Tag: omnibus law

Refleksi Akhir Tahun 2020, LBH GK Sampaikan Lima Point Terkait Situasi dan Hukum di Indonesia

editor
lbh gk

Modernis.co, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Kebangsaan (LBH GK) menyampaikan refleksi akhir tahun 2020 terkait situasi dan kondisi hukum di Indonesia. LBH GK menyoroti sejumlah hal, di antaranya lahirnya undang-undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) hingga keadilan penerapan hukum. “Pertama, tentang lahirnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), LBH GK melihat bahwa terkait lahirnya UU ini, meskipun merupakan itikad baik pemerintah yakni Presiden Jokowi dalam rangka melakukan upaya solutif atas persoalan lapangan kerja dan perbaikan ekonomi bangsa, namun yang menjadi catatan LBH GK adalah buruknya…

Baca Selengkapnya

Apa kabar UU Cipta Kerja, Sabotase atau Hanya Tidak Sengaja?

editor
paham pancasila

Modernis.co, Malang – Baru-baru ini yang kian hangat diperbincangkan dengan munculnya suatu permasalahan mengenai kesalahan ketik UU Ciptaker pada 3 November 2020, dan sudah disahkan serta ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 November 2020. Bagaimana para DPR, sebenarnya ini suatu kesengajaan atau hanya ketidaksengajaan (typo)?. Dengan penyebab para DPR yang tergesa-gesa ingin segera mengesahkan UU Ciptaker. Telah ditemukan suatu kerancuan dalam RUU Ciptaker pasal 170 Ayat 2 “Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pada pasal ini menjelasakan bahwa UU dapat diubah ketentuannya dengan melalui…

Baca Selengkapnya

Tolak Omnibus Law, IMM Pacitan: DPR Hari Ini Adalah Dewan Penyusah Rakyat

Redaksi
IMM Pacitan

Modernis.co, Pacitan – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pacitan menggelar aksi pengumpulan petisi 1000 tanda tangan menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di Gedung DPRD Pacitan, Kamis (08/10/2020). Aksi yang di pimpin langsung oleh Ketua IMM Pacitan Gemma Gita Reformasi ini, mengajak seluruh elemen masyarakat Pacitan mendukung mahasiswa untuk menolak  Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA). Gemma dalam orasinya menyatakan bahwa DPR hari ini adalah Dewan Penyusah Rakyat. Ia juga mempertanyakan pimpinan DPR hari ini yang mengesahkan Undang-undang Cilaka. UU tersebut dianggap memihak kapitalis dan tidak memihak kepada rakyat…

Baca Selengkapnya

PW FL2MI BantenTolak RUU Omnibuslaw Ciptaker

Redaksi

Modernis.co Banten – Pengurus wilayah Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (PW-FL2MI) Provinsi Banten layangkan surat pernyataan sikap secara terbuka terkait pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR RI 5 Oktober 2020, Selasa (06/10/20). Dalam surat tersebut diketahui ada beberapa poin yang dicantumkan oleh PW FL2MI Banten terkait pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, diantaranya sebagai berikut: Menolak hasil pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR RI tanggal 5 oktober 2020. Mengecam pihak-pihak yang menyetujui pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR…

Baca Selengkapnya

Pandangan ISMEI terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja

editor
Pandangan ISMEI

Modernis.co, Banten – “Ada Potensi Konflik Agraria dari Peluang Penyalahgunaan Pasal dalam UU Omnibus Law Terkait Dalil Percepatan Investasi” Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang pada tanggal 5 oktober 2020 kemarin telah disahkan menjadi Undang Undang melalui rapat paripurna DPR RI. Ada 11 klaster yang diatur dalam Undang Undang Omnibus Law diantaranya: Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenaga Kerjaan, Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan Sangsi, pengadaan lahan, Investasi dan proyek pemerintahan serta Kawasan ekonomi. Pada dasarnya Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan Undang undang…

Baca Selengkapnya

Penolakan Omnibus Law Meluas, Kader HMI: Harusnya Sufmi Dasco Berpihak Kepada Kaum Buruh

Redaksi
kader hmi

Modernis.co, Jakarta – Sidang Paripurna DPR RI sudah memutuskan dan mengesahkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, dalam perjalanan sidang diwarnai dengan aksi walk out Fraksi Demokrat. Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI yang memimpin jalannya persidangan terlihat adu argumen dengan Benny K Harman dari Fraksi Demokrat. Setelah persidangan Aziz Syamsudin disinyalir meminta kepada Puan Maharani selaku ketua DPR RI untuk mematikan Mic dari Benny K Harman agar jalannya persidangan berjalan dengan lancar. Jika dilihat dari sebelumnya persidangan, seharusnya persidangan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani atau Wakil Ketua…

Baca Selengkapnya

Tolak Omnibus Law, IMM Bojonegoro: RUU Omnibus Law Tak Libatkan Partisipasi Publik

Redaksi
imm bojonegoro

Modernis.co, Bojonegoro – Penolakan keras dilakukan berbagai pihak terkait Pembahasan Rencana Undang Undang Omnibus Law yang sedang dilakukan oleh DPR RI. Seperti yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah, Wahana Linggan Hidup (WALHI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta elemen masyarakat lainnya. Begitupun yang dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) Bojonegoro, organisasi mahasiswa ini menyatakan sikap menolak keras pengesahan RUU Omnibuslaw dengan melayangkan surat melalui Pimpinan DPRD Bojonegoro, Rabu (14/7/2020). Surat yang ditandatangani oleh Ketua IMM, Ahmad Khoiris menyebut tak ada partisipasi publik dalam pembahasan RUU ini, karena hanya dilakukan oleh Satgas…

Baca Selengkapnya