Pandangan ISMEI terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja

Modernis.co, Banten – “Ada Potensi Konflik Agraria dari Peluang Penyalahgunaan Pasal dalam UU Omnibus Law Terkait Dalil Percepatan Investasi”

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang pada tanggal 5 oktober 2020 kemarin telah disahkan menjadi Undang Undang melalui rapat paripurna DPR RI. Ada 11 klaster yang diatur dalam Undang Undang Omnibus Law diantaranya : Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenaga Kerjaan, Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan Sangsi, pengadaan lahan, Investasi dan proyek pemerintahan serta Kawasan ekonomi.

Pada dasarnya Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan Undang undang untuk mempermudah Investasi masuk keindonesia menurut pemerintah, dengan kondisi pandemik seperti ini diperlukan undang undang yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri, maka dengan dalih tersebut digodoklah RUU Omnibuslaw yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam perencanaan Undang Undang Omnibus Law ini telah banyak menerima penolakan dari masyarakat khusunya kaum buruh, dimana didalam draft Omnibus Law dianggap merugikan teman teman dari buruh dan dianggap menghilangkan hak hak mereka.

Namun dalam Undang Undang Omnibus Law ini ada hal yang lebih urgent.Kita perlu mengkaji lebih dalam lagi tujuan dari dibentuknya Omnibus law ini, dimana UU CIPTAKER ini bertujuan untuk melanggengkan ekploitasi sumber daya alam ultra neoliberal. Sebagaimana diketahui bahwa omnibus law pada intinya adalah regulasi dalam rangka melanggengkan eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang batubara, energi fosil, dan perkebunanan, dengan berbagai insentif usaha dan facilitas dalam rangka menopang ekonomi dan kekuasaan oligarki politik Indonesia saat ini.

Mengingat sumber daya alam tambang batubara, fosil, mineral, dan perkebunan sawit adalah sumber keuangan utama kekuasaan Indonesia saat ini. Dalam pernayataan salah sartu ormas besar negeri ini beberapa saat lalu yang ikut mengawasi proses RUU Omnibus law ini sebelum disahkan jadi UU, ada Fakta yang dikemukakan dalam rilis resminya yakni di bidang pertanahan dan kehutanan.Di lapangan, “konflik pemanfaatan tanah dan hutan menunjukkan angka yang paling tinggi.

Data yang dihimpun oleh KPA, Komnas HAM, maupun KSP menunjukkan bukan hanya konflik yang hingga saat ini hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan tetapi juga kriminalisasi penghuni-penghuni tanah dan hutan sebelum penetapan lokasi investasi, manipulasi dalam penetapan tata ruang seperti yang terjadi di Riau yang Perdanya telah dicabut MA, ataupun suap/peras perizinan untuk memperluas tanaman kebun sawit di luar lokasi izin (KPK, 2016)”.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan di lapangan seperti konflik tanah/kawasan hutan dan lambat maupun tingginya biaya pengurusan izin, mempunyai akar persoalan struktural dan politik yang sangat dalam dan selama ini oleh perusahaan-perusahaan hitam untuk menutupi biaya transaksi yang harus ditanggung disikapi dengan mengabaikan pembayaran pajak maupun PNBP antara lain dengan cara memperluas usaha berbasis tanah ke dalam lokasi-lokasi ilegal, termasuk dan terutama untuk kebun sawit dan tambang di lokasi-lokasi kawasan konservasi dan hutan lindung, yang pada gilirannya menjadi sumber bencana. Lanjut dalam rilis resmi tersebut Di lapangan menyatakan bahwa, semua investasi berbasis tanah/kawasan hutan, sesungguhnya berkontestasi satu dengan yang lain.

Benar bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi, tetapi di balik “tata ruang fisik” yang seharusnya menjadi penentu lokasi-lokasi izin faktanya dapat dinegosiasikan. KPK dalam studinya pada 2016 menemukan jutaan hektar kebun sawit bukan hanya di dalam kawasan hutan tetapi juga di lokasi izin-izin lain. Hal demikian itu dikonfirmasi oleh hasil Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (TPKSP).

Pada saat PTKSP presentasi di KPK tahun lalu ditampilkan besarnya tumpang tindih perizinan di semua pulau-pulau besar di Indonesia, antara 30-40 persen dengan luas wilayah. Hal itu jelas-jelas bukan hanya menjadi hambatan investasi, tetapi juga konflik maupun kriminalisasi masyarakat adat dan lokal di lokasi-lokasi itu.Undang-undang dan kebijakan lainnya, dari penambangan hingga pertanian, juga berisiko menimbulkan efek spillover negatif bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, Lahan adalah syarat utama dalam hal Investasi. ketersediaan lahan menjadi acuan utama bagi investor untuk berinvestasi dan ini menjadi kendala utama di indonesia karena kebanyakan lahan yang tersedia di Indonesia tidak memiliki sertifikat, Tapi Pada Periode Sebelumnya, Program Pemerintahan Presiden Joko Widodo dari segi Ke Agrariaan telah membuat dan memberikan ratusan hingga ribuan sertifikat tanah secara gratis kepada hampir setiap masyarakat sebagai pemilik tanah tersebut, bagai sebuah mata rantai yang tak terpisah dengan persoalan lahan untuk investasi yang dimaksud dari UU CIPTAKER ini.

Dari ulasan ini semua kita bisa bersasumsi sementara bahwa Undang Undang Omnibus Law ini bisa jadi ada indikasi tertentu yang telah disiapkan oleh pemerintah sejak awal dan ini juga bisa jadi pasal titipan dalam Undang undang Omnibus Law ini, kebenaran terkait ini hanya Pemerintah yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat yang kurang mendapatkan informasi.

RUU pertanahan yang kemarin sempat ramai ditolak pada tahun 2019 lalu dan disepakati oleh anggota dewan untuk tidak dibahas dalam prolegnas, namun kini dimasukkan lago dalam pasal di Undang Undang Omnibus Law, dan parahnya kita terlalu fokus pada permasalahan Ketenaga kerjaan sehingga melupakan sektor hulu dari permasalahan UU CIPTAKER ini, sehingga pasal yang mengatur soal ke agrariaan dalam UU Omnibus Law yang bisa berpotensi merugikan masyarakat dari segi kepemilikan lahan,tanah adat, hutan lindung dan lainnya ini bisa lolos dengan kurangnya perhatian dan pengawasan oleh publik.

Pembangunan berbasis agraria di sektor pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pesisir-kelautan, properti dan infrastruktur menjadi bagian dari sasaran UU Omnibus Law ini. Dengan begitu, UU Omnibus Law tidak hanya akan berdampak buruk pada nasib buruh di Indonesia tapi UU Omnibus Law CIPTAKER ini juga akan membahayakan bangunan sendi-sendi ekonomi kerakyatan, jaminan hak atas tanah dan keamanan wilayah hidup dari petani, masyarakat adat, buruh tani/kebun, nelayan, perempuan, masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan.

Dimana hak penggunaan lahan bisa sampai 90 tahun lamanya, dan setelah itu bisa berpotensi dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Jika ini terjadi berarti hak milik masyarakat bisa sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dan atau Investor raksasa dengan Dalil Percepatan Investasi.

Dari segi kewenangan Lembaga Negara dalam hal ini Fungsi DPR RI juga ada indikasi RUU Cipta Lapangan Kerja ini (RUU Omnibus Law) terkesan mengenyampingkan bahkan menghilangkan kewenangan DPR sebagai lembaga legislasi. Karena dari 11 Klaster dan Sub Klaster yang termaktub dalam UU CIPTAKER ini, hampir semua aturan turunannya ditentukan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Jadi ini terkesan bahwa UU sebagai produk legislasi bersama antara Pemerintah dan DPR hanya cukup digantikan dengan PP. Ini bahaya jika kekuasaan eksekutif sebegitu besar, peran daerah pun sangat terbatas dan terkesan kembali ke zaman centralistik.

Jika kuasa eksekutif di tataran pusat sebegitu besarnya, inilah yang akan menjadi potensi eksekutif bisa melakukan apa saja untuk mempercepat laju investasi tanpa harus melalui persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Ini sangat bahaya, pasal-pasal Omnibus law jika dipergunakan salah khususnya dalam aspek agraria. Rakyat Indonesia bisa menjadi penumpang di Tanah Airnya sendiri akibat investasi yang tak terkontrol. Pembangunan tanpa pembahasan dan persetujuan bersama apalagi tanpa pengawasan sangat bahaya efeknya.

Jika dalih utama pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada saat pandemic ini adalah dengan Undang Undang Omnibus law untuk memacu pertumbuhan Investasi dalam negeri, bagi kami ini bukan satu satunya PR yang harus dikerjakan oleh pemerintahan sekarang tapi bagaimana kita bisa bebas dari virus yang melanda negeri kita saat ini dan selanjutnya pemerintah harus fokus pada pembayaran Hutang yang telah melilit negeri kita (Pemerintah dan BUMN) .

Atas dasar ini kami dari Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Menghimbau kepada kawan kawan Mahasiswa Ekonomi Se Indonesia dan Seluruh Element Mahasiswa lainnya Untuk jangan terlena dengan satu Isu saja perihal dampak UU CIPTAKER ini, Kita harus mengkaji Omnibus Law ini secara menyeluruh, karena jika benar dalam pandangan kami ada Indikasi potensi akan terjadi Penyerobotan lahan melalui penyalahgunaan pasal di UU CIPTAKER ini , maka hal ini bisa merusak tatanan ekonomi dan hajat hidup orang banyak, yang dimana telah kita ketahui bersama, beberapa terakhir ini banyak kasus tentang konflik keagrariaan entah itu penyerobotan lahan baik itu oleh pemerintah ataupun swasta maupun masalah konflik keagrariaan lainnya yang terkadang bisa menjadi pemicu konflik berdarah. Ini sebagai contoh yang jadi pelajaran bagi kita semua terkhusus Pemerintah agar hati hati soal Aturan main ke agrariaan.

Sebagai saran dan masukan untuk pemerintah dan DPR

  1. Dilihat dari kerangka fikir dan maksud serta tujuan dari UU Cipta Lapangan Kerja ini sangat baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, tapi ada beberapa pasal dan point didalamnya yang memang dianggap merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas Kemitraan sesama lembaga negara, untuk itu perlu UU ini dibatalkan jika jalan pembatalannya masih ada dan setelah itu di kembalikan kepemerintah untuk diperbaiki kembali dan melibatkan semua refresentasi komponen masyarakat yang bersinggungan langsung dengan UU Cipta Lapangan Kerja ini. Pembahasan dan Penyusunannyapun tak usah buru buru karena harus selektif dalam memasukkan pasal dan point perpointnya.
  2. Dari berbagai diskusi dan seminar seminar terkait Pro Kontra baik pada saat masih RUU maupun setelah diketok jdi UU Ciptaker ini, Tujuan utamanya adalah menggenjot Investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai terget dikala penyusunan omnibus law saat itu. Tetapi harus dipahami, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi selain investasi ada hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah jika hendak menggenjot Pertumbuhan Ekonomi kita yakni dengan meningkatkan sektor sektor yang mempengaruhi konsumsi dalam hal ini konsumsi rumah tangga, pengurangan belanja pemerintah dan meningkatkan ekspor.
  3. UU CIPTAKER ini perlu memfokuskan arah Industrialisasinya untuk tiap wilayah dengan tetap memperhatikan aspek agraria yang tidak berpotensi menjadi konflik kepemilikan dengan masyarakat maupun adat, aspek lingkungan dan aspek lainnya jika hendak ingin memajukan sektor sektor Industri dalam Negeri beserta dorongan pemerintah untuk meningkatkan jumlah pelaku Home Industri sebagai penyedia komponen pendukung industri besar. Ini solusi agar bisa mewujudkan Kolaborasi Industri Besar dan Industri Kecil Mikro dalam upaya mengembangkan sektor Industri Dalam Negeri dan Penciptaan Lapangan Kerja baru di daerah daerah.
  4. Sesuai Arahan Presiden untuk memfokuskan semua program kerja kementerian/lembaga sebagai upaya serius dalam masa Pandemi Covid-19 ini, Alangkah Tak elok rasanya ketika UU ini di tetapkan dan diterapkan dulu apalagi masih banyak penolakan.
  5. Jika pemerintah tetap bersikukuh bahwa UU Ciptaker ini sudah final dan harus segera di eksekusi, karena UU Ciptaker ini adalah inisiasi dari Kemenko Perekonomian,maka pihak dari kemenko perekonomian lakukanlah sosialisasi dan buka forum diskusi bersama dan mencari dan membuat regulasi turunan sebagai counter dari pasal pasal yang di anggap bisa berpotensi merugikan buruh dan masyarakat pada umumnya. Karena pada dasaranya masyarakat luas berhak tahu dan pemerintah wajib memberikan akses untuk itu semua (pasal 28F UUD 1945 dan Azas Keterbukaan, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011).

Oleh : (Wahyu BP ISMEI 2018-2020)

editor
editor

salam hangat

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment