Tag: kpk

GMNI Desak KPK Panggil Bobby dan Kahiyang Ayu Klarifikasi Blok Medan

editor
blok medan

Modernis.co, Jakarta – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar unjuk rasa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu. Pasalnya, nama menantu dan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait izin tambang dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ternate Rabu 31 Juli 2024. “Disini teruji keberanian KPK. Kita meminta KPK harus berani memanggil, agar apa? sehingga terjadi di negara ini semua orang takut akan korupsi,”…

Baca Selengkapnya

KPK: Komisi Pengabdi Koruptor, Sambut Firli Menuju Bui

editor
pengabdi koruptor

Modernis.co, Malang – Membaca perjalanan KPK dan membandingkan kinerjanya di banyak negara berkembang, pemberantasan korupsi sering menjadi “gagal” karena anti-corruption bodies tidak   berani   masuk   kedalam   episentrum   korupsi. Kondisi ini dialami oleh indonesia pada saat KPK belum dibentuk. Pelbagai komisi khusus dibentuk seperti Komite Anti Korupsi/KAK  (1967), Tim OPSTIB (1977), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN (1999) hingga Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi/TGTPK (2000). Sama hal dengan yang diuraikan Jeremy Pope, secara umum lembaga di atas gagal karena tidak    menyentuh inti korupsi. Penyebabnya mulai dari independensi yang rendah   hingga   kewenangan   kecil.  …

Baca Selengkapnya

Penyidik KPK Terseret Dugaan Korupsi, DPP IMM Minta Firli Bahuri Tanggalkan Jabatan Ketua KPK

Redaksi
dpp imm

Modernis.co, Jakarta – Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan konferensi pers dan menetapkan tiga orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada dugaan perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Tanjungbalai, Sumatera Utara 2020-2021, Kamis (22/4/2021) pekan lalu, Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP IMM Riyan Berta Delza mendesak untuk mengusut tuntas aktor intelektual dibalik kasus dugaan suap yang melibatkan penyidik KPK. “Tidak menutup kemungkinan ada aktor lain yang berperan dalam kasus penyuapan terhadap penyidik KPK tersebut”, ungkap Riyan dalam keterangan tertulisnya (28/04/2021). Ketua DPP berdarah Minang tersebut menyayangkan institusi KPK yang…

Baca Selengkapnya

Problem Indonesia, dari Oligarki, KPK Sampai Omnibus

editor
problem oligarki omnibus

Modernis.co, Malang – Oligarki menurut wikipedia adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif di pegang oleh kelompok elite kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. Sistem demokrasi yang pada prinsipnya “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”. Artinya pemerintah menjalankan negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Sistem demokrasi yang berlaku sejak Indonesia merdeka 1945 hingga sekarang kerap terjadi penyelewengan. Contoh: RUU Cipta Kerja Omnibus Law, pemerintah mementingkan kepentingan kelas atas dari pada rakyat. Yang kita lihat sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk meratakan kekuasaan dan ekonomi, nyatanya justru…

Baca Selengkapnya

Saud Marganda: Saut Situmorang Pertontonkan Akrobat Politik yang Tidak Layak

Redaksi
saut marganda

Modernis.co, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gelar Nusantara menilai sikap Saut Situmorang yang mengundurkan diri dari jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk pengkhianatan terhadap pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan oleh Juru bicara DPP Gelar Nusantara, Saud Marganda Tampubolon, Jumat (13/09) di Jakarta. Sikap yang diambil oleh Saut Situmorang menurut Saud telah mempertontonkan akrobat politik yang tidak layak dilakukan oleh seorang pejabat negara. “Kami mengecam sikap saut, ditengah dukungan penuh publik terhadap penguatan KPK, ia justru malah berakrobat, kami pertanyakan komitmen ia dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya. Saud juga…

Baca Selengkapnya

PB HMI: KPK Wajib Mendalami Mafia Proyek Angkasa Pura

Redaksi
pb hmi proyek angkasa pura

Modernis.co, Jakarta – Penangkapan bendahara umum PT Angkasa Pura mengundang banyak reaksi dan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat terkhusus dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Ketua PB HMI bidang hukum dan HAM Imam Taufiq mengatakan pihaknya sangat mendukung KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di semua sektor khususnya di PT Angkasa Pura. “Kami mendukung KPK yang telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bendahara umum PT Angkasa Pura atas keterlibatan pengaturan proyek,” katanya, Senin (05/08). Lebih lanjut PB HMI meminta agar komisioner KPK lebih mendalami kasus jual…

Baca Selengkapnya