Tag: pengelolaan keuangan desa

Pentingnya Pengukuran Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

editor
Pengelolaan Keuangan Desa

Modernis.co, Malang – Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa wilayah terbagi dari 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing provinsi terbagi lagi menjadi beberapa wilayah kota dan kabupaten yang merupakan gabungan dari beberapa desa. Desa merupakan bagian terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa yaitu terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan Desa memiliki peran penting dalam otonomi daerah. Sebagai upaya dalam…

Baca Selengkapnya

Pentingnya Pelibatan Unsur Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

editor
Keuangan Desa

Modernis.co, Malang – Pada saat ini, di kalangan masyarakat  masih ramai memperbincangkan pengelolaan keuangan desa. Pasal 68 ayat 1 dan 2 tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa menjelaskan pada poin satu bahwa masyarakat memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembahasan ini akan menitikberatkan pada hak masyarakat dalam mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Termasuk dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Pengeloaan manajemen aset yang baik tentu saja menjadi harapan besar bagi masyarakat…

Baca Selengkapnya

Pengaruh Penerapan Good Village Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

editor
Pengelolaan Keuangan Desa

Modernis.co, Malang – Desa merupakan unit organisasi menggunakan unit yang paling kecil yang berhubungan pribadi dengan masyarakat dengan latar belakang kepentingan. berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa, yang dimaksud desa ialah kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas daerah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dalam mengimplementasikan otonomi desa perlu diberikan wewenang lebih besar dan disertai bantuan sarana-prasarana yang memadai. Dengan menyelenggarakan…

Baca Selengkapnya