Titik Balik Kegagalan, Pandemi di Tangan Rezim Jokowi

Modrnis.co, Jember – Dunia sedang diguncang oleh pandemik hebat bernama Covid-19 (Corona Virus Disease). Peningkatan di Indonesia dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 meningkat drastis, diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah, presiden jokowi sebagai kepala negara mempunyai wewenang tertinggi dalam lembaga eksekutif guna mengatasi persoalan pandemi covid 19.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Worldometer, Selasa (13/7/2021), untuk kasus positif harian, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia, yakni pada Selasa (13/7/2021) saat terjadi lonjakan kasus di Tanah Air. Berikut adalah 5 negara dengan kasus positif harian tertinggi:

  1. Indonesia – 47.899 kasus.
  2. Brasil – 45.094 kasus.
  3. Spanyol – 43.960 kasus.
  4. India – 40.215 kasus.
  5. Inggris – 36.660 kasus.
    Ini adalah salah satu capaian presiden Jokowi selama menangani pandemi covid 19, dengan berbagai macam kebijakan yakebijakanpa masyarakat dan pakar politik menilai tidak konsisten dan terlalu menggunakan perhitungan matematik dalam mengambil kebijakan, salah satunya ialah kepentingan ekonomi.

Dalam kontkes bernegara, kepercayaan merupakan fondasi dasar dalam mensukseskan roda pemerintahan. Kepercayaan dalam roda pemerintahan melibatkan pemerintah dengan masyarakat. Sebab domain terpenting dalam sebuah negara, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Sebab itu pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata efek kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih dalam persoalan covid 19 yang mana peran masyarakat menjadi penentu keberhasilan melawan bencana dunia ini.

Tingkat kepercayaan masyarakat dalam mengatasi pandemi terhadap pemerintah bisa dikatakan semakin menurun, kita bisa mamandang dari beberapa indikator, misal, baru-baru ini menteri sosial terbukti korupsi bantuan sosial (bansos) yang di peruntukan untuk masyarakat terdampak pandemi covid 19. Tidak hanya itu, kedatangan tenaga kerja asing (TKA) dari thiongkok , inkonsistensi dalam mengambil sebuah kebijakan membuat masyarakat berfikir ulang guna mendapatkan legitimasi publik. Hal ini hanya segelintir contoh kasus yang menjadi sebab akibat kepercayaan itu menurun. Mari kita telaah kembali sejak awal pengambilan keputusan bapak presiden dalam konteks penangan pendemi covid 19.

Awal mula pengambilan keputusan & polarisasi kebijakan


Pemerintah tidak melakukan karantina wilayah (lock down) tetapi menggunakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), keputusan pemerintah tidak menggunakan karantina wilayah seakan ingin menghindar dari undang undang nomor 6 tahun 2016 tentang kekarantinaan kesehatan, yang mana jika pemerintah menggukan kebijakan ini, maka sesuai dengan yang tercantum di pasal 55 poin satu yakni, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan hewan makanan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Demi menyelamatkan ekonomi, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

Dimulai dari ibukota Jakarta, kebijakan ini diikuti oleh wilayah lainnya. dalam beberapa penelitian, Pemerintah Indonesia masih hanya melakukan penanganan berupa pembatasan sosial saja (social distancing). Padahal banyak kalangan yang menganggap bahwa lebih efektif menerapkan sistem karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini agar tidak menginfeksi lebih banyak orang.

Selaras dengan itu, pemerintah dituntut untuk menangani ancaman nyata Covid-19. Jawaban sementara pemerintah terhadap tuntutan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Kekarantinaan Kesehatan. Keputusannya adalah pemerintah pusat tidak memberlakukan karantina wilayah atau lockdown melainkan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih akrab disebut PSBB ini adalah kebijakan dalam membatasi interaksi sosial masyarakat dengan skala yang besar dan menyeluruh. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang didugan terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkian penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pada akhir Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial BerskalaBesar (PSBB) dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Tujuannya mempertegas social distancingagar bisa mendisiplinkan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan covid-19.

PSBB tidak efektif karena tidak tegas dalam mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Berbeda dengan karantina wilayah yang menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dikarantina. Tidak cukup di psbb, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19 menuai kritikan dengan polarisasi nama hingga ketentuanya, aturan pembatasan sosial yang diberlakukan 17 april.

Selepas itu pemerintah menggunakan istilah baru guna menekan resiko yang lebih tinggi di sejumlah daerah dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM). PPKM pertama kali berlaku pada 11 Januari-25 Januari 2021 lalu dengan mencakup DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19. Lantaran hingga jilid II dinilai belum efektif, muncul istilah baru lainnya yakni PPKM Mikro. PPKM mikro berlangsung mulai 9 Februari-22 Februari 2021 dan berlaku di 7 provinsi dengan sejumlah aturan yang lebih lengkap berdasarkan zonasi, bahkan diawasi mulai level RT/RW. Di awal Juli 2021, pemerintah kembali memberlakukan istilah PPKM darurat. Hal ini dilakukan imbas lonjakan kasus COVID-19 termasuk dari varian baru.

Pasca PSBB dan PPKM Mikro telah dilalui, selanjutnya penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahaun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 yang diberlakukan mulai 3-20 Juli 2021, menjadi periode baru bagi semua aspek kehidupan bisnis di Indonesia. Saat semua pelaku bisnis berupaya bertahan dan recovery bisnis yang dijalankannya PPKM Darurat datang. Pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku, PPKM Darurat diberlakukan selama dua pekan lebih sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir semenjak bulan juni 2021.

Oleh : M Yayan (Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember)

editor
editor

salam hangat

Bagikan di
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts

Leave a Comment