Kategori: Post

Modernis.co, Jakarta – Demokrasi tidak hanya diukur dari hadirnya pemilu setiap lima tahun, tetapi juga dari cara negara memperlakukan aspirasi rakyat dalam kesehariannya. Dalam tradisi demokrasi, sebuah kebijakan dianggap sah bukan semata karena dasar hukumnya, melainkan karena proses lahirnya melibatkan partisipasi warga, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena yang kini terjadi di Indonesia, ketika DPR menyetujui kenaikan tunjangan rumah anggota legislatif hingga Rp50 juta per bulan di tengah kondisi ekonomi yang melemah, adalah cermin betapa prinsip demokrasi deliberatif kian dipinggirkan. Ketika keputusan diambil tanpa memperhitungkan nadi kehidupan rakyat, maka jalanan menjadi panggung…