Pembangunan Fasilitas Publik Sebagai Bentuk Transformasi Konflik Pada IKN

Modernis.co, Malang – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara secara resmi telah disahkan dan tertulis pada undang-undang nomor 3 tahun 2022. Pembangunan ini membutuhkan total 262.831 hektare lahan untuk membangun 3 wilayah perencanaan, yaitu Kawasan Pengembangan IKN (KP IKN), Kawasan IKN (KIKN), Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Lahan yang digunakan untuk pembangunan ini sebagian merupakan tanah yang dikuasai oleh negara dan sebagiannya lagi merupakan tanah milik masyarakat suku setempat yang telah mereka tempati secara turun temurun.

Rencana perpindahan yang terkesan mendadak memperbesar potensi konflik yang akan terjadi di IKN salah satu penyebabnya ialah partisipasi masyarakat yang tidak maksimal dibuktikan dengan dari 21 komunitas masyarakat yang berada di wilayah IKN hanya 2 komunitas saja yang dilibatkan dalam proses pembangunan.

Pembangunan di suatu daerah seharusnya memperhatikan kepentingan dan keterlibatan masyarakat untuk berperan serta baik langsung maupun tidak langsung agar pembangunan yang sedang berjalan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun pada kenyataannya, banyak pembangunan yang malah merugikan masyarakat setempat karena kurangnya persiapan yang matang dari pemerintah daerah dalam menganalisa kebutuhan dan kondisi daerahnya. Seperti pada pembangunan ibu kota negara baru IKN.

Seiring berjalannya pembangunan IKN, masyarakat desa setempat semakin mengeluhkan terkait kondisi pembangunan IKN yang perlahan mulai menggeser lahan lahan perkebunan milik mereka yang telah digarap secara turun temurun dan menjadi mata pencaharian utama bagi mereka. Lahan yang mereka maksud bukanlah lahan ilegal yang sembarangan mereka tempati, namun lahan yang telah berstatus segel atas nama mereka yang telah diketahui oleh pemerintah desa setempat.

Hal inilah yang kemudian berpotensi untuk menimbulkan konflik antara proyek pembangunan pemerintah dengan masyarakat desa setempat, oleh karena itu sesegera mungkin diperlukan adanya transformasi konflik sebelum permasalahan ini semakin besar.

Akar dari permasalahan ini adalah kekhawatiran masyarakat setempat jika lahan mereka tergusur dan akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka karena lahan tersebut menjadi sumber utama perekonomian yang mereka miliki. Pembangunan fasilitas masyarakat dapat menjadi salah satu opsi untuk mentransformasi konflik ini agar konflik antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi sesuatu yang positif dan berguna bagi seluruh masyarakat.

Karena pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat memegang peranan penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional hingga daerah, mengurangi jumlah pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini lahan-lahan masyarakat yang telah terdampak diharapkan dapat dibangun dengan baik agar menjadi fasilitas umum yang nantinya akan memberi keuntungan kepada masyarakat dan dapat menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat yang terdampak.

Salah satu contohnya adalah pembangunan pusat perbelanjaan atau pasar dimana nantinya masyarakat dapat melakukan kegiatan jual beli, kegiatan tersebut dapat mendorong kondisi perekonomian masyarakat suku sekitar IKN dan diharapkan dapat menggantikan mata pencaharian mereka yang sebelumnya telah tergeser akibat proyek pembangunan.

Selain itu saat ini tidak sedikit masyarakat yang berasal dari luar IKN mengunjungi wilayah IKN untuk melihat wajah calon ibu kota baru dan melihat perkembangannya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar IKN dengan membuka toko souvenir atau tempat makan untuk memfasilitasi para pengunjung yang datang. Hal tersebut dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat namun tentu saja untuk merealisasikannya masyarakat membutuhkan dukungan dari pemerintah dengan menyediakan lahan yang memadai.

Pembangunan fasilitas publik ini nantinya diharapkan dapat menjembatani potensi konflik yang terjadi antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat sekitar agar masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari pembangunan IKN.

Oleh: Nabila Ima Mitha (Mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang)

Redaksi
Redaksi

Mari narasikan fikiran-fikiran anda via website kami!

Leave a Comment