Pentingnya Pengukuran Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Modernis.co, Malang – Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa wilayah terbagi dari 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing provinsi terbagi lagi menjadi beberapa wilayah kota dan kabupaten yang merupakan gabungan dari beberapa desa.

Desa merupakan bagian terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa yaitu terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan Desa memiliki peran penting dalam otonomi daerah. Sebagai upaya dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa, maka pemerintah memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk dapat digunakan dalam mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tata Kelola pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dari pengelolaan keuangan desa melalui penilaian kinerja dan laporan keuangan desa.  Pendanaan desa dikelola dengan baik jika menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan desa seperti yang tercantum dalam Peraturan Mentri Nomor 113 tahun 2014, yaitu transparansi, bertanggung jawab, berpartisipasi, dan dilakukan secara teratur dan disiplin anggaran.

Adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

Kekuatan administrasi keuangan rakyat di dalam kendali oleh pemimpin rakyat, tetapi dalam implementasinya, kekuasaan sebagian diratifikasi untuk para pemimpin desa sehingga implementasi manajemen keuangan dibuat bersama oleh kepala desa dan implementasi teknis dari implementasi teknis manajemen keuangan desa (PTPKD).

Dalam siklus manajemen keuangan masyarakat, tanggung jawab kepala desa dan tugas sebagian disajikan dalam pelaksanaan teknis administrasi keuangan rakyat. PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala bagian dan bendahara desa.

Pemerintah memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai kepada desa untuk digunakan dalam mengembangan potensi desa yang ada dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk membantu mengelola dan memperbaiki kinerja pemerintahan. Pengukuran kinerja perlu dilakukan guna menilai keefektifan laporan keuangan serta untuk mengevaluasi laporan keuangan tersebut. Kinerja laporan keuangan pemerintah desa dapat membantu kepala desa untuk mengambil keputusan untuk menggunakan dana APBDes dengan baik yang telah disediakan oleh pemerintah pusat.

Desa mempunyai tujuan atau sasaran yang harus dicapai sehingga desa harus memahami proses penyelenggaraan Anggaran dan Pendapatan Desa (APB Desa). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Rencana keuangan tahunan untuk pemerintah desa disiapkan dalam APBD. Struktur APBD terdiri dari pendapatan dari desa, pembelian rakyat dan pembiayaan rakyat. Implementasi APBD mencakup implementasi berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun, baik pendapatan maupun kegiatan penerimaan pendapatan dan pengeluaran dan kegiatan pembiayaan.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya kepala desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkannya. Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan tentang implementasi-implementasi APB Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota setelah akhir tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

Manajemen desa harus membuka ruang yang luas untuk peran aktif masyarakat. Tujuan utama menginformasikannya adalah bahwa sebesar mungkin orang-orang mengalami berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan dan implementasi APB Desa.

Selanjutnya diperlukan pengawasan atas penyelenggaraan yaitu dengan tujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Desa dapat berfungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan perundang-undangan.

Oleh : Prita Nordianti, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

editor
editor

salam hangat

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment