Modernis.co, Jakarta – Penerbitan izin pembukaan hutan alam seluas 36.094 hektare di Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk ekspansi perkebunan sawit oleh PT Prana Indo Nusa, kembali mengusik nurani publik. Wilayah yang selama ini dikenal sebagai kawasan konservasi kelas dunia kini terancam oleh alih fungsi lahan skala besar. Ironisnya, keputusan tersebut datang dari otoritas formal negara di tengah sistem demokrasi yang semestinya melindungi kepentingan rakyat dan keberlanjutan ekologis. Tragedi ekologis seperti ini bukan kejadian tunggal. Ia merupakan bagian dari pola lebih besar: kemunduran demokrasi di Indonesia secara sistemik yang beriringan…
Baca SelengkapnyaMundurnya Demokrasi, Meningkatnya Deforestasi: Siapa yang Diuntungkan?
Kirim Tulisan Lewat Sini