Peran Pemerintah dan BI dalam Menghadapi Inflasi di Masa Pandemi

Modernis.co, Malang – Pandemi membuat keadaan ekonomi menjadi tidak stabil sehingga mendorong terjadinya inflasi. Terjadi lonjakan permintaan secara cepat dalam perekonomian yang melebihi kuota produksi barang dan jasa sehingga hal ini memunculkan kenaikan harga barang dan jasa yang ada di pasar. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus bersinergi untuk menghadapi hal ini untuk menjamin kestabilan harga dan terjaganya daya beli masyarakat.

Berdasarkan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada tanggal 11 Februari 2021 pemerintah dan Bank Indonesia menyetujui lima strategi untuk mengendalikan hal ini. Pertama, menstabilkan inflasi kelompok bahan pangan yang bergejolak dalam kisaran 3,0%-5,0%. Melalui penguatan empat tonggak diantaranya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Kedua, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan pengendalian inflasi. Melalui pengadaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan tema bahasan, mendorong peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui optimalisasi digital dengan tujuan memulihkan ekonomi dan mencapai stabilitas harga pangan. Ketiga, memperkuat kegiatan gabungan antar lembaga dengan sokongan pemerintah daerah.

Keempat, memperkuat ketahanan pangan nasional. Cara yang dilakukan dengan meningkatkan produksi melalui program food estate dan menjaga distribusi melalui optimalisasi infrastruktur serta upaya penanganan bencana alam. Kelima, menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah. Tujuannya untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga serta mendukung aktualisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah berfokus pada beberapa hal. Bantuan pada sektor tenaga kerja dan rumah tangga dalam bentuk job retention scheme, unemployment insurance, direct cash payment, dan relaksasi pajak. Sektor kesehatan dan bisnis yang terdampak tidak luput untuk diberi bantuan. Pemerintah daerah diberi suntikan dana agar bisa memberikan fasilitas kesehatan yang memadai bagi warganya.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dibagi menjadi tiga periode. Pertama, pada tahun 2020 bersifat extraordinary dan reopening. Kedua, pada tahun 2021-2022 berfokus pada recovery dan reformasi, dengan implementasi program vaksinasi dan akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketiga, pada tahun 2023 berfokus pada kebijakan konsolidasi fiskal melalui pendisiplinan untuk keberlanjutan jangka panjang.

Kebijakan fiskal yang fleksibel diperlukan untuk menghadapi pandemi saat ini. Fleksibilitas anggaran pada koridor sewajarnya dan tidak meningkatkan belanja pemerintah secara keseluruhan menjadi solusinya. Pada masa ini terjadi peningkatan defisit anggaran namun hal tersebut difokuskan untuk penyelamatan nyawa masyarakat, pemulihan ekonomi, dan penguatan fondasi ekonomi.

Beberapa kebijakan moneter dilakukan oleh BI. Pertama, pada periode Bulan Februari- September 2020. BI menerapkan bauran kebijakan dalam rangka mitigasi akibat pandemi terhadap perekonomian dan mendorong program PEN. BI melakukan koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menentukan kebijakan lanjutan dan menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan serta mewujudkan PEN.

Kedua, BI melakukan pemotongan suku bunga. BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) diturunkan sebesar 100 basis poin (bps) menjadi 4,00%, dimana kebijakan ini dilakukan selama 4 bulan yakni Februari, Maret, Juni, dan Juli Tahun 2020 dengan setiap bulannya sebesar 25 bps. Keputusan ini sejalan dengan perkiraan inflasi yang rendah, menjaga kestabilan eksternal, dan langkah mendorong pemulihan ekonomi pada masa pandemi.

Ketiga, BI meneruskan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan intensitas kebijakan triple intervention di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Beharga Negara (SBN) dari pasar sekunder. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing (valas) diturunkan serta memperluas transaksi bagi investor jenis underlying untuk melindungi nilai atas kepemilikan rupiah.

Keempat, BI melakukan perluasan instrumen dan transaksi di pasar uang dan valas. Melalui penyediaan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah. Instrumen tersebut diantaranya transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), transaksi swap valas, dan menyediakan term repo untuk kebutuhan perbankan.

Bersamaan dengan hal ini operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah juga diperkuat. Melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA).

Instrumen term deposit valas ikut diperkuat. Hal ini mendorong pihak perbankan melakukan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valas dan meneruskan pengokohan strategi operasi moneter. BI ikut andil dalam pengembangan instrumen pasar uang dengan tujuan menunjang pembiayaan korporasi dan UMKM yang searah dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kelima, BI menjaga ketersediaan likuiditas bagi pembiayaan kredit perbankan dan mempercepat upaya PEN. Langkah yang diambil diantaranya melalui pembelian obligasi pemerintah, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, swap valas, dan melakukan penurunan terhadap GWM rupiah. Ekspansi moneter dengan mempercepat stimulus fiskal diperkuat oleh BI. Pendanaan APBN 2020 dibantu dengan pembelian SBN di pasar perdana.

Pada kebijakan makroprudensial BI melalui kebijakan akomodatif yang searah dengan bauran kebijakan nasional memberikan tambahan pelonggaran terhadap GWM rupiah sebesar 50 bps. Hal ini diperuntukkan bagi bank yang memberikan kredit UMKM dan ekspor impor. Kredit non-UMKM juga diberi tambahan pelonggaran untuk sektor yang mendapat prioritas pada program PEN mulai 31 Desember 2020 hingga 30 Juni 2021.

Kebijakan makroprudensial memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mencegah risiko yang dapat berdampak pada suatu perekonomian secara menyeluruh. BI menurunkan sempadan down payment yang awalnya 5%-10% menjadi 0%. Hal ini digunakan untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang dibeli  berdasarkan wawasan lingkungan serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Upaya maksimal dilakukan pemerintah dan BI melalui penerapan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi. Menjaga tatanan ekonomi di kondisi ini bukan perkara mudah. Perwujudan untuk menjaga kestabilan ekonomi juga perlu mendapatkan dorongan dari masyarakat. Patuh pada protokol kesehatan yang dibuat pemerintah menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan keadaan Indonesia yang lebih baik.

Oleh: Rani Kurniawati (Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang)

editor
editor

salam hangat

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment