Mengurai Indonesia Sebagai Welfare State

welfare state

Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam (SAW): “Jika Amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya: Bagaimana maksud amanah disia-siakan? Nabi Menjawab: Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari).

Modernis.co, Kalimantan – Indonesia sebagai Negara Welfare State (Negara Kesejahteraan), mewajibkannya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat baik dari segala macam aspek secara komunal dan merata baik dalam kondisi normal maupun kondisi yang tidak normal. Dalam bernegara, sudah barang tentu pedoman kita adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Salah satu tanggung jawab negara sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum.

Sejahtera identik dengan kebutuhan hidup baik sandang, pangan, dan papan, serta kedamaian dan kenyamanan dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban. Dalam istilah kesejahteraan sosial, mengarah pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan pada lingkar pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, dan menjamin hak-hak masyarakatnya.

Negara melalui jalan pemerintahan, sudah sepantasnya mengatur pembagian kekayaan negara secara penuh tanggung jawab yang semata-mata untuk tujuan negara yang diejawantahkan melalui fungsi administrasi pemerintahan secara maksimal, transparan, dan memegang prinsip akuntabilitas demi menggapai Indonesia sebagai Welfare State (Negara Kesejahteraan). Setidak-tidaknya kesemuanya itu disederhanakan pemerintah dan terlaksana.

Makna lain yang lebih ekstrim, negara kesejahteraan atau Walfare State adalah Negara menjadikan rakyat sebagai raja dan Negara menjadikan dirinya babu/budak sebagaimana seorang ART sudah barang tentu mengurus segala tugasnya baik menyiapkan makanan bagi tuannya, menyapu rumah, mengepel lantai, mencuci pakaian dan hal apapun yang berkaitan dengan kerumah tanggaan.

Begitupun Negara dalam konsep Walfare State, dia seolah-olah sebagai pelayan bagi rakyatnya. Masing-masing intinya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditunaikan bersama-sama. Maka, sederhananya sebenarnya rakyat atau masyarakatlah yang menggaji pemerintah atau Negara, atas perintah rakyat atau masyarakatlah Negara itu bekerja, bukan sebaliknya. Itu pandangan yang lebih ekstrim.  

Bisakah Indonesia disebut Welfare State? Dalam praktiknya, Indonesia amat buruk mempertunjukkan dirinya sebagai negara Welfare State padahal UUD Pasal 33 cenderung lebih sosialistis dan mungkin lebih sosialis daripada negara sosialis manapun. Akhir-akhir ini, lagi-lagi Indonesia memberikan pertunjukan yang sangat luar biasa sehingga kita diolah bertepuk tangan geleng-geleng kepala melalui hangatnya draf Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Pasalnya, RUU Cipta Kerja ini dinilai dapat menekan finansial buruh dan lebih parahnya lagi dapat merusak ekosistem lingkungan hidup. seorang pengamat politik Rocky Gerung pernah menyebutkan bahwa pemerintah keceplosan terkait pembenaran atas pernyataan bahwa omnibus law memang untuk memanjakan investor. Lagi-lagi ada pernyataan bahwa dari 1.700 pasal itu sangat sarat naskah akademik bahkan tidak ada, lantas untuk apa dibaca yang intinya sama saja.

Kemudian, pertunjukan yang mutakhir (walaupun masih banyak pertunjukan lain) yaitu Rancangan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) resmi disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna DPR RI.

Salah satu polemik UU Minerba (perlu pengkajian mendalam dan masih terdapat banyak poin-poin polemik lainnya) adalah pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), tidak lagi perlu untuk melaporkan hasil Minerba dari kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, lantas dalam hal ini dihapuskan Pasal dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang berhubungan dengan pernyataan diatas.

Ini dinilai tidak memperhatikan dampak dampak yang akan terjadi khususnya dampak lingkungan serta masyarakat daerah tambang. Paling populer dibincangkan seolah berkelakar adalah RUU ini disahkan DPR diselesaikan terburu-buru hanya dalam kurun waktu tiga bulan yaitu sejak Februari hingga Mei 2020 padahal substansi RUU tersebut harus diukur dan difikirkan secara matang-matang serta komprehensif belum lagi keputusan itu disahkan kala gagap gempita bencana pandemi yang kita rasakan saat ini.

Indonesia telah kedatangan tamu tak diundang bernama Covid-19 (Corona Virus Disaseas-2019). Covid-19 muncul pertama kali dari laporan tanggal 31 Desember 2019 tertuju pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) diawali dari kasus lokal yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan penularannya secara masif dan cepat. Wuhan, China merupakan negara sebagai titik awal kelahiran virus yang menjadi momok mengerikan hampir diseluruh penjuru dunia ini.

 South Cina Morning Post mengabarkan bahwa seorang penduduk dari Provinsi Hubei yang berusia 55 tahun disinyalir menjadi orang yang pertama kali terjangkit penyakit Covid-19 ini yang tertanggal pada 17 November 2019. Mengutip dari detiknews, Indonesia awal mula memberikan konfirmasi pada 2 maret 2020 yang lalu, pak Presiden mengumumkan terdapat 2 orang Indonesia yang positif terjangkit virus Covid-19 ini dengan keterangan perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.

Kasus Covid-19 ini berkembang secara pesat hingga saat ini update terakhir (18/05/2020) terdata total kasus Covid-19 jumlahnya menjadi 18.010 kasus, sembuh 4.324, meninggal 1.191 tersebar di 34 provinsi dan 387 kabupaten/kota di Indonesia

Dari perkembangan kasus tersebut, apakah Indonesia dinilai lamban mengambil opsi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19? Atau Indonesia sudah tepat dalam mengambil opsi, namun terkesan kelakar, nir-guna tanpa ada tindak-lanjut yang melegakan hati. Saat ini, angka penyebaran kasus Covid-19 semakin hari semakin mengalami kenaikan sejak diumumkan awal Maret 2020 lalu.

Kebijakan terkini pemerintah adalah menerapkan opsi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan memperhatikan UU No. 06 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan terkhusus klausul “Darurat Kesehatan Masyarakat”. Lalu, bergilir dengan dikeluarkannya PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Permenkes RI No. 09 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Saat ini, PSBB ditetapkan di daerah-daerah yang terdampak bahkan sudah zona merah, namun lihat realisasi dari penetapan PSBB tersebut yang hanya berhenti pada KEPMENKES RI saja tanpa ada realisasi yang pasti. Padahal dalam menetapkan PSBB, banyak hal yang harus diperhatikan dan menjadi fokus antara lain, dampak epidemiologis, besaran ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, politik sosial dan budaya, dan pertahanan keamanan.

Saat ini, terdapat titik-titik yang masih banyak pelanggaran terhadap PSBB dan sarat akan protokol kesehatan. Diantaranya adalah tempat-tempat ibadah, pasar, dan tempat perbelanjaan. Daya tahan pemerintah dalam penanganan kasus persebaran Covid-19 ini masih dipertanyakan bahkan diragukan. Hendaknya pemerintah dalam hal ini memutuskan PSBB dengan penuh rasa tanggung jawab dengan memperhatikan beberapa hal baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan secara umum, kondisi geografis, budaya, khususnya perekonomian dan kemampuan fiskal.

Saat ini, perlu bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi tamu tak diundang (Covid-19) ini di Indonesia. Kita cukupkan dengan berikhtiar sepenuhnya dengan memberikan otoritas penuh kepada ahlinya, dalam hal ini nakes (tenaga kesehatan), pemerintah, para ahli epidemiologi, dll.

Dari sekelumit pertunjukan tersebut, jika kita mengurai Indonesia sebagai Welfare State, maka secara eksplisit dapat kita fahami bahwa Indonesia secara praktik masih belum bisa dikatakan Welfare State. Belum lagi kita bicara HAM misalnya, mungkin bertumpuk-tumpuk dan berdebu. Teori mengenai negara kesejahteraan meliputi asas kebebasan (liberty), asas kesetaraan (equality), dan asas kebersamaan (mutuality). Asas kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong (Jurnal Konstitusi, Volume 3 No. 1, Mahkamah Konstitusi).

Namun, dalam perkembangannya, secara umum terdapat 5 pilar dalam konsep Walfare State diantaranya, 1. Adanya Demokrasi; 2. Anti Diskriminasi; 3. Keadilan Sosial; 4. Persamaan Hukum; 5. Perlindungan HAM. Untuk menggapai Welfare State, maka sekurang-kurangnya harus mewujudkan Social Welfare dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh negara, memaksimalkan potensi, serta memperhatikan check and balances pada pemerintahan. 

Kranenburg seorang politisi berkebangsaan belanda dan profesor hukum negara menyebutkan tujuan Welfare State adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Negara hanya alat belaka yang dibentuk manusia manusia didalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Montesquieu, pemikir politik prancis juga memberikan pandangan tentang Welfare State bahwa negara diambil manfaatnya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat agar terciptanya ketentraman dan kedaulatan bagi negara itu sendiri.

Elemen-elemen masyarakat baik dari kalangan akademisi, enterpreneur, intelektual saya rasa tidak kekurangan sense of kritis-konstruktif, namun yang kita perlukan saat ini adalah mengeluarkan negara dari goa-goa realitas yang gelap, gelap dari kesadaran hukum, gelap dari budaya kesusilaan yang damai, serta gelap dari rasa kemanusiaan, menuju realitas yang penuh cahaya, cahaya peradaban, cahaya kesejahteraan kedamaian, cahaya yang mencerahkan semesta.

Membangun peradaban tidak mengenal berapa usia kita, apa status sosial kita, dan apa pendidikan kita, tapi peradaban akan selalu menunggu siapa yang berani menyalakan obor dikala gelap gulita berjalan menuju mulut gua dan keluar menggapai cahaya yang menerangi semesta. Begitu juga melihat kondisi negara saat ini. Pertanyaannya apakah kita mau menyalakan obor atau terus tetap mengekor? Semoga kita cepat bangkit dan keluar dari problematika yang ada saat ini.

Oleh : Aji Digdaya (Demisioner IMM Tamaddun Fai UMM)

editor
editor

salam hangat

Bagikan di

Leave a Comment