad politik nampaknya juga gagal memahami bahwa Gontor menjaga netralitas dalam rangka mewujudnyatakan Berdiri di Atas dan Untuk Semua Golongan.

baca juga : memilih-pemilik-integritas

Sebaiknya kelompok Gontorian (G4NKRI) itu memahami ulang dari pernyataan resmi dari guru kita bersama Al Ustadz KH Hasan Abdullah Sahal “Tidak ada alumni Gontor yang boleh mengatasnamakan Gontor apa saja, baik pribadi, atau gerakan atau apa saja. Jelas itu. Bahkan mau jadi caleg dan sebagainya tidak boleh mengatasnamakan alumni Gontor,” sebagaimana dilansir dari Republika.co.id, Selasa (29/1).

Dalam system demokrasi, politik praktis bukanlah hal yang buruk untuk dilakoni. Dengan politik banyak kebermanfaatan yang bisa diberikan balik kepada Gontor. Akan tetapi politik harus memiliki etika dan cara yang dijalankan dengan fatsun politik yang beradab. Karena Banyak alumni-alumni Gontor yang secara personal menjadi politisi, baik yang terlibat dalam pergulatan politik praktis secara langsung maupun tidak langsung. Ada Sosok Bachtiar Nashir, Hidayat Nur Wahid, Din Syamsudin, Hasyim Muzadi, Abu Bakar Baasyir, Yudhi Latif, Hamid Fahmi Zarkasyi dan sederet tokoh-tokoh nasional lainnnya.

Tulisan ini juga ingin memberi gambaran bahwa Gontor adalah milik umat yang akan menjaga umat dari kepentingan pragmatis yang masanya temporal semata. Kita bisa bayangkan bahwa oknum yang membawa nama Gontor dalam kegiatan politiknya sesungguhnya adalah alumni yang gagal memahami peta masa depan dengan baik.

Masa depan itu adalah milik bersama bukan kelompok, golongan tertentu karena itu Gontor tidak memilih jalan politik praktis dalam menebar kebermanfaatan. Mengutip nasihat lama Buya Syafi’i Ma’arif bahwa Politik itu memukul sementara dakwah itu merangkul.

Jika banyak alumni Gontor yang naik pitam dan kecewa dengan tindakan sembrono oknum tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk ekspresi kecintaan alumni terhadap  Gontor sebagai ibu kandung kedua. Gontor yang berdiri sejak tahun 1926 telah memberi kontribusi yang nyata dan berkelanjutan dalam berbagai sisi kehidupan khususnya totalitas  pendidikan 24 jam ala Gontor.

Gontor juga memegang prinsip untuk tetap menjaga jarak yang sama terhadap partai politik manapun. Kemandirian Gontor sejak kelahirannya hingga saat ini juga merupakan salah satu petunjuk bahwa Gontor bisa menghidupi roda pendidikan tanpa harus mengemis kepada Negara.

Di banyak tempat dan keadaan banyak institusi yang ditukar dan dicengkram untuk tujuan politik praktis dengan cara memberi bantuan dengan balasan suara. Gontor berdaulat atas hal apapun Gontor tidak bisa didikte dan diarahkan oleh kuasa modal yang telah menyebabkan idealism tergadaikan dengan tujuan temporal.

Sikap netralitas aktif Gontor dalam politik praktis bukan tanpa sebab. Gontor sudah hadir dan memberi warna dalam sejarah perjalanan bangsa bahkan jauh sebelum kemerdekan diproklamirkan oleh dua putra bangsa Bung Karno dan Bung Hatta. Sehingga menyeret-nyeret nama Gontor dalam urusan politik praktis adalah blunder besar karena akan mengaktifkan ribuan alumninya untuk pasang badan melawan tindakan culas itu.

Gontor memiliki puluhan cabang dengan ratusan pondok alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua itu adalah asset umat, aset bangsa yang harus dijaga dengan tidak menungganginya untuk kepentingan pragmatis semata. Sebagai alumni, kita harus memberikan penghargaaan setinggi-tingginya atas segala daya dan upaya yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu dan genersi saat ini dalam menjaga eksistensi Gontor.

Jika ingin berpolitik , berpolitiklah tanpa embel-embel Gontor tidak ada yang salah dari politik. Saya masih yakin bahwa masih banyak alumni-alumni yang berpolitik praktis untuk tujuan mulia. Kita sama-sama mengetahui bahwa dalam politik praktis dibutuhkan sikap yang pasti dan tak abu-abu dalam memenangkan kekuasaan mengingat apa yang pernah disampaikan oleh A Tourine bahwa semua hubungan sosial merupakan hubungan kekuasaan.

Karena itu menjadi keharusan bagi setiap alumni untuk melihat kekuasaan sebagai jalan untuk mengkespresikan kepentingan umat dan bangsa tanpa harus tunduk pada kepentingan segelintir manusia-manusia licik yang mengkhianati amanat kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan pilpres 2019 baik timses Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo maupun Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi jangan sekali-kali menjadikan Gontor sebagai sasaran tembak untuk kepentingan politik praktis. Masing-masing alumni Gontor yang terjun dalam politik praktis juga harus menjaga nama Gontor dari keruhnya narasai-narasi pertarungan politik yang tengah terjadi. Adalah penghinaan terhadap Gontor jika anda memilih menjadi kecebong atau kampret lalu bersembunyi dibalik nama besar Gontor!

*Oleh : Adi Munazir, S.H. (Santri Gontor)

Redaksi
Redaksi

Mari narasikan fikiran-fikiran anda via website kami!

Related posts

Leave a Comment