Modernis.co, Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan dalam Negeri (BSKDN) menyatakan bahwa pada tahun 2023 Indonesia termasuk kategori negara flawed democration atau demokrasi cacat menurut indeks demokrasi global. Isu tersebut dibahas dalam forum akademis oleh prof Jimly Asshiddiqie saat pidato pengukuhan guru besar kehormatan melalui program Meiegunyah Fellowship di Melbourne University yang berjudul “Democratic Refression and the Rule of Law in Indonesia”. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung melihat malam penganugerahan Prof. Jimly merupakan hasil evaluasi terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia yang diwakilkan melalui suara guru besar. “Sebenarnya ini…
Baca SelengkapnyaTag: demokrasi indonesia
Bijak Memandang Demokrasi
Modernis.co, Malang – Bagi Bangsa Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim telah menyelenggarakan pesta demokrasi, berupa Pilpres dan Pileg yang diselenggarakan pada tahun 2019. Bagi rakyat Indonesia, pesta demokrasi ini adalah sebuah harapan. Berharap akan muncul pemimpin dan wakil rakyat yang shalih, amanah dan mampu melimpahkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri ini. Pertanyaan yang mengemuka adalah mungkinkah sistem demokrasi menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang shalih, amanah dan mampu membawa negeri ini menjadi lebih baik? para aktivis dakwah mungkin juga akan bertanya, mungkinkah demokrasi memunculkan pemimpin yang…
Baca SelengkapnyaProblematika HAM di Indonesia
Modernis.co, Malang – Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak mereka lahir, tercantum dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan diri serta keharmonisan lingkungannya. Seperti yang kita ketahui, Komnas HAM merupakan sebuah lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas…
Baca Selengkapnyadari Rakyat untuk Pejabat
Modernis.co, Malang – Korupsi merupakan sebuah tindakan seorang pejabat yang menyalagunakan kepercayaan publik. Dalam hal mengatur keuangan yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan bersama (fasilitas publik). Dampak buruk yang dibuat dari para koruptor bagi Indonesia mengakibatkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, bertambahnya angka kemiskinan dan damapak lainnya. Pada hakikatnya korupsi itu merampas hak warga negara. Dikatakan begitu karena uang yang diambil oleh tangan-tangan koruptor yaitu uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk melengkapi / memperbaiki fasilitas publik atau yang lain. Mengapa di Indonesia banyak terjadi kasus korupsi? bukankah waktu pelantikan jabatan sudah ada…
Baca SelengkapnyaDemi Menjaga Kesehatan dan Jaga Hak Demokrasi Bangsa, BEM PTAI Indonesia Tempuh Judicial Review
Modernis.co, Malang – Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI dalam rapat paripurna, Senin (05/10/2020). Pengesahan ini pun memicu perdebatan di publik, khususnya kalangan mahasiswa. Nica Ranu Andika, Presidium Nasional (Presnas) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (BEM PTAI) Se Indonesia, turut menyoroti pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-undang Omnibus Law. Presnas BEM PTAI Indonesia mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian untuk melakukan judicial review. “Tim kami sedang lakukan kajian untuk judicial review terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar),” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (13/10/2020). Kendati demikian,…
Baca SelengkapnyaAjarkan Demokrasi di Kalangan Siswa Melalui Pemilu OSIS SMKN 14 Pandeglang
Modernis.co, Pandeglang – Pemilihan Ketua OSIS di SMKN 14 Pandeglang, unit sekolah baru yang terletak di Desa Nanggala, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, digelar secara demokratis seperti Pemilu daerah atau negara pada umumnya. Selasa (25/02/20). Cara itu dilakukan agar para siswa mengenal sistem demokrasi tersebut Sebelum pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, pembina OSIS membentuk panitia pemilihan layaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang disebut Komisi Pemilihan OSIS (KPO). Tujuannya, selain memberikan pengenalan sistem demokrasi terbuka kepada para siswa, juga supaya terselenggaranya pesta demokrasi yang Luber. Bahkan dalam persiapannya, mulai pendataan…
Baca Selengkapnya