Pandangan ISMEI terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja

Pandangan ISMEI

Modernis.co, Banten – “Ada Potensi Konflik Agraria dari Peluang Penyalahgunaan Pasal dalam UU Omnibus Law Terkait Dalil Percepatan Investasi” Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang pada tanggal 5 oktober 2020 kemarin telah disahkan menjadi Undang Undang melalui rapat paripurna DPR RI. Ada 11 klaster yang diatur dalam Undang Undang Omnibus Law diantaranya: Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenaga Kerjaan, Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan Sangsi, pengadaan lahan, Investasi dan proyek pemerintahan serta Kawasan ekonomi. Pada dasarnya Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan Undang undang…

Baca Selengkapnya

Penolakan Omnibus Law Meluas, Kader HMI: Harusnya Sufmi Dasco Berpihak Kepada Kaum Buruh

kader hmi

Modernis.co, Jakarta – Sidang Paripurna DPR RI sudah memutuskan dan mengesahkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, dalam perjalanan sidang diwarnai dengan aksi walk out Fraksi Demokrat. Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI yang memimpin jalannya persidangan terlihat adu argumen dengan Benny K Harman dari Fraksi Demokrat. Setelah persidangan Aziz Syamsudin disinyalir meminta kepada Puan Maharani selaku ketua DPR RI untuk mematikan Mic dari Benny K Harman agar jalannya persidangan berjalan dengan lancar. Jika dilihat dari sebelumnya persidangan, seharusnya persidangan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani atau Wakil Ketua…

Baca Selengkapnya