Omnibus Law, Undang-Undang Tanpa Legitimasi

Modernis.co, Surabaya – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau omnibus law resmi disahkan oleh DPR RI pada 05/10/2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Sidang rapat paripurna yang dihadiri sejumlah wakil rakyat secara mayoritas menyepakati adanya undang-udang cipta kerja atau omnibus law yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo saat pidato pertamanya sebagai presiden terpilih untuk kali kedua.

Puan Maharani, selaku Ketua DPR RI terpilih secara sigap merespon usulan ini dan memimpin lansung sidang parpurna DPR RI dan secara resmi menghasilkan omnibus law yang nantinya diproyeksikan sebagai payung hukum investasi dan cipta kerja demi kelansungan ekonomi Negara dan rakyat yang sejahtera.

Namun usulan ini ternyata menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan, baik ormas, organisasi kepemudaan, aktivis mahasiswa hingga praktisi dan pakar hukum beramai-ramai menolak karena dianggap menyalahi konstitusi Negara dan tidak memihak pada kepentingan masyarakat Indonesia secara luas. Ditambah lagi dengan sejumlah pasal yang kontroversi di dalam draf omnibus law.

Sehingga omnibus law dikecam menjadi produk hukum yang gagal sehingga perlu peninjauan dan kajian akademik yang matang agar tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat dikemudian hari.Akan tetapi, kecaman ini berlalu begitu saja tanpa mendapatkan respon apa-apa dari wakil rakyat yang duduk di kursi senayan sana.

Di atas di kursi-kursi parlemen yang mereka duduki memilih untuk melanjutkan pembahasan omnibus law hingga disahkan sebagai Undang-Undang pada tanggal 5 Oktober 2020. Banyak tokoh bangsa, ormas, OKP, buruh hingga kelompok aktivis mahasiswa beramai-ramai mengecam tindakan semena-mena DPR dalam mengesahkan Omnibus Law atau RUU Ciptaker. Semua elemen tersebut bersepakat bahwasanya ketika RUU Ciptaker disahkan sebagai Undang-Undang adalah bentuk penghianatan nyata oleh wakilnya sendiri diparlemen.

Meskipun dalih pemerintah mengatakan bahwa omnibus law dibuat untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini berbelit dan memperlambat laju ekonomi, membangun ekosistem kerja yang lebih baik dan singkronisasi regulasi yang mengayomi kepentingan nasional. Namun pada kenyataannya, banyak pihak yang menolak pengesahan ini dengan alasan bahwa rancangan ini masih cacat dan perlu telaah lebih mendalam dampak hukum dan sosiologisnya akan seperti apa kedepannya.

Kajian akademiknya juga tidak pernah terpublikasikan, dan uji kelayakan omnibus law masih sangat minim menyentuh aspek-aspek yang subtansi dari kacamata ilmu hukum. Menurut Margarito, salah satu pakar hukum tatanegara di Indonesia mengatakan masalah utama omnibus law adalah memuat berbagai hukum yang akan menggugurkan udang-udang yang lain. Padahal dalam teori ilmu hukum harus ada Undang-Undang Baru yang dibuat ketika ingin menghapuskan Undang-Undang yang lama.

Tidak berhenti sampai disitu saja, masalah lainnya adalah omnibus law menurut Margarito adalah tidak memberikan kepastian hukum, sehingga suatu ketika bisa jadi dalam waktu tertentu omnibus law bisa dijadikan sebagai landasan hukum dan bisa juga menggunakan hukum yang lain.
Sehingga patut dipertanyakan, hal apa yang mendorong DPR RI nekat mengesahkan Undang-Undang ini? Bahkan dalam salah satu video sidang paripurna terlihat beberapa anggota DPR tidak diberikan kesempatan bicara hingga walk out begitu saja.

Pandemi dan Ancaman Krisis

Mungkin alasan mengapa omnibus law disahkan dalam jangka waktu yang sangat singkat menurut pemerintah adalah agar percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi bisa berjalan cepat. Karena ancaman krisis sudah berada di depan mata sehingga pemerintah haru bergerak cepat agar negara tidak mengalami resesi seperti yang dialami oleh negara-negara besar yang terdampak pandemi Covid-19. Sebagaimana yang disampaikan presiden Joko Widodo bahwa omnibus law adalah rancangan undang-undang yang dibuat untuk mempercepat laju ekonomi melalui penguatan investasi, pemberdayaan UMKM dan kultur kerja yang baik.

Menurut pemerintah omnibus law adalah produk hukum yang sangat dibutuhkan untuk mencapai akselerasi ekonomi agar tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, Puan Maharani beserta kolenganya bergerak cepat agar omnibus law bisa diselesaikan secepat mungkin demi menwujudkan laju ekonomi yang selama ini terkenal lamban bertumbuh di Indonesia. Namun anggapan ini tidak sepenuhnya benar adanya, banyak pakar yang menilai justru omnibus law akan memberikan ketidakpastian hukum, ekonomi dan sosial pada rakyat Indonesia.

Soal ketidakpastian hukum jelas akan didapatkan karena omnibus law bukan satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia. Apalagi uji kelayakan omnibus law tidak pernah terealisasi sehingga untuk menciptakan harmonisasi hukum akan mengalami kesulitan. Disamping itu, penerapan omnibus law bertentangan dengan sistem hukum yang sedari dulu disepakati bahwa sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem civil law. Sehingga akan terjadi benturan hukum karena hukum yang ada di omnibus law tidak terlegitimasi secara konstitusional sedangkan hukum yang lama sudah dilegitimasi dan sah digunakan sebagai undang-undang.

Secara ekonomi, yang paling merasakan dampaknya adalah kelompok buruh yang berkerja di perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta. Beberapa pihak menyoroti bahwa terdapat pasal-pasal di dalam omnibus law yang tidak sesuai dengan asas kemanusiaan karena tidak adil dalam menentukan porsi hak dan kewajiban masing-masing baik institusi maupun pekerja. Dalam kasus ini, perusahaan memiliki wewenang penuh atas nasib pekerjanya, terkhusus di wilayah status kerja seperti kontrak dan outscoursing.

Pandemi yang acap kali dijadikan alasan percepatan pembahasan dan pengesahan omnibus law oleh DPR nyatanya hanya sebagai tameng belaka agar masyarakat tetap duduk manis dirumah dan menghiraukan perkara omnibus law. Di tengah pandemi, para pemangku kebijakan memainkan perannya untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kelompok.

Di sisi lain, penolakan omnibus law dianggap sesuatu yang tidak berbahaya sehingga pembahasan omnibus law berjalan lancar tanpa terkendala apapun. Omnibus law bisa dikata produk Undang-Undang yang dibuat dan disahkan tanpa mendapatkan legitimasi dari rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena murni hanya dibuat untuk melanggengkan kepentingan para pemilik modal belaka.

Nasib para buruh, petani, dan rakyat Indonesia secara umum bukan lagi perkara yang substansi bagi wakil rakyat dan pemerintah. Dibalik senyuman mereka tersimpan niat busuk untuk mecelakakan rakyat sendiri. Lihat saja, dalam beberapa hari kedepan di tengah aksi massa yang dilakukan oleh berbagai organ tidak akan mendapat respon apa-apa, yang ada adalah balik kanan pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa.

Pola permainan pemerintah akan tetap sama, menurunkan para buzzer dibarisan terdepan sebagai benteng pertahanan yang masih ampuh menahan gempuran udara para pengkritik pemerintah dan koleganya.
Alternatif untuk menguatkan gerakan penolakan terhadap omnibus law adalah dengan mempersiapkan draf judicial review dan diajukan ke mahkamah konstitusi untuk ditinjau ulang kelayakannya sebagai Undang-Undang.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Abdul Mu’ti bahwa penolakan omnibus law bisa kita lakukan dengan mengajukan judicial review. Karena percuma saja melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika ujungnya adalah pulang ke rumah dan tidak melakukan apa-apa lagi. Menurut saya inilah bentuk penolakan yang paling tepat terhadap omnibus law.

Oleh sebab itu, ormas seperti Muhammadiyah dan NU harus menjadi garda terdepan memimpin kelompok yang masuk dalam garis kelompok yang menolak disahkannya omnibus law. Judicial Review yang buat ini bertujuan untuk menguji kelayakan omnibus law diberlakukan sebagai payung hukum.

Judicial review juga bisa difungsikan sebagai alat untuk mengkritisi praktik legislatif yang membuat hukum tanpa memerhatikan suara publik. Apalagi omnibus law tetap disahkan meski banyak pihak yang menolak, menjadi bukti bahwa para pemegang kebijakan yang hari ini duduk di kursi DPR sudah mengkhianati janji-janji kampanyenya.

Oleh : Nur Alim Mubin (Sekjend DPD IMM Jatim)

Redaksi
Redaksi

Mari narasikan fikiran-fikiran anda melalui tulisan dan membaginya melalui website kami!

Bagikan di

One Thought to “Omnibus Law, Undang-Undang Tanpa Legitimasi”

  1. larisa

    Bosan di rumah karena pandemi covid-19
    Keuangan anda berkurang karena di potong gaji
    Bola165 solusi untuk anda semua
    Buruan gabung bersama kami dan menangkan hadiahnya !!!
    Banyak promo menarik untuk anda semua
    Tunggu apa lagi buruan bermain dan menangkan hadiahnya
    Menjadi milyader bukan lagi sebuah mimpi guysss !!!!!!!

Leave a Comment