Honorer Non Database Aksi Damai Jilid 2 Gruduk KemenPAN-RB: Kibarkan Bendera Setengah Tiang dan Shalat Jamaah

Modernis.co, Jakarta – Ribuan massa aksi Damai Jilid 2 Nasional menggeruduk Kantor KemenPAN-RB tagih janji regulasi bagi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia. Massa melakukan blokade jalan, kibarkan bendera setengah tiang hingga shalat jamaah magrib di jalan sambil menunggu regulasi keluar Senin (17/11/2025) kemarin malam. Ketua Korlapnas Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Ariz Gunanza mengatakan kami tidak akan pantang mundur sebelum regulasi bagi kami terbit. “Sebanyak 18.000 honorer Indonesia menunggu regulasi itu, kepastian bagi honorer non database. Maju tak gentar, selama nafas ini ada disitulah perjuangan…

Baca Selengkapnya

Ribuan Massa Aksi Damai Jilid 2 Honorer Non Database Indonesia Tekankan 5 Poin Krusial

Modernis.co, Jakarta – Ribuan massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional dalam rangka memperjuangkan nasib honorer non database yang belum terakomodir PPPK Paruh Waktu yang dilaksanakan di Depan Instana Presiden Republik Indonesia, Kota Jakarta Pusat, Jakarta pada Senin (17/11/2025). Ketua Umum Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Abdullah Sa’banah mengatakan tenaga honorer non Database mengalami diskriminasi nyata dalam pelaksanaan seleksi CASN/PPPK tahun 2024. Meskipun telah mengabdi selama 2 tahun hingga puluhan tahun dan memiliki pengalaman penting dalam sektor pelayanan…

Baca Selengkapnya

Honorer Non Database Audiensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Modernis.co, Palembang – Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS  Sumsel melaksanakan audensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperjuangkan keadilan bagi Honorer Non Database. Honorer yang diakomodir diantaranya gagal CPNS 2024, TMS CPNS/PPPK dan yang tidak mendaftar karena tidak dapat Formasi, kemudian minimal bekerja dua tahun berturut-turut, sehingga Honorer Non Database tersebut dapat diakomodir dalam skema Paruh Waktu. Audensi dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 04 November 2025. Ketua DPW Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS …

Baca Selengkapnya

Perjuangan Belum Usai: Honorer Non Database Lanjutkan Perang Akan Aksi Jilid 2

Modernis.co, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia menuntut untuk honorer yang gagal CPNS, TMS CPNS/PPPK dan yang tidak mendaftar karena tidak dapat Formasi bekerja dua tahun berturut-turut untuk diangkat PPPK Paruh Waktu. Ketua Umum Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Abdullah Sa’banah mengatakan sangat menyayangkan adanya diskriminasi bagi Honorer Non Database. Pengabdian kami rata-rata lebih dari 2 tahun bahkan banyak juga di antara kami yang sudah mengabdikan dirinya lebih dari 10 tahun. Diharapkan regulasi segera terbit sehingga Honorer Non Database…

Baca Selengkapnya

Honorer Non Database Sumsel Tuntut Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi PPPK Paruh Waktu

Modernis.co, Palembang – Regulasi yang dikemas dalam Undang-Undang ASN No. 20 tahun 2023 yang menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66 yang berbunyi Pegawai Non ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumatera Selatan menuntut untuk diakomodir PPPK Paruh Waktu. Lantaran sudah mengabdi dua tahun berturut-turut aktif bekerja dari berbagai latar belakang. Adapun honorer yang tergabung dalam aliansi tersebut merupakan honorer yang gagal CPNS, TMS CPNS/PPPK dan yang tidak mendaftar karena tidak dapat Formasi. Kurang lebih ada…

Baca Selengkapnya

Merasa Dipinggirkan, Penyuluh Honorer Pertanian Tuntut Diangkat PPPK Paruh Waktu

Modernis.co, OKU Timur – Pada awal tahun 2021 merupakan awal yang sangat membahagiakan, karena saya dapat bergabung dengan Dinas Pertanian sebagai Penyuluh Pertanian. Tugas Penyuluh Pertanian ini sangat penting, di mana Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak dari program Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program-program yang dicanangkan Pemerintah, swasembada pangan. Sebagai Penyuluh Pertanian sangat senang dapat membantu orang banyak (Petani) dalam kegiatan pertanian demi program peningkatan produksi dan ketahanan pangan, serta dapat berbagi ilmu, pengalaman, dari Penyuluh ke Petani maupun Petani ke Penyuluh secara langsung. Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh pertanian saya…

Baca Selengkapnya