Perkuat Konstitusi, Langkah Sehat Negara Tanpa Korupsi

Modernis.co, Malang – Pemerintahan memiliki hak untuk memimpin sebuah negara agar terbentuk masyarakat yang damai, adil, aman, dan sejahtera. Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan republik atau dipilih oleh rakyat. Pemerintahan Indonesia masuk dalam kategori republik konstitusional yang dimaksudkan adalah, presiden memegang kekuasaan negara dan pemimpin pemerintahan, namun dibatasi oleh konstitusi yang juga diawasi oleh parlemen (badan yang terbentuk dari wakil-wakil rakyat).

Wakil rakyat yang terbentuk mencakup lembaga legislatif, yudikatif dan kementerian yang bertugas mengawasi proses segala macam kegiatan dalam negara seperti, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sosial dan lain sebagainya. Hubungan antara pemerintah, menteri dan rakyat harus dijaga dengan baik,karena Nilai kepercayaan antara hubungan pemerintah dengan kementerian menggambarkan kondisi pemerintahan suatu negara.

Tindakan pidana yang dimaksud adalah korupsi yang dilakukan oleh menteri kelautandan perikanan dan menteri soisal, Din Syamsudin mantan Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia), mengkhawatirkan kesungguhan pemerintah terkait dana penanganan Covid-19 juga mengkritik presiden Jokowi karena tindakan pemberantasan korupsi yang kurang tegas dan serius dalam jajaran kabinetnya.

Mengutip dari CNN Indonesia (8/12), Din mengaku prihatin Juliari terseret kasus korupsi sebab pekan sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga terseret kasus suap terkait ekspor benur. ” Hal itu membuktikan bahwa Revolusi Mental yang didengung-dengungkan telah gagal, karena korupsi masih merajalela di tubuh pemerintah adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat, kala rakyat menderita karena Covid-19,

justru dana bantuan sosial yang menjadi hak rakyat dikorupsi pejabat,” kata Din dalam keterangan tertulis. Din mendukung KPK terus mengawasi penggunaan uang rakyat untuk bansos Covid-19. Ia khawatir ada penyelewengan lain yang belum terungkap.

Dimasa kepemimpinan Presiden Jokowi lembaga pemerintahan telah siap membawa Indonesia untuk maju menjadi negara yang lebih baik tetapi kondisi Covid-19 yang belum selesai dan permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Perikanan Kelautan dan Menteri Sosial menambah keresahan pemerintahan dan masyarakat.

Secara garis besar di tengah dampak Covid-19 yang masih meresahkan pemerintahan, tindakan ini menambah beban masyarakat yang tetap berjuang menghidupi keluarga kerabat agar dapat hidup sehat dan bahagia. Terutama bagi para peternak lobster karena hal ini sebagai sumber pendapatan utama.

Kebebasan peternak lobster dalam memasarkan produk sebagai sumber pendapatan tak semulus biasanya karena masalah korupsi ini, pekerjaan mereka seolah vacum dan hanya sekedar membela keadaan sebisanya.

Begitu pula dengan dana bantuan sosial yang bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat berpotensi terlibat positif Covid-19 juga disalahgunanakan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan negara tentunya harus memiliki pedoman dengan dasar yang kuat sehingga terbentuk undang-undang yang tegas, adil, dan fleksibel,

Melihat tindakan korupsi yang sudah tak terhingga setiap waktunya, salah satu aturan UU nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabiltas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang bermaksud memberi hak perlindungan bagi masyarakat yang terancam atau sangat berpotensi terkena dampak positif Covid-19 menjadi beban masyarakat kedua kalinya.

karena belum selesai masalah pandemi sudah muncul masalah korupsi dari hasil suap ekspor ilegal benur atau lobster.

Hukum atau aturan negara berupa undang-undang  yang bertanggung jawab mengatur segala aktivitas sosial masyarakat harus adil dan memiliki pedoman yang sesuai dengan dasar-dasar negara. Semakin terlihat berjalannya sistem undang-undang suatu negara, semakin terlihat pula bagaimana lembaga pemerintahan memberikan andilnya dalam memecahkan masalah, mengungkapkan ide dan menerima aspirasi masyrakat, dan gerakan sosial ekonomi lainnya.

Analisis Korupsi

Edhy Prabowo dan Juliari P. Batubara telah meninggalkan jejak pahit untuk pemerintahan Kabinet Indonesia maju. Karena dengan adanya tindakan korupsi yang masih menanggung amanah sebagai Menteri kelautan dan perikanan dan Menteri sosial membuat masa pemerintahan presiden ke-7 memberi bukti kurang siapnya mental sistem pemerintahan dalam suatu negara.

Hal ini dibuktikan ketika seorang Menteri melangsungkan ekspor ilegal benur atau lobster hingga mendapat komisi dari hasll suap terebut. Salah satu titik temu permasalahannya ketika menteri kelautan dan perikanan mengeluarkan peraturan Menteri KKP nomor 56 tahun 2016 tentang penangkapan lobster, yang melarang jual-beli benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram keluar negeri.

Sementara di era Edhy, aturan larangan ekspor lobster dicabut melalui Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Republik Indonesia membuka peluang terjadinya korupsi.

Ditambah lagi masalah dana bansos (bantuan sosial) berupa sembako yang diterima Juliari batubara sebesar 17M untuk penangan Covid-19 juga berupa paket sembako di kementerian sosial RI di tahun 2020 memiliki jumlah sebanyak 5.9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode disalahhgunakan untuk keperluan pribadi nya melalui rekan-rekannya.

Hal ini menunjukkan bagaimana tindakan Menteri yang memiliki jabatan itinggi dalam suatu negara tidak menjamin terhindar dari korupsi dan tindak pidana lainnya. Sehingga kasus-kasus serupa bermunculan dan akan semakin melebar karena terbukti dari Menteri yang tidak bisa menjaga tanggung jawab dan amanah nya akan berdampak pada elemen masyarakakat.

Tindakan-tindakan terkait Korupsi

Tidak ada tindakan lebih lanjut dari presiden terhadap masalah korupsi yang dilakukan oleh menterinya membuat masalah menyebar, menumpuk, dan berpotensi dampak buruk yang berkepanjangan. Ditengah COVID-19 Permasalahan belum selesai dengan mengutamakan dana kesehatan dan keselamatan rakyat malah dijadikan dana korupsi oleh pejabat, inilah yang dimaksud dengan kurang tegasnya suatu hukum dalam negara.

Pemerintah harus bertindak cepat atas apa yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau Edhy Prabowo, Juliari P. Batubara. Sampai saat ini pergerakan dari tim Komisi pemberantas korupsi (KPK)sangat bagus dan cepat, penyidik tidak memandang siapa dan apa jabatan nya, tim KPK menunjukkan keadilan dan ketegasannya bagi siapa yang melanggar tetap akan dtindaklanjuti.

Prabowo Subianto sebagai guru dari Edhy Prabowo yang saling mendukung dalam setiap pergerakan organisasinya tidak mengira akan terjadi hal sedemikian rupa. Adapun tindakan yang dilakukan oleh presiden Jokowi yaitu memposisikan Syahrul Yasin dari Menteri Pertanian untuk dijadikan pengganti dari menteri Kelautan dan Perikanan, seperti halnya Menteri PMK Muhadjir Effendi sebagai pengganti sementara Menteri sosial. Dari undang-undang prosedur ekspor khususnya di bidang perikanan juga harus sesuai seperti apa yang di tulis dalam aturan yang tidak menang sendiri tapi juga menimbang pihak lain.

Oleh : M. Naufal Rahman (Mahasiswa Hukum Keluarga Islam-FAI-UMM)

Redaksi
Redaksi

Mari narasikan fikiran-fikiran anda via website kami!

Bagikan di

Leave a Comment