Tanda Keadilan Belum Tiba

kader imm

Modernis.co, Malang – Polemik RUU HIP belum juga usai. Dan kini makin menjadi-jadi. Sejak awal isu itu dilempar ke publik, kala itu pula menuai kritik. Bahkan menuai resistensi dari ormas-ormas Islam besar. MUI juga memunculkan reaksi keras terhadap RUU itu. Umat Islam pada umumnya juga begitu.

Hingga hari-hari ini, isu itu memicu aksi masa di banyak titik. Sampai-sampai publik setengah lupa, bahwa Covid-19 belum reda. Sampai-sampai publik setengah lupa, aksi masa di musim Covid-19 itu berbahaya.

Tampak dengan kasat mata bahwa aksi di tengah Covid-19 itu bukan persoalan polemik HIP semata. Tapi, it adalah akumulasi atas kabut ketidakadilan yang menyelimuti akhir-akhir ini. Hingga mereka tidak bisa lagi menahan diri.

Ini bukan kali pertama polemik seperti ini melanda. Kita sudah pernah disuguhkan dengan gawe serupa ini. Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1 Tahun 2020 yang diketok menjadi Undang-Undang juga menuai polemik. Publik curiga. Bahwa itu adalah aji mumpung. Mumpung ada Covid-19 bisa bancakan APBN. Saya sebut itu intrik politik di balik pandemi.

Bahkan sebelum itu, isu Omnibus Law juga menuai polemik. Publik curiga bahwa Omnibus Law hanya untuk memayungi oligarki. Sebuah regulasi yang disusun sebagai pelicin investor asing untuk membabat habis kekayaan republik.

Sebelum itu, revisi Undang-Undang KPK juga jadi polemik. Muncul kecurigaan bahwa itu adalah upaya pelemahan KPK. Supaya KPK hanya jadi macan ompong. Hanya mampu menangkap maling recehan saja. Dan tunduk pada oligarki.

Dari situ tampak. Seakan, para legislator itu punya bergulung-gulung daftar RUU yang berpotensi menjadi polemik semacam ini. RUU yang akan dikeluarkan satu demi satu pada waktunya.

Legislator seharusnya membuat regulasi yang memihak kepada rakyat. Mereka itu adalah wakil rakyat. Apa saja yang mereka buat harus mewakili rakyat. Jika yang mereka buat bertentangan dengan kehendak rakyat, itu pembajakan mandat namanya.

Kembali tentang HIP. Itu adalah upaya monopoli tafsir atas Pancasila. Padahal, setiap orang berhak membuat tafsir atas Pancasila. Mengapa harus tafsir satu kelompok yang diformalkan?

Diskusi tentang itu sangat semarak. Bahkan sudah sangat jauh. Jika hanya diskusi tidak masalah. Tapi, situasi sudah memanas. Siap baku hantam. Dua kubu sudah mulai menghitung-hitung pasukan. Siap dikerahkan sewaktu-waktu. Kalau makin menjadi-jadi, kita khawatir bangsa ini akan pecah. Baik pembela HIP maupun kalangan Muslim, keduanya sudah mengikat kain di kepala.

RUU HIP adalah kepentingan satu kelompok yang terkesan dipaksakan. Digarap diam-diam di masa pandemi. Kalangan Muslim khawatir jika itu disahkan, akan berpeluang bangkitnya gerakan komunis. Itu yang membuat umat Islam cepat-cepat ambil sikap. Jangan sampai trauma sejarah itu terulang lagi. 

Pada level teknis, itu problem kita hari-hari ini. Di balik itu, saya curiga. Apakah berbagai polemik semacam ini sengaja diciptakan untuk menutupi suatu persoalan. Misalnya kondisi ekonomi yang makin hari makin memburuk.

Kita blak-blakan saja. Beberapa tahun terakhir, ekonomi nasional nyungsep. Di mana-mana kehidupan makin sulit. Kamu akar rumput makin melarat. Utang negara menggunung. Ditambah lagi persoalan Covid-19 yang penanganannya amburadul. 

Bahkan, hari-hari ini angka infeksi meningkat 1000 orang per hari. Kematian bukan lagi hal yang sakral. Tapi hanya menjadi sebatas angka. Orang menyebutnya angka kematian. Artinya, hak untuk hidup (right to live) dan hak atas kesehatan (right to health) tidak terpenuhi. Mangkrak.

Padahal, hak untuk hidup itu dalam studi HAM disebut Non-Derogable Right. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan dengan tidak ada usaha yang baik dalam mencegah pandemi, artinya membiarkan orang meninggal. Ini adalah salah satu jenis pelanggaran HAM. Dalam studi HAM, itu disebut pelanggaran HAM by omission.

Belum lagi gelombang pasang tenaga kerja asing yang membanjiri proyek-proyek besar itu di kala angka kemiskinan republik makin menjamur. Walaupun ditutup rapat. Publik sudah mencium aroma itu. Itu juga menimbulkan problem tersendiri. Menimbulkan kecemburuan. Ada ketidakadilan.

Kita tau. Yang namanya kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, itu hal-hal mendasar sebelum yang lain. Padahal, sebuah pemerintahan ada untuk mewujudkan paling tidak hal-hal mendasar itu. Tapi hasilnya nihil. Gagal total. Nah, supaya mata publik tidak tertuju pada lusinan kegagalan itu, maka dimunculkan polemik seperti yang kita hadapi hari-hari ini.

Jadi, mungkin itu problem di balik kericuhan demi kericuhan yang kita hadapi hari-hari ini. Jika semua uraian ini bisa kita resume menjadi satu kalimat. Maka bunyinya begini, “berbagai kericuhan itu adalah tanda bahwa keadilan belum tiba”.

Oleh: M. Khusnul Khuluq

M. Khusnul Khuluq
M. Khusnul Khuluq

Muhammad Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. Alumnus Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2015. Peraih The Asia Foundation Scholarship of Master Program on Syaria and Human Right Studies.

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment