Modernis.co, Jember – Kembali berulah, setelah tidak adanya legitimate rakyat terhadap pemerintah sebagai pemangku kebijakan semenjak RKUHP, pelemahan KPK, korupsi bansos, penanganan covid, hinga Undang-Undang Omnibus Law yang tetap disahkan walaupun banyak pertentangan yang menimbulkan aksi demonstran besar-besaran semenjak tahun 2019. Akhir-akhir ini muncul kembali berbincangan prihal kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan diterapkan melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam hal ini, Pemerintah berencana untuk menerapkan PPN untuk kebutuhan pokok atau sembako. Rencana tersebut tertuang dalam draf RUU…
Baca SelengkapnyaPPN Sembako, Jurang Petani Indonesia
Kirim Tulisan Lewat Sini