PC IMM Bima Gelar DIskusi Online Pilkada di Tengah Pandemic

Modernis.co, Bima – PC IMM Bima menggelar diskusi online bersama KPU Kabupaten Bima, Bawaslu Kabupaten Bima dan DPP Forum Mahasiswa Pascasarjana (FORMAPSI) Indonesia, Jumat (22/05/2020).

Acara ini diikuti oleh Imran, S.Pd.I.,S.H yang mewakili KPU Kabupaten Bima, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah, S.H dan DPP FORMAPSI Indonesia Harmoko, S.H sebagai Bidang Hukum dan HAM.

Meski dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, Ketua Umum PC IMM Bima mengatakan, pemanfaatan teknologi sangat membantu menghidupkan budaya diskusi di kalangan kader IMM saat ini.

 “Tentunya budaya diskusi harus terus dihidupkan walaupun dalam kondisi-kondisi sulit seperti sakarang,”terangnya.

Dengan mengusung tema “Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada 2020”, diskusi tersebut mengangkat banyak sekali pembahasan yang diungkapkan masing-masing pemateri.

Seperti yang disampaikan oleh ketua Bawaslu Abdullah bahwa penyelenggaraan pilkada bagaimanapun situasi dan kondisinya harus siap untuk dilaksanakan.

“Bawaslu menopang tanggung jawab besar mewujudkan keadilan dalam pilkada serentak kali ini. Bawaslu juga sudah mempersiapkan berbagai mekanisme sebagai upaya pencegahan segala bentuk pelanggaran,” katanya.

Sementara Imran dari KPU Kabupaten Bima mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak masih harus dipersiapkan berbagai pihak terkait.

“KPU saat ini dihadapkan dengan kondisi luar biasa berbeda dengan kondisi pilkada tahun-tahun sebelumnya, sehiingga perlu persiapan-persiapan,”katanya.

Harmoko, S.H selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP FORMAPSI Indonesia memandang bahwa pelaksanaan pilkada 2020 ini dilaksanakan dalam keadaan dilematis.

“Pelaksanaan pilkada tidak hanya berbicara persoalan pemberian hak suara oleh rakyat, pilkada 2020 ini juga harus diperhatikan juga dari aspek insfratruktur penyelenggaraan pilkada itu sendiri,”katanya.

Sementara Ketua IMM Cabang Bima menekankan bahwa mekanisme pemilu harus terstruktur dan tersistematis agar menghindari pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi.

“Tentunya harus ditekankan kembali bahwa pilkada serentak bukan hanya persoalan mencoblos surat suara melainkan memiliki mekanisme panjang dalam proses pelaksaaannya sehingga pemimpin yang dilahirkan adalah pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” tutupnya.

editor
editor

salam hangat

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment