Tag: tolak omnibus law

Tanah Kita Tanah Surga, Bukan Tanah Penjajahan

editor
Tanah Surga

Modernis.co, Malang – Rencana pembangunan proyek wisata di Taman Nasional Komodo (TNK) menimbulkan polemik serta menuai kontroversi di berbagai kalangan aktivis, tokoh-tokoh, maupun masyarakat. Yang di mana, kalau dilihat secara mendalam proyek tersebut mengancam kelestarian alam, keselamatan satwa liar yang dilindungi, serta masyarakat setempat. Yang katanya, tujuan pemerintah mengadakan sebuah proyek besar ini agar masyarakat tidak mengalami kemiskinan yang sangat-sangat deras. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini bukan malah mengupas beban kesusahan/penderitaan rakyatnya, tapi malah memperkeruh keadaan, menambah beban-beban masyarakat, membuat keresahan serta kekhawatiran yang sangat pilu. Jikalau…

Baca Selengkapnya

Presma UMM: Omnibus Law Ugal-ugalan dan Cacat Prosedur

editor
imm pasuruan

Modernis.co, Malang – Pasca disahkannya Omnibus Law Ciptaker oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari senin, (05/10/20), di Gedung Parlemen telah banyak mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari  Presiden Mahasiswa (Presma) Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM) Aziz Pranata yang menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan undang-undang tersebut. “Pemerintah selama ini tidak mendengarkan suara dari aspirasi publik, pemerintah mengesahkan undang-undang ini ugal-ugalan dan cacat prosedur.” Kata Aziz, saat dihubungi redaksi modernis Rabu, (28/20/20). Ia menambahkan UU Ciptaker juga menyebabkkan kualitas demokrasi menurun karena tidak adanya oposisi yang kuat di Parlemen.…

Baca Selengkapnya

Omnibus Law dan Green Constitution di Indonesia

editor
Green Constitution di Indonesia

Modrrnis.co, Malang – Pengesahan Rancangan Undang-undang cipta kerja (RUU cipta kerja) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sampai saat ini masih mendapatkan perlawanan dari berbagai macam dimensi masyarakat. Mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, pakar hukum dan sebagainya. Perlawanan yang dilakukan mulai dengan aksi demonstrasi sampai dengan tulisan-tulisan yang dimuat di media massa. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis juga ingin berbagi tulisan yang kiranya menolak Undang-undang Cipta Kerja dengan mengkaitkan nya dengan green constitution dalam Konstitusi Indonesia. Sebagaimana Prof, Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Green constitution menyatakan bahwa Undang-undang Dasar…

Baca Selengkapnya

Demi Menjaga Kesehatan dan Jaga Hak Demokrasi Bangsa, BEM PTAI Indonesia Tempuh Judicial Review

editor
BEM PTAI

Modernis.co, Malang – Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI dalam rapat paripurna, Senin (05/10/2020). Pengesahan ini pun memicu perdebatan di publik, khususnya kalangan mahasiswa. Nica Ranu Andika, Presidium Nasional (Presnas) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (BEM PTAI) Se Indonesia, turut menyoroti pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-undang Omnibus Law. Presnas BEM PTAI Indonesia mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian untuk melakukan judicial review. “Tim kami sedang lakukan kajian untuk judicial review terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar),” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (13/10/2020). Kendati demikian,…

Baca Selengkapnya

PW FL2MI BantenTolak RUU Omnibuslaw Ciptaker

Redaksi

Modernis.co Banten – Pengurus wilayah Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (PW-FL2MI) Provinsi Banten layangkan surat pernyataan sikap secara terbuka terkait pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR RI 5 Oktober 2020, Selasa (06/10/20). Dalam surat tersebut diketahui ada beberapa poin yang dicantumkan oleh PW FL2MI Banten terkait pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, diantaranya sebagai berikut: Menolak hasil pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR RI tanggal 5 oktober 2020. Mengecam pihak-pihak yang menyetujui pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR…

Baca Selengkapnya

Pandangan ISMEI terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja

editor
Pandangan ISMEI

Modernis.co, Banten – “Ada Potensi Konflik Agraria dari Peluang Penyalahgunaan Pasal dalam UU Omnibus Law Terkait Dalil Percepatan Investasi” Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang pada tanggal 5 oktober 2020 kemarin telah disahkan menjadi Undang Undang melalui rapat paripurna DPR RI. Ada 11 klaster yang diatur dalam Undang Undang Omnibus Law diantaranya: Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenaga Kerjaan, Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan Sangsi, pengadaan lahan, Investasi dan proyek pemerintahan serta Kawasan ekonomi. Pada dasarnya Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan Undang undang…

Baca Selengkapnya

Aktivis Perempuan Malang Kampanye Digital #TolakOmnibusLaw

editor
perempuan malang

Modernis.co, Malang – Ngototnya DPR RI melanjutkan Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) di tengah mewabahnya Covid-19 dinilai sangat keterlaluan. Bebrbagai bentuk aksi pun dilancarkan sejumlah elemen masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap RUU yang dinilai merugikan buruh. Sebutlah aksi yang dilakukan aktivis perempuan Malang Raya, Ghina Afifah yang membuat gerakan di dalam jaringan (daring) yang dinamainya Aksi Nasional Penolakan Omnibus Law. Aksi ini ditandai dengan mengajak para netizen untuk meramaikan penggunaan twibbon aksi dan tagar #TolakOmnibusLaw. “Banyak aktivis yang tak bisa turun aksi karena adanya himbauan dari pemerintah…

Baca Selengkapnya