Modernis.co, Jakarta – Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Adhiya Muzakki menilai hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. “TWK bagi pegawai KPK memang bermasalah, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai,” kata Adhiya saat dimintai keterangan melalui sambungan telepon seluler, Jumat (28/5/2021). Adhiya sangat menyayangkan keputusan pimpinan KPK yang mendepak 51 orang pegawainya karena tidak lolos dalam TWK tersebut. Apalagi, kata dia, dari 51 orang tersebut banyak yang merupakan tokoh kunci yang selama ini berperan dalam pengungkapan kasus-kasus besar korupsi seperti Novel Baswedan yang telah menjadi…
Baca SelengkapnyaTag: kpk indonesia
Belum Terbayarkan Rp 32,4 M, Masyarakat Adat 7 Marga Suku Sebyar Sambangi DPR RI
Modernis.co, Papua – Komisi VII DPR RI menerima audiensi masyarakat adat Suku Sebyar, Kabupaten Teluk Bentuni, Papua Barat terkait dengan persoalan ganti rugi yang belum dibayarkan atau tuntutan penyelesaian dana Hak Ulayat oleh Pemerintah berkenaan dengan hak kesulungan atas sumur minyak dan gas yang diproduksi oleh BP LNG Tangguh atas wilayah hukum adat suku Sebyar, Kabupaten Teluk Bintuni. Masyarakat suku Sebyar mengungkapkan terdapat sisa tanggung jawab yang belum dibayarkan oleh Pemerintah sebesar Rp 32,4 miliar. Perwakilan Suku Sebyar, Aci Kosepa menjelaskan bahwa besaran itu merupakan sisa dari total Rp 60…
Baca SelengkapnyaSudah Ada Kajian Matang Soal Revisi UU KPK? Ini Kata Mahasiswa
Modernis.co, Jakarta – Presnas BEM Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), Nica Ranu Andika, mengatakan para mahasiswa yang berniat melakukan demonstrasi terkait revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bergerak dengan konsep yang matang. “Artinya teman-teman yang bergerak dari gerakan kemarin jangan asal turun,” kata Nica dalam diskusi Polemik Revisi UU KPK: Membangun Nalar Kritis Mahasiswa Melalui Forum Diskusi di Jakarta, Rabu (16 Oktober 2019). Mahasiswa, kata dia, adalah gerakan kaum terpelajar yang berangkat dari lingkungan akademik. Nica mengatakan, mahasiswa tidak boleh sekedar meramaikan demonstrasi di jalanan sebelum melakukan kajian, dialog…
Baca SelengkapnyaPresma BEM UMJ Dukung Revisi UU KPK
Modernis.co, Jakarta – Dheden Pertama Putra, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (BEM UMJ), mendukung penuh Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) untuk segera disahkan menjadi Undang Undang (UU). Hal tersebut mengingat dalam RUU KPK terdapat pasal-pasal yang memihak kepada kepentingan rakyat. “Saya mewakili mahasiswa UMJ menilai RUU KPK harus segera disahkan menjadi undang undang, karena banyak pasal-pasal yang memihak kepada kepentingan rakyat”, Tegas Dheden dalam sambutan nya di Aula Fakultas Kedokteran UMJ. Selasa, (15/10). Setelah RUU KPK disahkan menjadi UU, maka mahasiswa UMJ dapat melakukan kajian…
Baca SelengkapnyaGelar Nusantara: Lima Pimpinan KPK terpilih, Putra Terbaik Bangsa
Modernis.co, Jakarta – Terpilihnya lima Komisioner baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gelar Nusantara apresiasi atas terpilihnya putra-putra terbaik bangsa melalu jenjang rekrutmen yang objektif, akuntabel dan transparan. “Kami yakin kinerja KPK lima tahun kedepan akan lebih baik,” kata Saud Marganda Tampubolon Selaku Juru bicara DPP Gelar Nusantara dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (13/09). “Kami sangat apresiasi penuh atas terpilihnya lima komisioner KPK baru, mereka adalah putra terbaik bangsa yang tentu saja telah disaring melalu jenjang rekrutmen yang objektif, akuntabel dan transparan,” ujarnya. Menurutnya, Kami merasa optimis, KPK kini diisi oleh orang-orang…
Baca Selengkapnya