Modernis.co, Jakarta – Mengingat kembali Aksi Ribuan massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia yang bertajuk “Aksi Damai Jilid 2 Nasional”. Aksi tersebut dalam rangka memperjuangkan nasib honorer non database yang belum terakomodir PPPK Paruh Waktu. Kegiatan Aksi Damai Honorer Non Database dilaksanakan di Depan Istana Presiden Republik Indonesia, Kota Jakarta Pusat, Jakarta dan dilanjutkan hingga malam hari di Kantor Kemenpan-RB Jakarta Selatan pada Senin 17 November 2025 tempo hari. Kantor Staf Presiden (KSP) melalui tenaga Ahli Madya A.n Yusuf menjumpai perwakilan massa aksi (12 Tim Negosiator)…
Baca SelengkapnyaTag: pppk paruh waktu
Honorer Non Database Aksi Damai Jilid 2 Gruduk KemenPAN-RB: Kibarkan Bendera Setengah Tiang dan Shalat Jamaah
Modernis.co, Jakarta – Ribuan massa aksi Damai Jilid 2 Nasional menggeruduk Kantor KemenPAN-RB tagih janji regulasi bagi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia. Massa melakukan blokade jalan, kibarkan bendera setengah tiang hingga shalat jamaah magrib di jalan sambil menunggu regulasi keluar Senin (17/11/2025) kemarin malam. Ketua Korlapnas Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Ariz Gunanza mengatakan kami tidak akan pantang mundur sebelum regulasi bagi kami terbit. “Sebanyak 18.000 honorer Indonesia menunggu regulasi itu, kepastian bagi honorer non database. Maju tak gentar, selama nafas ini ada disitulah perjuangan…
Baca SelengkapnyaRibuan Massa Aksi Damai Jilid 2 Honorer Non Database Indonesia Tekankan 5 Poin Krusial
Modernis.co, Jakarta – Ribuan massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional dalam rangka memperjuangkan nasib honorer non database yang belum terakomodir PPPK Paruh Waktu yang dilaksanakan di Depan Instana Presiden Republik Indonesia, Kota Jakarta Pusat, Jakarta pada Senin (17/11/2025). Ketua Umum Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Abdullah Sa’banah mengatakan tenaga honorer non Database mengalami diskriminasi nyata dalam pelaksanaan seleksi CASN/PPPK tahun 2024. Meskipun telah mengabdi selama 2 tahun hingga puluhan tahun dan memiliki pengalaman penting dalam sektor pelayanan…
Baca SelengkapnyaPerjuangan Belum Usai: Honorer Non Database Audiensi DPR RI, Tagih Janji PPPK Paruh Waktu
Modernis.co, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Audiensi DPP Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia dengan DPR RI Komisi II Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si dilaksanakan pada 06 November 2025 di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DPR RI Komisi II Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si menyampaikan mendukung penuh atas usaha Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia untuk meminta keadilan dalam…
Baca SelengkapnyaHonorer Non Database Audiensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Modernis.co, Palembang – Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumsel melaksanakan audensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperjuangkan keadilan bagi Honorer Non Database. Honorer yang diakomodir diantaranya gagal CPNS 2024, TMS CPNS/PPPK dan yang tidak mendaftar karena tidak dapat Formasi, kemudian minimal bekerja dua tahun berturut-turut, sehingga Honorer Non Database tersebut dapat diakomodir dalam skema Paruh Waktu. Audensi dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 04 November 2025. Ketua DPW Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS …
Baca SelengkapnyaPerjuangan Belum Usai: Honorer Non Database Lanjutkan Perang Akan Aksi Jilid 2
Modernis.co, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia menuntut untuk honorer yang gagal CPNS, TMS CPNS/PPPK dan yang tidak mendaftar karena tidak dapat Formasi bekerja dua tahun berturut-turut untuk diangkat PPPK Paruh Waktu. Ketua Umum Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Abdullah Sa’banah mengatakan sangat menyayangkan adanya diskriminasi bagi Honorer Non Database. Pengabdian kami rata-rata lebih dari 2 tahun bahkan banyak juga di antara kami yang sudah mengabdikan dirinya lebih dari 10 tahun. Diharapkan regulasi segera terbit sehingga Honorer Non Database…
Baca SelengkapnyaIroni Guru Honorer: Setelah Gagal Jadi PPPK Penuh Waktu, Kini Terpental dari Skema Paruh Waktu
Modernis.co, OKU Timur – Tahun 2008 bunda sudah mulai bekerja honorer dengan gaji 50 ribu rupiah. Setelah tahun 2011 honornya naik menjadi 300 ribu rupiah. Kemudian tahun 2015 honornya naik menjadi 500 ribu rupiah. Alhamdulillah, rezeki berkah cukup untuk menghidupi dan sekolahkan anak empat. Sampai sekarang anak yang pertama sudah lulus sekolah SLTA jadi harus bekerja untuk melanjutkan kuliah. saya sangat mengharapkan bisa jadi ASN PPPK sehingga pengabdian ini tidak sia-sia semata. Ketika itu berangkat menuju Sekolahan dan di jalan motor kehabisan bensin, uang lagi nggak punya, tetap berjalan kaki…
Baca Selengkapnya
Kirim Tulisan Lewat Sini