5 Peran & Fungsi Mahkamah Konstitusi 

Modernis,co. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini  berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). 

Dalam menjalankan tugasnya, MK memiliki sejumlah peran penting dalam menegakkan prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana tertugang dalam Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

Peran-peran tersebut mencerminkan fungsi strategis MK dalam mengawal jalannya pemerintahan. Agar tetap berada dalam koridor konstitusi. 

1.Menguji Undang-Undang terhadap Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berperan untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Jika undang-undang  bertentangan dengan konstisui maka Makhakamh Konstitsui dapat membatalkan produk hukum tersebut. 

2. Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Penyelesaian sengketa juga kewenangan lembega negara merupakan tugas mahkamah konstitusi republik Indonesia. Untuk menanagani perselisihan antar lembaga negara yang kewenangan nya diatur dalam UUD 1945.

Sengketa bisa terjadi karna adanya perbedaaan pendapat tentang siapa yang berhak menjalankan suatu kewenangan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi juga akan memeriksa dan memutus perkara tersebut agar tidak terjai tumpang kekuasaaan dan supaya sistem pemerintah tetep akan berjalan dengan tertib sesuai aturan. 

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk memutus apakah suatu partai politik harus dibubarkan atau tidak. Biasanya jika dianggap bertentangan dengan konstitusi atau ideologi negara atau mengancam Negara.

Biasanya, pembubaran ini diajukan jika partai tersebut dianggap melanggar atau bertentangan dengan UUD 1945. Jika terbukti, maka MK dapat memutuskan partai tersebut dibubarkan.  

4. Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu

MK juga menangani sengketa hasil pemilihan umum, baik itu pemilu legislatif maupun presiden, agar hasilnya tetap adil dan sah secara hukum.

Jika ada partai politik dan atau seseorang yang merasa hasil pemilu tidak adil atau terjadi kecurangan, mereka dapat mengajukan permohonan ke MK. Selanjutnya, MK akan memeriksa dan memutus sengketa tersebut agar yang bersifat final dan binding.

5. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR 

MK berperan dalam proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Salah satunya adalah  dengan menilai dan memutus pendapat DPR tentang adanya pelanggaran hukum.

Melalui kewenangannya, MK memastikan bahwa setiap tindakan dan peraturan tetap sesuai dengan UUD 1945. Serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, tertib, dan demokratis. 

Untuk konsultasi mengenai permasalahan hukum Anda, silakan kunjungi kantor Pancakusara Law Office atau hubungi di 081230694589. (RH)