5 Tahapan Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 

Tahapan Penyelesaian Sengketa Perdata

Modernis.co, Jakarta – Penyelesaian sengketa perdata dipengadilan dilakukan melalui beberapa tahapan yang teratur sesuai hukum acara yang berlaku.  Setiap tahapan bertujuan untuk memastikan proses berjalan adil hingga menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. 1. Pengajuan Gugatan Pengajuan gugatan tentu menjadi tahap awal dalam penyelesaian sengketa perdata pengadilan, yang mana pihak yang merasa rugi (penggugat) mengajukan tuntutan secara resmi kepada pengadilan. Adapun gugatan ini berisi identitas para pihak, kronologi permasalahan, serta tuntutan atau permintaan yang ingin diputus oleh hakim. 2. Proses Mediasi Mediasi ialah proses penyelesaian sengketa yang…

Baca Selengkapnya

5 Fakta Resign Lewat Whatsapp, Sah atau Tidak?

5 Fakta Pengunduran diri melalui WA

Modernis.co, Jakarta – Di era digital saat ini, banyak karyawan memilih jalan cepat, praktis untuk mengundurkan diri atau resign. Termasuk melalui aplikasi pesan instan seperti Whatsapp (WA).  Perbuatan ini menimbulkan pertanyaan, apakah pengiriman surat resign melalui whatsapp memiliki kekuatan hukum yang sah?. Pertanyaan ini muncul di tengah maraknya sengketa ketenagakerjaan.  1. Pengertian Pengunduran Diri  penyebutan pengunduran diri atau resign pekerja berarti tindakan individu yang memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja secara sukarela menurut keinginan pribadi. Secara hukum ketenagakerjaan , mendefisinikan pengunduran diri sebagai pemutusan Perjanjian Kerja (PK) atas kemauan pekerja sendiri.…

Baca Selengkapnya

5 Syarat Utama yang Harus Dipenuhi Sebelum Mengajukan Izin Lokasi Usaha

Syarat Izin Lokasi

Modernis.co, Jakarta – Membangun usaha tidak hanya bergantung pada modal dan ide yang cemerlang, melainkan juga mencakup satu aspek legal penting, yaitu izin lokasi usaha. Dengan kata lain, izin lokasi merupakan salah satu dokumen perizinan dasar yang wajib pemohon miliki sebelum menjalankan suatu usaha. Peraturan yang mengatur perizinan lokasi di Indonesia adalah Peraturan Menteri Agraria (Permen ATR/BPN) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Pemerintah mengubah peraturan ini melalui Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2020. Pemerintah mempermudah proses pengajuan izin lokasi melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang pemerintah kelola. Pemohon harus memenuhi…

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia

5 Hal Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia

Modernis.co , Jakarta – Konsumen merupakan setiap orang atau badan yang menggunakan, memakai, atau menikmati barang dan atau jasa. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin hak-hak konsumen agar tidak dirugikan.  Di Indonesia, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang ini menjadi dasar utama dalam menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. 1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999…

Baca Selengkapnya

5 Tahapan Penting Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana

Tahapan Penting Penyidikan dan Penyelidikan Perkara Pidana

Modernis.co , Jakarta – Dalam sistem peradilan pidana, tahap penyidikan memegang peran penting karena menjadi penentu arah perkembangan suatu perkara.  Pada tahap ini, penyidik mengungkap peristiwa pidana secara jelas, mengumpulkan bukti, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Proses ini menjadi dasar sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Selain itu, ketelitian penyidik sangat mempengaruhi kelanjutan perkara. Jika penyidik bekerja dengan cermat dan profesional, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. 1. Penerimaan Laporan atau Pengaduan Masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak…

Baca Selengkapnya

Yuk Kenalan Apa itu Doxing, Berikut 5 Fakta yang Harus Dipahami 

5 fakta Doxing

Modernis.co, Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi di dunia maya, batas antara ruang publik dan privasi semakin tipis. Di situlah istilah doxing muncul sebagai praktik menyebarkan data pribadi seseorang secara sengaja. Wajah doxing merupakan kejahatan siber yang tidak hanya meretas privasi, tetapi juga menghancurkan rasa aman seseorang di ruang publik. 1. Pengertian Doxing Penyebaran data pribadi dikenal dengan istilah doxing atau dropping documents adalah tindakan berbasis internet untuk menyebarkan informasi pribadi individu maupun organisasi kepada publik. Istilah doxing dari kata “documents” atau “dox” yang berarti menjatuhkan dox pada seseorang…

Baca Selengkapnya

5 Fakta Penting Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Fakta Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Modernis.co , Jakarta – Selain wanprestasi, seseorang juga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dasar ini digunakan ketika kerugian tidak berasal dari pelanggaran perjanjian, melainkan dari tindakan yang bertentangan dengan hukum atau merugikan orang lain.  Namun, tidak semua kerugian dapat langsung digugat karena harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan sebab akibat, dan kesalahan dari pelaku. 1. Harus Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus memenuhi beberapa unsur utama. Artinya terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum, menimbulkan kerugian bagi pihak…

Baca Selengkapnya

5 Fakta tentang Perlindungan Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Fakta tentang Perlindungan Anak

Modernis.co, Jakarta – Anak-anak merupakan kelompok rentan dalam hubungan sosial. Mereka tidak hanya rentan menjadi korban kejahatan karena fisik dan psikologis semata. Anak juga rentan untuk tidak mendapat keadilan, karena mereka tidak tahu bagaimana menyuarakan haknya dan tidak memahami proses hukum. Terkadang anak-anak masih menggantungkan diri pada orang dewasa di sekitarnya. Berikut 5 fakta mengenai perlindungan anak korban  dalam sebuah tindak pidana:  1. Definisi Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ini mencakup anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum anak…

Baca Selengkapnya

5 Perbedaan Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak 

Perbedaan Karyawan Tetap dan Kontrak

Modernis.co, Jakarta – Hampir setiap orang yang melamar pekerjaan pasti mendengar istilah karyawan tetap dan karyawan kontrak. Dua istilah tersebut memiliki perbedaan berkaitan dengan konsekuensi hukum khususnya bagi seorang seorang pekerja.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan yang lama. UU Cipta Kerja melonggarkan beberapa ketentuan karyawan kontrak, sementara menyesuaikan perlindungan bagi karyawan tetap. Berikut 5 Perbedaan istilah  Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak: 1. Jangka Waktu Karyawan kontrak bekerja berdasarkan  jangka waktu tertentu berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT dibuat untuk jangka…

Baca Selengkapnya

5 Strategi Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum

Kekosohan Hukum MA

Modernis.co Jakarta – Kekosongan hukum terjadi karena perkembangan, teknologi, sosial, ekonomi yang lebih cepat daripada peraturan.  Mahkamah Agung (MA) hadir sebagai penjaga terakhir yang mengisi celah kekosongan hukum. MA berperan membentuk hukum yang progresif, memastikan keadilan tetap bergulir walaupun regulasi tertinggal.  1. Analogi Hukum  Menerapkan aturan pada hubungan hukum yang belum diatur, dengan mengambil aturan yang paling serupa atau mirip. Berpegang pada prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Cara ini memungkinkan hakim MA membuat Keputusan yang adil. Meskipun rumusan undang-undang masih kosong, sehingga hakim dapat memperluas norma.  2. Yurisprudensi Hukum Yurisprudensi…

Baca Selengkapnya