Menelaah Mekanisme Pembubaran Ormas di Negara Demokrasi

mekanisme pembubaran fpi

Modernis.co, Malang – Dipenghujung Tahun 2020, secara mengejutkan pemerintah telah mengeluarkan keputusan untuk membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI), Melalui surat keputusan bersama (SKB) yang dinilai sangat kontroversial dalam tatanan negara demokrasi. Perlu kita ketahui bahwa dalam negara demokrasi, hak kebebasan berorganisasi diatur dalam konstitusi, tak terkecuali Indonesia.


Perlindungan hak kebebasan organisasi tersebut diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Adanya jaminan perlindungan ini karena organisasi dianggap sebagai sebuah sarana bagi warga negara dalam mengaktualisasi diri.


Dalam SKB yang ditandatangani oleh Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT. Salah satu alasan yang melandasi keluarnya keputusan tersebut adalah ormas tersebut dianggap seringkali melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.


Kasus ini menjadikan jaminan hak kebebasan berorganisasi bersifat dilematis. Disatu sisi, kebebasan berkumpul dan membentuk organisasi adalah salah satu hak yang fundamental. Namun disisi lain, terkadang hak ini sering disalahgunakan oleh sebagian orang untuk mencapai tujuan pribadinya.


Salah satu contoh kasus yang fenomenal adalah kasus penyimpangan Nazi di Jerman. Dengan berlindung dibalik hak kebebasannya. Ia melakukan penyimpangan untuk menganggu dan menghancurkan tatanan pemerintahan demokrasi.
Oleh karena itu, disinilah peran pemerintah untuk menstabilkan pelaksanaan kebebasan berserikat dan berorganisasi. Karena sejatinya dalam negara demokrasi pelaksanaan kebebasan berorganisasi tidak bersifat mutlak tanpa pembatasan.

Pembatasan bertujuan untuk menjaga keutuhan demokrasi, nilai-nilai ideologi negara, konstitusi dan hak asasi manusia lain.
Secara konstitusional, kewenangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam membatasi kebebasan berorganisasi sudah tercantum dalam konstitusi.


Pada pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk mejamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral,keamanan, ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis”
Jika terdapat pelanggaran terhadap pembatasan dan larangan yang telah diatur, maka bisa berujung pada pembubaran ormas yang bersangkutan. Jadi pembubaran ormas yang dilakukan pemerintah tidak selalunya di maknai tindakan yang anti terhadap demokrasi sepanjang keputusan tersebut diperkuat dengan tinjauan hukum yang relevan dalam melindungi keutuhan nilai-nilai demokrasi.

Menata Kembali Mekanisme Pembubaran Ormas


Secara umum, lembaga organisasi di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu, organisasi politik dan organisasi non politik. pembedaan ini juga berujung pada mekanisme pengelolaan ditatanan konstitusi. Organisasi parpol yang dianggap sebagai pilar demokrasi perwakilan, mekanisme organisasinya diatur dalam konstitusi. Berbeda dengan organisasi non parpol yang hanya diatur dalam level undang-undang.


Implikasinya, mekanisme pembubaran organisasi parpol lebih diistimewakan yaitu melalui pengadilan. Hal ini tercantum dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.


Berbeda dengan organisasi non parpol yang pembubarannya berdasarkan kewenangan keputusan eksekutif atau pemerintah dan apabila para pihak menolaknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.


Pembedaan mekanisme pembubaran organisasi ini juga diadopsi oleh negara jerman, yaitu diatur pasal 21 ayat (2) konstitusi jerman, harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk organisasi non parpol berdasarkan keputusan eksekutif tanpa yudisial sebelumnya dan dapat dilakukan banding ke pengadilan administratif.


Adanya mekanisme pembubaran organisasi melalui keputusan pemerintah secara mutlak memang diperbolehkan. Namun akan lebih baik jika melibatkan peran pengadilan terlebih dahulu, agar keputusan tersebut tidak nilai memiliki unsur kesewenang-wenangan atau otoritarianisme oleh khalayak umum.


Untuk itu, perlu adanya penguatan kembali peran pengadilan dalam penyelsaian masalah pembubaran ormas seperti yang tercantum dalam undang-undang ormas dulu sebelum ada perubahan. Namun sebaiknya, peran peradilan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengemban fungsi sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.

Oleh : Dita Apriyanti (Mahasiswa HKI UMM)

editor
editor

salam hangat

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment