Honorer Non Database Aksi Damai Jilid 2 Gruduk KemenPAN-RB: Kibarkan Bendera Setengah Tiang dan Shalat Jamaah

Modernis.co, Jakarta – Ribuan massa aksi Damai Jilid 2 Nasional menggeruduk Kantor KemenPAN-RB tagih janji regulasi bagi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia. Massa melakukan blokade jalan, kibarkan bendera setengah tiang hingga shalat jamaah magrib di jalan sambil menunggu regulasi keluar Senin (17/11/2025) kemarin malam. Ketua Korlapnas Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Ariz Gunanza mengatakan kami tidak akan pantang mundur sebelum regulasi bagi kami terbit. “Sebanyak 18.000 honorer Indonesia menunggu regulasi itu, kepastian bagi honorer non database. Maju tak gentar, selama nafas ini ada disitulah perjuangan…

Baca Selengkapnya

Ribuan Massa Aksi Damai Jilid 2 Honorer Non Database Indonesia Tekankan 5 Poin Krusial

Modernis.co, Jakarta – Ribuan massa dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia menggelar Aksi Damai Jilid 2 Nasional dalam rangka memperjuangkan nasib honorer non database yang belum terakomodir PPPK Paruh Waktu yang dilaksanakan di Depan Instana Presiden Republik Indonesia, Kota Jakarta Pusat, Jakarta pada Senin (17/11/2025). Ketua Umum Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Abdullah Sa’banah mengatakan tenaga honorer non Database mengalami diskriminasi nyata dalam pelaksanaan seleksi CASN/PPPK tahun 2024. Meskipun telah mengabdi selama 2 tahun hingga puluhan tahun dan memiliki pengalaman penting dalam sektor pelayanan…

Baca Selengkapnya

Perjuangan Belum Usai: Honorer Non Database Audiensi DPR RI, Tagih Janji PPPK Paruh Waktu

Modernis.co, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Audiensi DPP Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia dengan DPR RI Komisi II Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si dilaksanakan pada 06 November 2025 di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DPR RI Komisi II Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si menyampaikan mendukung penuh atas usaha Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia untuk meminta keadilan dalam…

Baca Selengkapnya

Honorer Non Database Sumsel Tuntut Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi PPPK Paruh Waktu

Modernis.co, Palembang – Regulasi yang dikemas dalam Undang-Undang ASN No. 20 tahun 2023 yang menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66 yang berbunyi Pegawai Non ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumatera Selatan menuntut untuk diakomodir PPPK Paruh Waktu. Lantaran sudah mengabdi dua tahun berturut-turut aktif bekerja dari berbagai latar belakang. Adapun honorer yang tergabung dalam aliansi tersebut merupakan honorer yang gagal CPNS, TMS CPNS/PPPK dan yang tidak mendaftar karena tidak dapat Formasi. Kurang lebih ada…

Baca Selengkapnya