Sepak Terjang Politik Kaum Santri di Indonesia

hari tani nasional

Modernis.co, Malang – Semua sepakat jika santri adalah orang-orang pilihan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, kiprah santri dan ulama seringkali ‘dikurung’ dalam pondok dan hak-haknya terbatas. Santri diminta hanya berbicara soal akhirat. Meninggalkan urusan dunia dan politik seakan-akan hanya untuk orang-orang bejat.

Kiprah santri dan  kaum dayah dalam meraih kemerdekaan Indonesia sebenarnya bukanlah kisah baru.

Sejarah Indonesia mencatat kiprah santri dan  lingkup pesantren dalam menciptakan kemajuan peradaban bangsa ini telah terbukti, namun keterlibatan santri pada politik juga bukan tanpa catatan yang wajib diperbaiki lebih baik lagi.

Dalam bukunya Islam dan Politik, Buya Syafii Maarif menjabarkan bagaimana santri terlibat dalam politik bangsa ini. Bahkan perannya terlihat jelas dari jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Meski demikian, beliau menyeroti kiprah santri dalam sejarah perpolitikan bangsa kita.

Adapun terminologi santri yang dimaksud Buya Syafii adalah mereka yang dibentuk dan berkembang dalam lingkungan kultural partai-partai dan organisasi-organisasi Islam sejak dekade kedua abad ke-29. Seperti Syarekat Islam (SI) Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), Al Irsyad, Nahdatul Ulama (NU), Al-Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Nahdatul Wathan (NW), Masyumi, Partai Muslimin Indonesia (Permusi), dan lainnya.

Politik Islam yang dijalankan pemerintahan dalam sejarah Indonesia sebelum merdeka, memberi suatu latar belakang perkembangan politik Islam dan terkhususnya pada santri pascakemerdekaan. Beberapa aspek politik Islam mengalami perubahan mendasar setelah kemerdekaan walaupun trauma dengan konsep penutupan semua peluang berkembangnya Islam sebagai sumber inpirasi kekuatan politik. Semula sebagai kebijaksanaan utama politik kolonial yang sampai saat ini masih sangat berpengaruh terhadap perpolitikan santri.

Berbeda dengan politik Islam kolonial, kebijaksanaan politik islam para penguasa pascakemerdekaan 1945, lebih dikembangkan untuk memobilisasi seluruh kekuatan massa termasuk ummat Islam yang secara statistik lebih 87% penduduk. Tujuan praktis yang hendak di capai ialah menjadikan penduduk itu sebagai modal dasar pembangunan yang sebagian besar untuk kepentingan negara.

Politik Islam pemerintah Indonesia merupakan bagian dari usaha untuk mengerahkan partisipasi seluruh warga negara terhadap tujuan pembangunan. Oleh karena pengalaman sejarah dan kuantitas umat, seringkali umat Islam menjadi sasaran utama bagi setiap kebijakan pemerintah yang pernah berkuasa di Indonesia.

Hal tersebut bukan saja karena jumlah pemeluk Islam yang mencapai 90%, akan tetapi juga karena watak ideologis melahirkan konflik sosial yang cukup serius. Suatu konflik ideologis yang mulai muncul sejak perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan. Latar belakang konflik tersebut kemudian pernah menyulut munculnya berbagai gerakaan politik radikal yang sempat menggoyahkan stabilitas bangsa.

Sejak Dekrit 5 juli 1959 yang menjadi tonggak Orde Lama (1959-1966) hingga tumbangnya Orde Baru (1966-1998). Kelompok-kelompok santri tersebut telah lumpuh secara politik dan ekonomi. Hal itu disebabkan tidak terlatihnya mereka untuk menjadi dewasa dalam percaturan perpolitikan nasional.

Masyumi sebagai federasi reformis dari beberapa kelompok di atas terlalu pendek usianya, alias bubar pada 1960 di usia bangsa yang relatif masih sangat pendek. Sehingga runtuhnya Masyumi belum berhasil membangun sebuah tradisi perpolitikan yang kokoh bagi pengikutnya. Namun, warisan moral politiknya tetap menghilhami sebagian anak cucunya sampai hari ini.

Baik masa orde lama maupun orde baru. Kedua rezim ini sama-sama berujung pada hirarki serta malapetaka sejarah yang mencakup permasalahan politik, ekonomi, dan moralitas. Dari Buya syafii, di kedua periode tersebut Pancasila bahkan memuliakan kepercayaan serta dipergunakan dalam banyak fenomena. Namun faktanya, Pancasila dan agama kerap dikesampingkan, dilecehkan, serta dikhianati pada perangai dan perbuatan.

Sebagai contoh, bahkan jika kedua rezim bertentangan dengan Muhammadiyah, temperamen politik kedua rezim tidak ada hubungannya dengan doktrin yang dikembangkan menggunakan kelompok tersebut.

Alhasil, dalam rangka menggulingkan rezim yang telah melahirkan otoritarianisme, pada tahun 1998 tradisi santri PP Muhammadiyah yang dipimpin oleh Amien Rais dan kekuasaan mahasiswa menggulingkan orde baru. Ajaran Al-Qur’an dalam rumusan amar makruf nahi munkar dianggap paling baik dipraktikkan saat itu oleh PP Muhammadiyah dan semua kekuatan lainnya.

Budaya politik otoriter tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengungkapkan gagasannya dengan cara lain. Oleh karena itu, baik orde lama maupun orde baru nepotisme feodal di akhir perjalanan masing-masing kekuasaan telah meninggalkan negara dengan ketidakstabilan politik yang serius.

Di sisi lain, sebelum dua rezim berakhir, Santri terbagi menjadi dua kelompok. Dalam menghadapi SK No. 5 Juli 1959, komunitas Santri terpecah menjadi dua gelombang, penentang dan pendukung.

Penentang dikeluarkan dari pemerintah dan mereka yang setuju dimasukkan dalam sistem. Ironisnya, Keppres yang umumnya didukung anggota DPR saat itu tidak sependapat dengan Presiden Soekarno tentang Rancangan Undang-Undang Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan akibatnya DPR dibubarkan.

Ini dianggap sebagai tindakan kediktatoran oleh Presiden Soekarno. Dan partai-partai politik yang ada saat itu hanya mencoba beradaptasi dengan budaya politik yang diktator. Seiring perjalanan politik negara, negara ini semakin kekurangan politisi dengan kenegarawanan.

Kelompok santri juga tidak bisa lepas dari arus yang masih mengkhawatirkan. Padahal santri sebenarnya sudah memiliki kekuatan yang sehat, jujur, moderat dan idealis. Three Terry yang berkecimpung di dunia politik terlihat sibuk dengan urusan politik yang sederhana.

Bahwasanya , belum terlambat bagi kelompok Santri untuk memperbaiki langkah politiknya dengan semangat memberikan yang terbaik untuk negara sejak awal. Jika melihat Al-Qur’an, dia menyarankan agar kelompok santri tidak terpecah-pecah. Pengalaman sejarah yang penuh tekanan berat di masa lalu seharusnya tidak menjadi ikon yang berlanjut hingga saat ini.

Hubungan antara Santri dan politik adalah sesuatu yang wajar, karena Islam sendiri tidak mengenal adanya pembatasan antara agama dan politik. Dengan kata lain tidak ada intuisi khusus dalam Islam yang hanya membahas masalah politik.

Oleh: Ervan Agus Rianto (Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UMM)

Redaksi
Redaksi

Mari narasikan fikiran-fikiran anda via website kami!

Bagikan di

Leave a Comment